Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sekretaris Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Simion Surabut menegaskan, New Guinea Raad (NGR) itu sudah berafiliasi di dalam PNWP. Yang sementara ini mengupayakan agar agenda bersama tentang hak penentuan nasib sendiri yang didorong oleh PNWP dan dibawa ke United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) sebagai agenda bangsa Papua.

“Kalau NGR keluar dari PNWP itu keliru. Sebab PNWP sementara dan sudah mengawal agenda perjuangan. Baik itu agenda hak penentuan nasib sendiri maupun tahapan-tahapan lainnya yang sedang didorong oleh PNWP melalui wadah persatuan orang Papua,” katanya saat menghubungi Reporter Jubi Hengky Yeimo untuk memberikan klarifikasi  atas berita sebelumnya, Minggu (9/1/2021).

Surabut mengatakan, yang menjadi pertanyaan sekarang NGR mau bawa aspirasinya kemana? dan melalui media organisasi apa mereka mau menyampaikan aspirasi mereka. Sementara agenda perjuangan ada di ULMWP semua.

“Kami menilai bahwa keluar dari agenda perjuangan bangsa Papua yaitu hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua,” katanya.

Lanjut Surabut, semua komponen-komponen perjuangan seperti KNPB, NGR itu semua berafiliasi dengan PNWP.  Ada juga organisasi taktis yang berafiliasi dengan NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dan West Papua National Coalision For Liberation (WPNCL).

“Kami semua sudah menyadari bahwa, kami berada dalam penjajahan kolonial Indonesia. Sehingga apabila ada persoalan diupayakan agar persoalan internal tersebut dapat dibicarakan bersama antara pimpinan dan organisasi afiliasi itu wajib jangan kemudian melakukan semau satu dua orang,” katanya.

Surabut mengatakan, kalau NGR keluar artinya sudah melanggar komitmen dan konstitusi organisasi. Publik perlu ketahui bahwa, apa yang dibuat NGR ini tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di PNWP tapi juga ULMWP sebagai wadah koordinatif bersama.

“Seharusnya apabila ada keberatan dari masyarakat terkait dengan keberadaan PNWP. Harusnya mereka sampaikan kepada PRD Parlemen Rakyat Daerah. PRD membawa dalam sidang sidang fraksi dari 7 wilayah adat. Mereka harus pleno kalau agendanya nasional direkomendasikan kepada Parlemen Nasional West Papua melalui sidang tahunan, mereka memutuskan,”katanya.

Surabut mengatakan, kalau pun PNWP mau diubah ke NGR itu harus aspiratif dan diputuskan dalam persidangan di masing-masing tujuh wilayah adat. “Kalau yang dilakukan oleh NGR itu atas keinginan satu dua orang itu sudah menyalahi mekanisme organisasi,” katanya.

Lanjut Surabut, landasan sejarah yang digunakan oleh NGR itu semua organisasi perjuangan mengacu ke sana. Sejarah itu benar. Termasuk NGR ke PNWP itu benar dan sah hingga saat ini.

“NGR adalah wadah politik di zaman Belanda. Kelanjutan dari sejarah panjang pada tahun 2000 lahirlah Presidium Dewan Papua (PDP) tetapi gagal lagi. Sehingga KNPB sebagai media rakyat Papua memediasi dan melahirkan Dewan atau NGR,” katanya.

Surabut mengatakan, sebelum ada PNWP waktu itu KNPB melakukan rapat di daerah dan melahirkan NGR. Waktu itu pertama kali di Biak, sebelum PNWP lahir. “Kala itu pengurus pusat memanggil kami mempresentasikan modelnya bagus lalu dijadikan referensi dan dijadikan materi untuk melantik PRD di seluruh daerah di Tanah Papua setelah itu baru lahirkan Parlemen Nasional West Papua pada Tahun 2012.

“Kami berpikir bahwa waktu itu PNWP adalah satu satunya wadah politik. Tetapi ternyata ada wadah koordinatif seperti WPNCL, NRFPB, sehingga kami melakukan upaya persuasif, ajak untuk bergabung dan sama-sama melahirkan wadah politik penggantinya PDP. Tapi NRFPB dideklarasikan tahun 2011 dia lebih duluan dari PNWP. WPNCL lebih duluan lagi. Mereka tidak mau dengar kami dan mereka tidak mau bersatu karena mengingat sejarah panjang perjuangan mereka itu alasan mereka tidak mau bersatu waktu itu,”katanya.

Surabut mengatakan, pada 2013 dirinya bersama Buchtar Tabuni melakukan pendekatan. Baik ke WPNCL maupun NRFPB waktu itu bertepatan dengan sidang KTT MSG di Vanuatu. Saat itu PNWP tidak mengajukan aplikasi. Hanya NRFPB dan WPNCL yang mengajukan Proposal.

“Karena waktu itu ada dua proposal yang muncul dari NRFPB dan WPNCL sehingga waktu itu kami bentuk tim rekonsiliasi nasional. Saat itu Sem Awom jadi ketua Tim rekonsiliasi nasional dan saya sekretarisnya. Kami melakukan pemetaan organisasi taktis, struktural, pertahanan semuanya. Setelah memetakan organisasi organisasi semua yang mendorong hak penentuan nasib sendiri itu ada dalam Parlemen Nasional West Papua baik pertahanan maupun sipil diplomat,”katanya.

Surabut, organisasi yang mendorong agenda kedaulatan politik mereka bersatu di NRFPB organisasi yang mendorong dalam agenda dekolonisasi itu mereka bersatu dalam WPNCL

“Sebelum kami mengikuti deklarasi Saralana itu, kami sudah membentuk format. Karena waktu itu WPNCL mereka mau agar semua komponen perjuangan bersatu dalam WPNCL. Tapi kami bersikeras. NRFPB mengatakan, mereka adalah wajah negara sehingga kalian bisa bersatu bersama dengan kami. Begitu pun kami badan legislasi politik, jadi bersatu dengan kami,”.

“Waktu itu kami berpikir, waktu itu kalau secara struktur belum bersatu berarti kita harus bersatu dalam agenda. Kami jadikan hak penentuan nasib sendiri sebagai agenda tunggal. Agenda pengakuan itu setelah hak penentuan nasib sendiri, baru pengakuan kedaulatan politik bangsa itu. Sehingga kita jadikan agenda tahapan,”katany.

Surabut mengatakan, setelah tokoh -tokoh senior senior politik bersatu. Dia lantas mengirim hasil notulensi itu kepada semua senior politik, Rex Rumakiek, Octovianus Mote, Benny Wenda dan lainnya.
“Setelah itu mereka berangkat ke Vanuatu dan mereka bilang kita bersatu sudah. Kita dorong dalam sidang itu KNPB mereka tahu. Kita dorong dan melahirkan ULMWP,” katanya.

Kata Surabut, bentuk persatuan yang didorong bertahap yakni persatuan dalam agenda, kedua bersatu dalam struktur dan bersatu dalam ideologi dan bersatu juga secara nation atau bangsa.

“Format persatuan ini kami sepakati sebelum deklarasi Saralana itu digelar di Vanuatu,” katanya mengenang.

Lanjut Surabut, pada 2014 upaya penyatuan di Vanuatu itu ULMWP sebagai wadah koordinatif. Sehingga PNWP berada dalam wadah koordinasi itu.

“Yang awalnya orang tidak pernah duduk bersama, makan bersama-sama kita sudah bersatu bersama-sama. Karena melihat perkembangan itu kami mulai mengupgrade statusnya dari persatuan dalam hak penentuan nasib sendiri dan ULMWP kami jadikan wadah koordinasi untuk mengkoordinasikan agenda-agenda kerja itu,”katanya.

Surabut mengatakan, dalam KTT itu pihaknya telah upgrade pada persatuan struktur. Atas kesepakatan, menganut wadah koordinatif tetapi trias politikal, ada eksekutif, leslatif, yudikatif.

“Jadi eksekutif untuk mengerjakan agenda agenda, legislatif ini memberikan legitimasi kepada agenda agenda mengambil keputusan keputusan yudikatif itu sebagai penegak aturan dalam ULMWP itu sendiri,” katanya.

Lanjut Surabut, saat musyawarah pada tahun 2018 di Vanuatu. Pihaknya sudah bahas dan saat itu KNPB walkout dalam Forum di Vanuatu. KNPB dan PNWP itu satu delegasi.

“Jadi pergerakan yang mereka lakukan hari ini Itu bukan karena mereka tidak setuju dengan peningkatan status atau agenda. Kalau mereka bilang dengan alasan itu lalu mereka membentuk NGR itu omong kosong,” katanya.

Surabut mengatakan bahwa, persoalan hari itu sangat jelas bahwa KNPB mau mempertahankan kaka Oktavianus Mote sebagai pemimpin dalam ULMWP.

“Tapi by lawnya ULMWP mengatur lain. Setiap pemimpin itu, berlaku selama tiga tahun. Itu dasar hukum ULMWP. Waktu itu kaka Okto Pimpin dari tahun 2014-2017 giliran berikut itu WPNCL dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan itu sistem politik ULMWP itu sistem politik bergulir, itu sudah disepakati mereka mengadopsi sistem kepemimpinan di Melanesia jadi sah secara hukum,”katanya.

Lanjut Surabut, giliran pertama ULMWP melalui NRFPB dipimpin oleh kaka Oktavianus Mote. Kemudian bergulir lagi WPNCL bersepakat untuk memilih kaka Benny Wenda untuk pimpin ULMWP karena NRFPB punya diplomat ada begitu juga dengan WPNCL dan PNWP.

“Saat itu Kaka Oktavianus Mote walkout dari sidang dan Victor Yeimo saat itu memimpin KNPB dan memunyai pengaruh. Sehingga anggota lainya mengikutinya. Imbasnya sekarang mereka mendirikan NGR,” katanya.

Surabut mengatakan, duduk persolan hari ini adalah bahwa, mereka mempertahankan posisi Kaka Oktavianus Mote sebagai Ketua ULMWP. Tapi WPNCL dan PNWP berpegang pada prinsip-prinsip ULMWP. Menurutnya itu persoalan sebenarnya.

Persatuan sebagai kunci

Surabut mengatakan, persatuan itu menjadi penting dan pengakuan terhadap agenda, struktur, itu juga menjadi penting.

“Kalau hari ini kita tidak bersatu bagaimana orang lain mau menghubungi kami. Itu sebabnya kita sepakati untuk mewujudkan persatuan untuk pembebasan nasional secara bertahap. NGR jadi PNWP segala macam itu upaya kita lakukan untuk persatuan nasional,” katanya.

Surabut mengatakan, saat deklarasi Saralana Tahun 2014, dia bersama Victor Yeimo berangkat ke Mosbi, agenda yang mereka usung sama. Tetapi kalau faksi lain berbeda pandangan sebab mereka juga punya tahapan dan agenda, diplomat, mereka punya sayap militer sehingga susah.

“Sehingga mereka anggap hebat jadi mereka menyuruh kami bergabung dengan mereka. Jadi apa yang mereka bikin itu kasih biar saja. Sebab mereka dengan struktur yang baru mereka akan susah untuk kita ajak kembali. Tetapi pertanyaannya bahwa apakah aspirasi yang akan mereka sampaikan ke mana sebab aspirasi masyarakat yang sudah lama mereka merindukan itu PNWP sudah akomodir dan selanjutnya diserahkan kepada ULMWP dan sekarang kami sedang kerja kan ini,”katanya.

“NGR itu alat legitimasi tetapi kami harus hargai sebab penjajah tidak akan hargai apapun yang kami buat, yang kami butuhkan hari ini adalah persatuan untuk menuju pembebasan atau hak penentuan nasib sendiri,” katanya.

Surabut mengatakan, KNPB aktifkan kembali NGR dan berharap agar Belanda mengaktifkan kembali, maka pertanyaannya kita mau tunggu sampai kapan. Akankah Belanda akan kembali membantu Papua untuk meluruskan sejarah dan menentukan nasib sendiri?.

“Sementara kita sudah berada di tahun 2022 dan perkembangan perjuangan Papua sudah satu langkah lebih maju sehingga kita harus bersatu kembali ke PNWP dan golkan agenda bersama,” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana
https://jubi.co.id/klarifikasi-pnwp-...ngan-pnwp/amp/
Mau ngajak Belanda buat intervensi Indonesia lagi?
Emang mau PM dan rajanya cari ribut sama Indonesia karena banyak investasi Belanda di sini yang bisa terancam?