Jakarta - Pemprov DKI Jakarta berencana mengalokasikan sejumlah anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) 2022 bagi PJLP. Kemendagri mengingatkan agar target penerima penyesuaian UMP tidak salah sasaran.

"UMP yang dimaksud ini untuk siapa? Targetnya BTT ini untuk UMP siapa? Kalau saya mengatakan bisa tidak, kalau targetnya tidak pas bisa salah kita," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan saat dikonfirmasi, Jumat (7/1/2022).

Benny mewanti-wanti jangan sampai penyesuaian UMP itu dialokasikan untuk pihak swasta. Misalnya, untuk menambal kekurangan perusahaan membayar gaji buruh.

"Kalau buruh tadi saya sudah jawab karena tidak ada kaitannya dengan APBD," jelasnya.

Di sisi lain, Benny juga meminta agar Pemprov DKI menyesuaikan kebijakan dengan ketentuan yang berlaku. Pasalnya, pada prinsipnya dana BTT digunakan untuk kebutuhan mendesak sesuai ketentuan berlaku.

"Sekarang pertanyaannya adalah jika memang pembiayaan untuk PJLP merupakan suatu yang mendesak itu bisa dipakai BTT nya, tapi kondisi tadi harus dipastikan harus mendesak dulu," imbuhnya.


Sebagaimana diketahui, rencana ini disampaikan oleh Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri dalam Rapat Badan Anggaran bersama TAPD, Rabu (5/1/2022). Rapat ini digelar terkait penyampaian hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun 2022.

Pemprov DKI lantas memohon persetujuan kepada DPRD DKI untuk mengalokasikan anggaran BTT untuk pemenuhan penyesuaian UMP 2022.

"Ini mohon persetujuan Pak Ketua, Pak Sekda, untuk pemenuhan penyesuaian besaran UMP tahun 2022, akan dilakukan melalui perubahan perkada (peraturan kepala daerah) mendahului perubahan APBD tahun 2022 yang dananya akan diambil dari alokasi anggaran BTT dengan kriteria mendesak pada bulan Januari yang hasilnya akan disampaikan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta," kata Edi Sumantri.

Dia belum menjelaskan dana itu akan digunakan untuk penyesuaian UMP siapa. Dia mengatakan besaran BTT yang dialokasikan untuk UMP 2022 akan tertuang dalam peraturan kepala daerah (perkada).

"Jadi pada rapat Banggar ini merupakan rapat yang membahas terkait persetujuan, penyesuaian UMP nantinya akan dilakukan melalui perkada mendahului perubahan APBD tahun 2022," jelasnya.

Dia mengatakan Pemprov DKI akan melaporkan hasil perhitungan besaran dana untuk pemenuhan penyesuaian besaran UMP 2022 ke DPRD DKI Jakarta.
https://news.detik.com/berita/d-5888...n-salah-target

Enaknya jadi abud...

Tinggal ambil keputusan lalu ngacir

https://mobile.