TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Ribuan masyarakat Garut yang tergabung di dalam Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleran (Al Magari) melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut, Rabu (5/1/2022).

Aksi damai tersebut dilakukan dengan meminta Bupati Garut segera mencopot salah satu pejabat di Garut yang diduga terafiliasi dengan organisasi Negara Islam Indonesia (NII).

Aksi damai yang dilakukan sejak pagi hingga siang itu melibatkan unsur masyarakat seperti mahasiswa, petani, buruh bersama sejumlah tokok Kyai dan ulama di Garut.

Dalam tuntutannya, peserta aksi damai tersebut meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut untuk memberantas gerakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti NII dan Komunisme.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan pihaknya beserta satgas anti radikalisme di Garut akan segera turun termasuk di tahun 2022 akan membuat peraturan daerah (Perda) terkait masalah radikalisme di Kabupaten Garut.

"Insya Allah tahun ini (perda tentang radikalisme) bisa kita selesaikan," ujarnya saat diwawancarai Tribunjabar.id.



Helmi menjelaskan dalam pertemuannya bersama para ulama dan Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleran (Al Magari) terbentuk beberapa poin kesepakatan soal pemberantasan paham radikalisme.

"Tadi kami berdialog sampai mendapat satu kesimpulan yang ditandatangi oleh stakeholder yang tidak setuju sama sekali dengan radikalisme dan intoleransi," ucapnya.

Helmi menjelaskan ada empat poin kesimpulan dalam audiensi yang digelar Forkopimda dengan masyarakat dan ulama di Garut itu.

Keempatnya adalah mempertahankan empat pilar kebangsaan, memberantas gerakan radikalis dan intoleran di lingkungan ASN, TNI Polri maupun masyarakat umum, memberantas gerakan makar seperti NII, Komunisme dan PKI dan memberantas aliran takfiri yang selalu mengkafirkan kelompok lain.

Empat poin kesepakatan tersebut ditandatangi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut, Majelis Ulama Indonesia Garut bersama para ulama di Kabupaten Garut.

Helmi menuturkan terkait adanya dugaan salah satu pejabat di Garut yang terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII) pihaknya akan mengikuti proses terlebih dulu apakah akan ada pergantian atau pencopotan.

"Ya kan proses dulu yaa, proses dulu," ucapnya. (*)


Sumber :
https://jabar.tribunnews.com/2022/01...nsi-dengan-nii