Foto: REUTERS/Mukesh Gupta/Files

Jakarta, CNBC Indonesia - Listrik 10 juta pelanggan PT PLN (Persero) hampir byarpet. 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berdaya 10.850 Mega Watt (MW) terancam ngejepret akibat pasokan batu bara yang kritis.

Melihat hal itu, pemerintah langsung mengambil jalan pintas dengan melarang sementara seluruh perusahaan batu bara untuk melakukan kegiatan ekspor sejak 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022.

Sejatinya, kewajiban pasokan batu bara DMO tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 139.K/HK.02/MEM.B/2021. Beleid ini mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memasok 25% dari total produksi batu baranya untuk kebutuhan dalam negeri.

Sayangnya kewajiban itu urung dilaksanakan oleh perusahaan batu bara. Dari catatan Kementerian ESDM, yang seharusnya pasokan batu bara penugasan dari pemerintah pada Januari 2022 sebesar 5,1 juta ton, hanya terpenuhi 35 ribu ton saja atau kurang dari 1%.

Kendala itulah yang membuat pasokan listrik PLN seret dan 20 pembangkit listrik terancam padam sehingga 10 juta pelanggan PLN akan mengalami kegelapan listrik.

Dari permasalahan ini bisa diketahui bahwa Indonesia masih menjadikan batu bara sebagai tulang punggung energi listrik. Padahal Indonesia sendiri memiliki target untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 dengan meninggalkan energi fosil.

Atas hal itu, Pengamat Kelistrikan yang juga Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyampaikan bahwa dengan adanya kendala pasokan batu bara, menunjukan bahwa Indonesia masih bergantung kepada batu bara.

"Ketergantungan Indonesia yang sangat besar pada batu bara dan kondisi ini menyandera kita melakukan transisi energi dengan cepat," terang dia kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/1/2022).

Fabby mencatat, dengan porsi bauran batu bara atau PLTU yang mencapai 65% dari total kapasitas pembangkit, akan terjadi peningkatan permintaan batu bara hingga tahun 2030.

Jadi menurut, Fabby, kondisi seperti ini masih akan sering terjadi dengan dinamika permintaan batu bara di pasar global.

Oleh karena itu, untuk bisa melakukan transisi energi, maka pemerintah harus membenahi kebijakan harga energi dan memberikan disinsentif kepada energi fossil.

Dalam konteks batu bara, perlu ada koreksi terhadap kebijakan harga DMO. Dengan adanya harga DMO batu bara, harga batubara disubsidi dan ini menyebabkan pengembang pembangkit enggan berpindah ke energi terbarukan lebih cepat.

"Padahal pembangkit Energi Terbarukan harganya bisa bersaing dengan PLTU jika harga batu bara tidak disubsidi," terang dia.

Sebelumnya, Bank Dunia menyebutkan bahwa sektor energi Indonesia tengah menghadapi tantangan. Upaya mencapai net zero emission carbon atau netral karbon yang ditarget pada tahun 2060 akan menemui beberapa kendala di tengah masih tingginya penggunaan batu bara.

Lead Energy Specialist World Bank Indonesia and Timor Leste, Stephan Garnier menyampaikan Indonesia tertinggal dalam penggunaan energi baru dan terbarukn (EBT).

"Indonesia tertinggal dalam penggunaan EBT dan belum memasang standarisasi otomasi dan digitalisasi. Dan juga subsidi batu bara dan bahan bakar dan distrosi harga EBT membatasi mobilisasinya," terang Stephan Garnier, Kamis (16/12/2021).

Dia melihat, pada COP-26, Indonesia berkomitmen menciptakan iklim baru dengan mengurangi emisi sebanyak 26% tanpa syarat. Dan apabila ada dukungan dari internasional emisi bisa berkurangan hingga 41%.

Selain itu, Indonesia berkomitmen menciptakan bauran EBT sebanyak 25% pada tahun 2025. Namun sayangnya sampai saat ini bauran tersebut baru mencapai 12%. "Itu artinya tantangannya sangat tinggi intuk mencapai percepatan net zero emmision," terang Stephan.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ngan-batu-bara