Dalam laporan gabungan LSM itu, para korban diduga mengalami penyiksaan, rudapaksaan dan pembunuhan, yang diduga dilakukan oleh aparat TNI.

ExxonMobil yang mengeksploitasi gas alam skala besar di Arun, Aceh Utara, dalam surat gugatan, disebut membayar US$500.000 per bulan ke TNI pada tahun 2000.

Jumlah anggota militer di Aceh Utara saja pada akhir tahun 2001 diperkirakan mencapai 10.755 personel di mana pos penjagaan militer dibangun setiap 500 meter di dekat wilayah operasi ExxonMobil.

Aktivis HAM dari Business and Human Rights Institute (BHRI) Wahyu Wagiman mengatakan, persidangan perdata di AS akan membuka pintu keadilan bagi para korban.

"Ada proses perjuangan untuk pemulihan hak korban, bagaimana kerugian bisa dipulihkan, diberikan kompensasi," kata Wahyu.


Wahyu menambahkan, persidangan itu juga menjadi "pintu masuk" bagi pemerintah Indonesia untuk menelusuri dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum tentara di wilayah ExxonMobil dan área lainnya di Aceh.

"Apalagi kalau terbukti ada pelanggaran HAM oleh ExxonMobil dengan melibatkan aparat keamanan Indonesia, pemerintah dan terutama Komnas HAM harus mengkaji hingga menyelidiki kasus ini," katanya.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan, lembaganya belum pernah melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM di Aceh Utara tersebut.


Saat ditanya mengenai dugaan adanya pelanggaran HAM di Aceh Utara dan kemungkinan melakukan pengkajian hingga penyelidikan, saat ini, kata Ahmad Taufan, Komnas HAM tengah fokus pada penanganan lima kasus.

Kasus itu adalah pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok Aceh Selatan pada 2003, Simpang KKA di Aceh Utara pada 1999, dan Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya di Pidie pada 1989-1998, pelanggaran HAM di Timang Gajar, Bener Meriah 2000-2004, dan kasus Bumi Flora, Aceh Timur 2001.

"Kami fokus pada lima dulu, yang ini saja belum selesai, belum ada kelanjutan dari jaksa agung," kata Taufan.

Bapak jenderal terhormat yang baru diangkat karena pansos gimana klarifikasinya ?