Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak lagi menyediakan fasilitas pembetulan harta di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ini berlaku sejak adanya UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Hal ini diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo saat berbincang dengan CNBC Indonesia dalam program Power Lunch.

"Jadi wajib pajak tidak boleh membetulkan SPT setelah UU (HPP) ini berlaku," jelasnya, Jumat (24/12/2021).

Ini berawal dari pembahasan warisan yang belum dilaporkan juga wajib ikut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal dengan tax amnesty jilid II.

Yustinus mengakui bahwa warisan bukan lah objek pajak sehingga tak perlu dibayarkan pajaknya. Namun, dia wajib dilaporkan dalam SPT.

Selama ini warisan yang belum dilaporkan saat mengisi SPT tahunan bisa melakukan pembetulan. Tapi setelah ada UU HPP maka ini tak berlaku, sehingga mau tidak mau warisan yang belum dilaporkan di SPT harus mengikuti program tax amnesty jilid II.

"Setelah UU berlaku tidak ada lagi sarana wajib pajak yang belum lapor warisan di SPT (untuk pembetulan). Mau tidak mau (warisan) di declare sebagai harta di SPT dan ikut PPS," ungkapnya.

Dengan demikian, harta warisan yang belum dilaporkan dalam SPT akan dikenakan tarif yang berlaku di PPS. Tarif final 6%-11% untuk warisan yang diterima hingga tahun 2015 dan 12%-18% untuk warisan yang diperoleh pada tahun 2016-2020.

'Konsekuensinya bayar pajak final sebagai harta yang diungkapkan di PPS," pungkasnya.



https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ulan-spt-pajak