Ahok soal Mogok Kerja Pertamina: Karena Direksi Tidak Dipotong Gaji


CNN Indonesia
Rabu, 22 Dec 2021 09:59 WIB

Komut Pertamina Ahok mengisyaratkan wajar bila pekerja marah dan mogok kerja karena pemangkasan gaji tidak terjadi di level direksi dan komisaris. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengisyaratkan wajar pekerja marah soal rencana pemotongan gaji. Pasalnya, gaji para direksi dan komisaris tidak dipotong.

Ahok mengatakan manajemen hanya berencana memotong gaji karyawan. Sementara, gaji direksi dan komisaris tetap utuh. Manajemen beralasan bahwa pemotongan gaji karyawan untuk efisiensi perusahaan.

Ia mengaku tak sependapat dengan hal itu karena pemotongan cuma dilakukan di level karyawan. "Katanya begitu (efisiensi). Harusnya bukan, karena direksi dan komisaris tidak dipotong (gaji)," ungkap Ahok kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/12).

Mogok Kerja sampai Desakan Pecat Dirut, Ada Apa dengan Pertamina?

Namun demikian, ia menegaskan pemotongan gaji karyawan baru rencana. Menurutnya, belum ada keputusan resmi terkait hal itu. "Belum ada (pemotongan gaji). Manajemen memang ada rencana," imbuh Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah mengingatkan manajemen pemotongan gaji seharusnya dimulai dari direksi. Dengan begitu, tidak hanya karyawan level bawah yang kena pemotongan gaji.

"Saya sudah sampaikan jika ada pemotongan gaji harus dimulai dari direksi, tidak bisa hanya yang pegawai yang kerja di rumah," jelas Ahok.


Sebelumnya, Kepala Bidang Media Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa menuturkan direksi Pertamina memutuskan untuk memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi covid-19.

Lihat Juga :
Ahok Blak-blakan soal Pemotongan Gaji Karyawan Pertamina

Menurut Hakeng, surat keputusan pemotongan gaji karyawan baru dirilis oleh manajemen. Hal ini menjadi salah satu alasan serikat pekerja akan melakukan aksi mogok kerja.

"Tiba-tiba tanpa komunikasi yang baik kepada pekerja internal, direksi mengeluarkan kebijakan potong gaji kami karena dianggap bekerja dari rumah," ucap Hakeng.

Ia menilai pemotongan gaji karyawan tidak realistis. Pasalnya, kebutuhan biaya karyawan meningkat karena harus membeli tambahan kuota internet untuk bisa bekerja dari rumah.

"Hal-hal itu seharusnya menjadi concern (perhatian), bukan justru dikurangi. Contoh anak sekolah saja dapat kuota internet, kalau kami pengurangan kesejahteraan," kata Hakeng.

Lihat Juga :
Pemotongan Gaji Jadi Dalih Serikat Pekerja Pertamina Ancam Mogok Kerja

Apalagi, tambah Hakeng, pemotongan dilakukan setelah tak ada kenaikan gaji dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, serikat pekerja perlu berkomunikasi dengan direksi Pertamina.

Sebagai informasi, FSPPB menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 29 November 2021 dan 7 Januari 2022.

Aksi ini dilakukan dalam rangka mendesak Menteri BUMN untuk mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.


(aud/bir
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...dipotong-gaji.