Foto : Kordinator Aksi Mubadin

Bima - Gelombang aksi protes mulai dari demonstrasi massa hingga blokir jalan hampir pada seluruh desa di kabupaten bima. Ini merupakan wajah daripada gelombang kemarahan rakyat yang dipendam sejak sekian lama banyaknya kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, anti petani di ambil oleh bupati bima dan gubernur ntb, puncaknya adalah realisasi janji yang tak kunjung tiba.

UU No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, betujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan petani yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutam, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani. Amanah undang-undang ini justru tidak diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Indikasi pemalsuan pupuk yang dilakulan oleh CV. Rahmawati distributor pupuk bersubsidi dan indikasi penimbuan pupuk bersubsidi yang dilakukan KP3 dinas. Pertanian UPT PPL gapoktan sekecematan belo kapupaten bima NTB harus di proses secara hukum dan di tangkap dan kemudia diadili pelakunya.

Mereka juga terlibat minta jatah pupuk untuk dijual kembali kepada pedagang dengan satuan harga tinggi, ditambah proposal fiktif dengan menggunakan stempel dan tanda tangan kelompok tani tanpa diketahui oleh masing-masing ketua kelompok tani. Ini kejahatan besar yang tidak boleh dibiarkan terjadi berulang-ulang di bima.

Aparat penegak hukum dalam hal ini polres bima polda NTB harus segera bersikap untuk menertibkan dan menagkap mafia pupuk palsu dan obat pestisida fungisida palsu yang sudah lama beredar di masyarakat, akibatnya semakin tingginya resiko gagal panen serta jumlah hutang petani semakin meningkat setiap tahunnya terhitung hingga puluhan milliar.

Belum lagi kesulitan dalam mengurus prosedur administrasi bagi petani di beberapa bank terkait. Penderitaan petani tak tersentuh kebijakan pemerintah daerah semakin terasa dengan harga obat pestisida dan fungisida naik ditengah anjloknya harga bawang merah, janji bupati dan wakil bupati bima, DPRD serta Gubernur NTB mengadakan gudang Cold Storage seperti angin lalu sampai akses pasar untuk komoditi bawang merah belum juga tercapai hari ini.