Singgung Kritikan Anwar Abbas, Budiman Sudjatmiko: Panggung Publik Sudah Beri Ruang Orang-orang Tak Berilmu




Kritikan penurunan indeks ketimpangan ekonomi yang disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas di depan Presiden Joko Widodo menyedot perhatian politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko.

Melalui akun Twitternya, Budiman Sudjatmiko secara spesifik turut mengunggah tangkapan layar pemberitaan berisi pernyataan Anwar Abbas mengenai indeks gini di era pemerintahan Jokowi.

Bagi Budiman, ada kekeliruan kosa kata yang digunakan Anwar Abbas, yakni berkenaan dengan penurunan gini ratio. Jika tidak salah ucap, maka penurunan gini ratio berarti positif.

Artinya ada penurunan ketimpangan di era Presiden Jokowi, bukan malah bertambah.

“Gini ratio menurun, artinya ketimpangan menurun,” tulis Budiman Sudjatmiko sembari menautkan tangkapan layar pernyataan Anwar Abbas yang dilingkari dalam pemberitaan media daring, Sabtu (11/12).

Namun sayang, penurunan gini ratio tersebut justru dimaknai secara terbalik, seakan-akan ketimpangan makin luas.

“Memang panggung publik sudah lama memberi ruang pada orang-orang tak berilmu. Di situlah kejahatan sosial dimulai. Dimulai dari pembodohan diri dan pembodohan orang banyak,” jelas Budiman.

“Berita tadi menunjukkan kalau niat baik di panggung publik tanpa dibekali ilmu, itu bisa jadi sumber kejahatan sosial,” tutupnya.



Anwar Abbas juga mengkritik soal ketimpangan pertanahan. Dia menyebut hal ini sebagai sesuatu yang memprihatinkan.

"Cuma dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59, artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," ujar Anwar Abbas.

Jokowi awalnya menjawab mengenai masalah pertanahan. Dia berbicara mengenai reforma agraria. Soal penguasaan tanah yang disinggung Anwar Abbas, Jokowi menegaskan bukan dirinya yang membagikan.

"Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah. Penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta dari yang ingin kita bagi," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan saat ini Indonesia sudah memiliki bank tanah. Jokowi akan melihat semua HGU (hak guna usaha) dan HGB (hak guna bangunan) yang ditelantarkan.

"Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah dan telah diatur dalam aturan turunan UU Cipta Kerja. Akan kita lihat HGU, HGB yang ditelantarkan semuanya. Mungkin insyaallah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu. Yang ditelantarkan. Karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain," ujar Jokowi.


https://nkriku.com/singgung-kritikan...g-tak-berilmu/