Dipublikasikan 07.30, 03/12 • Nugroho


Twitter



KBRN, California: Twitter pada hari Kamis (2/12/2021) mengatakan telah menutup hampir 3.500 akun yang memposting propaganda pro-pemerintah di enam negara, termasuk Cina dan Rusia.

Sebagian besar akun tersebut adalah bagian dari jaringan yang "memperkuat narasi Partai Komunis Cina terkait dengan perlakuan terhadap populasi Uyghur di Xinjiang," kata Twitter dalam sebuah pernyataan.

Cina menghadapi tuduhan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap etnis minoritas di provinsi barat laut, di mana para ahli memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang dipenjara di kamp-kamp.

Selain 2.048 akun yang terkait dengan kampanye pro-Beijing, Twitter juga menutup 112 akun yang terhubung dengan perusahaan bernama Changyu Culture, yang terkait dengan pemerintah daerah Xinjiang, seperti dikutip dari Tech Xplore, Jumat (3/12/2021).

Langkah itu dilakukan sehari setelah perusahaan induk Facebook, Meta, mengatakan telah menutup lebih dari 500 akun yang merupakan bagian dari kampanye pengaruh terkait Cina yang berhubungan dengan Covid-19.

Akun tersebut mempromosikan klaim dari ahli biologi fiktif Swiss, Wilson Edwards, bahwa Amerika Serikat ikut campur dalam upaya mengidentifikasi asal-usul virus corona.

Media pemerintah Cina secara luas mengutip "Edwards" pada Juli, meskipun beberapa surat kabar menghapus referensi keberadaannya setelah kedutaan Swiss di Beijing mengatakan tidak ada jejaknya.

Baik Twitter dan Facebook dilarang di Cina, tetapi Beijing sering menggunakan kedua jejaring sosial AS untuk mempromosikan posisinya di panggung internasional.

Di luar Cina, Twitter juga menutup 16 akun yang terhubung ke Internet Research Agency, sebuah perusahaan Rusia yang diberi label "troll farm" oleh para kritikus, yang menjalankan kampanye pengaruh online pro-pemerintah.

"Operasi itu mengandalkan akun campuran tidak autentik dan nyata untuk memperkenalkan sudut pandang pro-Rusia ke dalam wacana politik Afrika Tengah," kata Twitter.

Rusia telah menggunakan pengaruh yang meningkat di Republik Afrika Tengah sejak 2018 ketika mengirim kontingen besar "instruktur-instruktur" untuk melatih tentara.

"Kami juga menghapus jaringan 50 akun yang menyerang pemerintah sipil Libya dan aktor yang mendukungnya, sambil menyuarakan dukungan signifikan untuk posisi geopolitik Rusia di Libya dan Suriah," tambah Twitter.

Akun yang dilarang juga mencakup 276 yang membagikan konten pro-pemerintah di Meksiko, dan "277 akun Venezuela yang memperkuat akun, tagar, dan topik untuk mendukung pemerintah dan narasi resminya."

Di Afrika, 268 akun ditutup karena menargetkan kelompok hak-hak sipil FichuaTanzania, bersama dengan 418 yang "terlibat dalam kegiatan tidak autentik yang terkoordinasi" di Uganda untuk mempromosikan Presiden Yoweri Museveni.

"Dalam kebanyakan kasus, akun dihentikan karena berbagai pelanggaran manipulasi platform dan kebijakan spam kami," kata Twitter.

Seperti raksasa media sosial lainnya, Twitter telah menghadapi kritik atas kegagalan untuk mengatasi informasi yang salah di platformnya serta posting rasis, seksis dan homofobik, di antara bentuk-bentuk ujaran kebencian lainnya.

Mereka juga mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka akan meluncurkan Konsorsium Penelitian Moderasi Twitter awal tahun depan, menyatukan "para ahli dari seluruh akademisi, masyarakat sipil, LSM dan jurnalisme" untuk mempelajari kemungkinan perbaikan.

Twitter mengatakan tidak akan berusaha memengaruhi temuan konsorsium.

https://m.rri.co.id/teknologi/sains-...di-enam-negara