Beberapa waktu lalu viral seorang Mahasiswa yang menegur Anggota DPR yang membersihkan sampah disekitaran pasar. Dimana Mahasiswa tersebut menanyakan kewenangan dari Anggota DPR untuk menangani sampah padahal sudah ada instansi terkait yang diberitanggung jawab untuk menangani masalah tersebut. Pendapatnya tidak salah sebenarnya karena ya memang itu bukan tugas atau tanggung jawab Anggota DPR yang notabene sudah memiliki agenda kerja yang jauh harus lebih diutamakan daripada menangani masalah sampah. Tanpa disadari dampak panopticon terjadi dalam kejadian ini, bahwa adanya relasi antara kekuasaan, hukum, sosial dan pengetahuan. Dimana disini Anggota DPR ini sudah memiliki citra yang baik serta peduli terhadap lingkungan, dilihat dari apa yang ia bagikan di sosial media miliknya, sedikit banyak pemilihan dan framing yang ia share kepada khalayak umum mempengaruhi penilaian masyarakat, dimana masyarakat lebih memihak kepada Anggota DPR tersebut atas dasar kegiatan yang sering ia lakukan dilihat dari apa yang dibagikan di sosial media miliknya, terlepas dari salah atau tidaknya Mahasiswa "Artinya" ini. Masyarakat cenderung menilai dari apa yang sering mereka lihat, mereka amati dan konsumsi setiap hari, dimana tak jarang informasi tersebut menjadikan masyarakat bersikap tidak netral dan menyalahkan satu belah pihak.


Coba jika Masyarakat bisa menilai dengan netral tanpa terpangaruh dengan pembentukan identitas yang dibagikan di sosial media, mungkin jika dilihat dari sisi ini Mahasiswa tersebut tidak sepenuhnya salah karena disini posisinya ia ingin menegur seorang Anggota DPR yang mana tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab menangani masalah sampah bukan menegur seorang masyarakat biasa yang membersihkan sampah sebagai wujud kepeduliannya terhadap lingkungan. Yang jadi masalah disini adalah pemilihan kata dari Mahasiswa tersebut yang kurang bisa dipahami sehingga menimbulkan perdebatan antara keduanya. Disisi lain Anggota DPR tersebut sangat menyayangkan sikap Mahasiswa tersebut yang notabene merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut kurang peduli dengan kebersihan lingkungannya sendiri.


Menurut saya disini tidak ada yang salah ataupun benar karena Mahasiswa memiliki hak untuk menanyakan kewenangan Anggota DPR tersebut membersihkaan lingkungan sedangkan pemerintah sudah memberikan tanggung jawab mengenai hal tersebut kepada instansi terkait bukan kepada Anggota DPR yang sudah memiliki agenda kerja dan tanggung jawab yang lain, lain halnya jika kegiatan membersihkan sampah tersebut dilakukan diluar agenda kerjanya sebagai anggota DPR melainkan memposisikan diri sebagai masyarakat biasa yang peduli terhadap lingkungan tentu dilakukan diluar jam kerjanya atau dihari libur maka itu adalah tindakan yang sangat terpuji dan tidak perlu ditanyakan lagi kewenangannya. Dan seharusnya benar kata Anggota DPR tersebut seharusnya masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar apalagi untuk seorang Mahasiswa sebagai masyarakat terpelajar harus lebih sigap dan paham untuk peduli terhadap lingkungan jangan mengandalkan orang lain atas dasar karena itu bukan kewenangan dan pemerintah sudah membayar atau memberikan tanggungjawab kepada instansi terkait yang harusnya membersihkan sampah tersebut, mulailah peduli terhadap lingkungan dari diri sendiri karena pada dasarnya kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat tak peduli latar belakangnya baik itu pekerjaan maupun status sosial yang dimiliki.