Jakarta - Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Jodi Mahardi mempersilakan Novel Baswedan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan mengaudit PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI) terkait bisnis tes PCR. Jodi mengatakan Luhut tidak keberatan untuk diaudit.

"Silakan saja untuk audit ajukan permohonan ke PT GSI. Toba Sejahtera hanya pemilik saham minoritas di kewirausahaan sosial itu, namun dari Pak Luhut tidak ada keberatan untuk audit dimaksud," kata Jodi kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Jodi mengatakan Luhut berani diaudit lantaran memang tidak ada yang ditutup-tutupi. Kendati demikian, jika nantinya tudingan bisnis PCR yang dilayangkan terbukti tidak benar, Jodi meminta Novel dkk menyumbang minimal 50 ribu tes PCR dan alat genome sequencing untuk masyarakat.

Baca juga:
Koalisi Masyarakat Sipil Nyatakan Jadi 'Auditor Rakyat' di Kasus Bisnis PCR

"Pak Menko Luhut berani karena benar dan dari awal tidak ada yang ditutupi. Oleh karena itu jika di kemudian hari setelah dilakukan audit, tidak ditemukan apa-apa kami minta kelompok yang meminta dilakukan audit ini bisa menyumbang donasi PCR gratis untuk masyarakat dan nakes, minimal 50.000 tes PCR dan menyumbang alat genome sequencing ke universitas seperti yang dilakukan Pak Luhut dan teman-teman beliau atau paling tidak mereka melakukan bakti sosial yang sepadan. Supaya fair, masyarakat juga bisa melihat niat baik mereka, jangan bisanya membuat gaduh," papar dia.

Lebih lanjut, Jodi juga menyorot komentar Novel dkk di jumpa pers. Menurutnya, pernyataan Novel dkk tidak menunjukkan sebagai auditor yang bebas dari prejudice dan bias.

"Ada yang menarik mencermati komentar-komentar Novel Baswedan dkk di press conference, komentar-komentarnya sudah menghakimi dan seperti algojo dan sudah membuat kesimpulan sendiri bukan seperti auditor yang bebas dari prejudice dan bias," kata Jodi.

"Wedeni (menakutkan, red) juga ya pola dan cara berpikir penyidik/auditor seperti itu," imbuhnya

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan menyatakan diri menjadi 'auditor rakyat'. Mereka menyatakan siap mengaudit bisnis PCR yang diduga berkaitan dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kami menyebut diri sebagai auditor rakyat, kami bersama dengan Kantor Akuntan Publik yang sudah bersedia untuk kami tunjuk dan juga nanti secara formal silakan Pak Luhut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kantor akuntan publiknya akan kami sediakan dan bersama-sama dengan kami," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Ferry Juliantono di Restaurant Cikini Lima, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca juga:
Luhut Tegaskan Siap Mundur Jika Terbukti Terima Duit Bisnis PCR

Diketahui diduga kedua menteri tersebut membentuk perusahaan terkait PCR. Ferry menyebut seharusnya hal itu tidak dilakukan mengingat keduanya adalah pejabat negara.

"Sebagai seorang pejabat, seharusnya yang bersangkutan dalam hal ini Pak Luhut dan Erick Thohir, tidak membentuk sebuah perusahaan baru untuk mengadakan PCR ini," kata Ferry.

"Tapi yang dilakukan adalah membentuk perusahaan, yang lebih parah lagi perusahaan tersebut sahamnya terdapat kepemilikan oknum yang bersangkutan tersebut," sambungnya.

https://news.detik.com/berita/d-5834...dkk-menakutkan