iNews.id - Penindasan yang luar biasa membuat para petani pribumi semakin berontak terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Para petani di berbagai pelosok bahkan semakin berani setelah Pangeran Diponegoro juga mengambil langkah serupa.

Perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Pemerintah Kolonial Belanda konon disebabkan juga masalah sewa tanah di daerah-daerah aneksasi. Isu utamanya yakni pajak yang diberlakukan oleh Raffles, pada tahun 1812-1813.

Konon secara teoritis, pajak itu dimaksudkan untuk memberi keuntungan bagi penduduk pribumi, dengan membebaskan mereka dari kerja paksa (rodi). Kerja rodi inilah diberikan agar para kaum pribumi ini mau membayar pajak tanah saja.

Dikisahkan dari buku "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855" tulisan Peter Carey, yang terjadi justru tidak adanya survei atau penelitian tentang batas-batas tanah milik dan pengumpul pajak yang terlatih baik. Maka kewajiban pajak itu sering dibebankan dengan ketidakadilan kepada penduduk pribumi.


Harapan bahwa pajak dapat dibayar dengan uang tunai, bukan dalam bentuk barang faktanya sering meleset. Ekonomi kaum petani Jawa umumnya berbasis barter. Dengan demikian, inisiatif Raffles tersebut ternyata justru membuat para petani Jawa semakin terjerumus jauh ke dalam cengkeraman para rentenir Tionghoa setempat.


Persoalan paling mencolok terjadi di Kedu, daerah yang pernah menjadi salah satu daerah jabatan Keraton Yogya paling makmur di Jawa bagian tengah. Pada masa setelah 1816 Kedu merupakan perkebunan kopi yang sangat luas. Pada tahun 1827, luas areal tanaman kopi ini sudah meliputi hampir tiga perlima dari seluruh dataran tinggi Kedu.

Tapi perkembangan kebencian para petani penggarap lahan di distrik Kedu, akibat beratnya kerja rodi di perkebunan-perkebunan kopi, berakibat pada luasnya dukungan penduduk lokal kepada Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa. Mereka turut bersama-sama mendukung langkah Pangeran Diponegoro dalam mengobarkan perlawanan ke Belanda.

Putra termuda Bupati Semarang Suro Adimenggolo IV yakni Raden Mas Sukur, membeberkan laporan sulitnya kehidupan sebagian besar penduduk, akibat gagalnya panen tembakau. Hancurnya tanaman padi oleh hama tikus di tahun 1819 dan 1822, sehingga penduduk terpaksa makan dedaunan dan rerumputan. Sukur mengingatkan, suatu pemberontakan rakyat akan meledak dalam tempo tidak lama lagi.

Peringatan ini menjadi kenyataan pada bulan Juli 1825, ketika sekitar 35.000 penduduk di selatan Probolinggo bangkit melakukan perlawanan massa. Hal ini terjadi setelah kegagalan total panen tembakau dan datangnya berita tentang pemberontakan Diponegoro di Yogya.

Target serangan mereka yakni orang-orang Eropa dan Tionghoa, pos-pos pajak tanah, gerbang cukai, serta rumah-rumah pengawas pajak, dan pengawas perkebunan. Komunitas Tionghoa yang berdiam di situ harus lari menyelamatkan diri ke ibu kota provinsi, Magelang dan daerah pantai utara Jawa.

Sumber; https://jatim.inews.id/berita/pember...-lawan-belanda