Hukum perdata ialah hukum yg mengatur hubungan antar perseorangan yang memilki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu. Aturan perdata pada arti luas mencakup seluruh hukum privat materiil, yakni segala hukum utama yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Itu sebabnya, hukum perdata seringkali disebut sebagai hukum privat atau hukum sipil. Hukum perdata Indonesia berasal dari bahasa belanda yakni Burgerlijk Wetboek. Seduai dengan karakternya, hukum perdata merupakan private, sehingga mengikat para pihak terkait. sebab dia mengatur kepentingan orang per orang. Bila hal tadi dilanggar, maka orang atau pihak terkait yg dirugikan itulah yang mengajukan gugatan. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang memiliki hak serta kewajiban untuk berti dak pada hukum. Subjek hukum pada perdata (orang dan badan aturan) orang yang dimaksud adalah kita insan, dan badan aturan merupakan forum hukum yang didesain oleh tujuan tertentu.

Setelah kemerdekaan Indonesia, arus globalisasi meningkat dengan sangat cepat. Karna hal tersebut adanya kemungkinan timbulnya pengaruh secara timbal balik, arus era globalisasi serta informasi yang dimaksud. Maka dari itu, harus mempersiapkan keberadaan hukum Perdata Nasional yang mempunyai ciri spesifik serta sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri, namuun mamppu menjawab tantangan kedepan pada menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dengan bangsa-bangsa lainnya, khusus dengan masuknya unsur-unsur asing yg telah melintasi batas negara sendiri, sehingga mau tidak mau serta sangat mendesak artinya keberadaan hukum perdata nasional ini lah yang dimaksud. setelah melalui beberapa periode pemerintahan, keadaan aturan perdata di Indonesia sejatinya tidak banyak berubah melainkan hanya berkembang, dimana buat sebagian besar peraturan perdata permanen mengacu di burgerlijk wetboek yg merupakan naskah asli peninggalan zaman kolonialisme Belanda.

namun seiring perkembangan waktu saat ini tentu keadaan aturan perdata wajib fleksibel dan menyesuaikan menggunakan keadaan di Indonesia, baik berasal sisi HAM, ekonomi, politik, social, dan budaya. Pemberlakuan aturan keperdataan sendiri masih beragam serta beraneka ragam. Di wilayah daerah eksklusif, masih memberlakukan hukum adat setempat buat penyelesaian sengketa tanah maupun perkimpoian, dimana pemberlakuan aturan adat tersebut disebut lebih kekeluargaan dan juga dianggap melestarikan tradisi asal nenek moyang. Keadaan hukum Perdata pada Indonesia saat ini masih berbentuk beragam, beraneka ragam serta warna. Dimana aturan Perdata kini ini tidak hanya terbatas di burgerlijk wetboek saja melaikan juga banyak peraturan perundang-undangan lain yang timbul seiring menggunakan perkembangan saat.

klasifikasi dasar pembagian hukum Perdata waktu ini terbagi menjadi dua, antara lain :
1. hukum Perdata Tertulis
2. hukum Perdata tidak Tertulis

Hukum Perdata Tertulis tentulah hukum yg
menyangkut hal-hal keperdataan yg
sudah dikodifikasikan dalam bentuk kitab Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan lain. hukum perdata tertulis ini pun tidak hanya terbatas pada masalah Perkimpoian, Kebendaan, serta jua Perjanjian. Melainkan sudah berkembang hingga cabang-cabang keperdataan yang terkini mirip Perasuransian dan lain sebagainya. Dibandingkan menggunakan hukum Perdata yang tidak tertulis, jenis aturan perdata ini sifatnya ialah rigid serta konkret. Dimana peraturan yang ada sudah mengatur kentara apa, siapa, serta bagaimana dalam duduk perkara persoalan keperdataan yang terjadi.