Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) mengumumkan hasil investigasi atas serangan drone di Afghanistan yang menewaskan 10 warga sipil medio Agustus lalu. Hasilnya, meski mengakui ada kesalahan dalam ekskusi namun tindakan itu tidak melanggar hukum.

"Penyelidikan tidak menemukan pelanggaran hukum termasuk hukum perang. Kami memang menemukan kesalahan eksekusi dikombinasikan dengan bias konfirmasi dan gangguan komunikasi yang sayangnya menyebabkan korban sipil," kata Inspektur Jenderal Angkatan Udara AS Sami Said saat jumpa pers, seperti dikutip dari CNN, Kamis (4/11/2021).

Said mengatakan tinjauan terhadap serangan pada 29 Agustus menemukan ada bukti bahwa anak-anak berada di lokasi dua menit sebelum rudal diluncurkan, tetapi bukti itu tidak terlihat oleh sel penyerang pada saat operasi.

"Bukti fisik seorang anak terlihat sekitar dua menit (sebelum rudal diluncurkan)," katanya, menambahkan bahwa sel serangan 100% tidak menangkap anak-anak.

Said melakukan dua tinjauan independen untuk penyelidikan tersebut, dan dia mengatakan tidak ada bukti bahwa sel serangan mengetahui bahwa wanita dan anak-anak berada di lokasi tersebut.

Baca juga: AS Tawarkan Kompensasi bagi Korban Serangan Drone Salah Sasaran di Afghanistan

"Saya memiliki obrolan mereka sejak saat itu. Kami memiliki komunikasi mereka. Kami memiliki kesaksian mereka di bawah sumpah, dan apa yang mereka anggap ada di kompleks pada saat itu tidak termasuk wanita atau anak-anak," terang Said kepada wartawan.

Dia juga menjelaskan bahwa serangan ISIS-K di bandara Kabul hanya beberapa hari sebelumnya, di mana 13 tentara AS dan puluhan warga Afghanistan tewas, menambah rasa urgensi dan tekanan pada pengambil keputusan untuk merespons ancaman yang dirasakan.

Setelah melakukan 29 wawancara sebagai bagian dari tinjauannya, termasuk 22 orang yang terlibat langsung dalam serangan, Said menyimpulkan bahwa tidak ada keputusan sewenang-wenang atau berubah-ubah dalam menjalankan operasi.