TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan kejanggalan penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saat melakukan blusukan, Sabtu (24/7/2021).
Tepatnya di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.
Hal tersebut ditemui Mensos Risma saat berbincang dengan warga sekitar.
Risma mengetahui ada penyaluran yang tidak sesuai saat mengecek keluarga penerima manfaat (KPM) atas nama Kastini (57), warga setempat.
Selama tiga bulan mulai Juli-September, Kastini mengaku mengaku mendapat dua bulan pencairan. Sedangkan bulan September tak dicairkan.
"Ini baru dua bulan yang diberikan, yang satu bulan ke mana, mestinya dicairkan sekaligus," kata Risma yang juga didampingi Bupati Tuban dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) di lokasi.
Risma membeberkan, bantuan satu bulan uang senilai Rp 200 ribu diwujudkan dalam bentuk sembako, beras dan tempe.
Saat mencecar Kadinsos P3A Tuban, Eko Julianto, Risma mendapat keterangan harga.
Rinciannya untuk Tuban beras 15 kg per bulan seharga Rp 165 ribu. Lalu telur Rp 26 ribu dan tempe Rp 9 ribu per bulan.
Ia lantas menekan ke mana uang satu bulan yang tak ikut dicairkan sekalian, padahal ini hak warga penerima.
"Ini saya bongkar, kalau satu bulan penerima Rp 200 ribu per bulan, jika dikalikan 80 ribu KPM berapa itu, berapa bunganya, ke mana uangnya. Saya kira lembaga hukum tahu ini," cecar Mensos Risma kepada Eko Julianto.
Baca: [url=../../../../2021/07/23/cara-mendapatkan-bantuan-tunai-rp-12-juta-bagi-pkl-yang-terdampak-ppkm-level-4]Cara Mendapatkan Bantuan Tunai Rp1,2 Juta bagi PKL yang Terdampak PPKM Level 4[/url]
Menteri Sosial, Tri Rismaharini marah saat mengecek penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) sembako di Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan/Kabupaten Tuban, Sabtu (24/7/2021).
Sementara itu, Eko Julianto menyatakan, uang satu bulan KPM BPNT masih ada di kartu keluarga sejahtera (KKS), di kartu tersebut transaksi hanya dua bulan.
Tadi yang dipermasalahkan ini bunga satu bulan seperti apa.
Nanti akan disampaikan ke Bupati, kalaupun nantinya arahan disalurkan ya disalurkan.
Ia khawatir apabila dicairkan semuanya, maka berasnya akan dijual, sedangkan telur dan tempe bisa rusak.
"Baru kali ini ditransfer tiga bulan, kami tahan untuk dua bulan dulu. Lalu pada Agustus kami dorong pencairan satu bulan untuk September, rencana begitu," jawab Kadinsos P3A Tuban.
Selain melakukan pengecekan BPNT, Mensos Risma juga mengawasi penerimaan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Mensos Risma didampingi Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, melihat secara langsung proses penerimaan BST di Kantor Pos Tuban.
Baca: [url=../../../../2021/07/23/ppkm-level-3]PPKM Level 3[/url]
Baca: [url=../../../../2021/07/23/banpres-produktif-usaha-mikro-bpum]Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)[/url]
Mensos Risma meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Kota Tuban, Jawa Timur. Sabtu (22/07/2021). (Dok. Kemensos)
Cara Mendapatkan Bantuan Tunai bagi PKL yang Terdampak PPKM Level 4
Airlangga Hartarto menjelaskan, ntuk mendapatkan bantuan tunai Rp1,2 juta ini, masyarakat atau PKL harus mendaftar atau didaftar oleh petugas terlebih dahulu.
Pendaftaran akan dilakukan secara jemput bola melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan mendatangi calon penerima secara langsung.
Jemput bola ini untuk memudahkan PKL atau calon penerima dalam mendaftar.
Dalam pendaftaran ini, lanjut Airlangga, calon penerima bantuan harus mengisi data sederhana.
Isian sederhana itu yakni data-data pokok seperti NIK, jenis usaha/warung, lokasi usaha dan isian data pokok lainnya.
Setelah dilakukan pendaftaran, TNI/Polri akan melakukan pengecekan data ke Pemda (Dinas terkait) mengenai data NIK.
Pengecekan NIK itu untuk memastikan pemilik NIK tersebut tidak termasuk yang sudah mendapatkan BLT UMKM atau BPUM Rp1,2 juta.
Baca: [url=../../../../2021/07/22/ppkm-level-4]PPKM Level 4[/url]
Baca: [url=../../../../2021/07/22/bantuan-subsidi-upah-bsu]Bantuan Subsidi Upah (BSU)[/url]
Tujuannya agar tidak terjadi duplikasi atau dobel bantuan.
Setelah itu, dalam penyalurannya, TNI/Polri akan menyalurkan bantuan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha.
"Untuk pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan tersebut, dapat berupa tanda terima (berita acara) dari penerima pantuan (pemilik warung/PKL dll.) dan disertai dengan foto/dokumentasi yang memadai," kata Airlangga menerangkan.
Untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan ini, Airlangga menyatakan TNI/Polri akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Kemenkop UKM, Kemendagri, dan sejumlah instansi lainnya.
“TNI/Polri akan berkoordinasi dengan Pemda (Dinas terkait), Kemendagri (Dukcapil), Kemenkop UKM (Data BPUM), dan untuk pengawasannya akan didampingi oleh Kejaksaan Agung, BPKP dan KPK, sehingga proses penyaluran dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran,” papar Airlangga.
Ilustrasi bantuan uang dari pemerintah (Tribunnews.com)
Adapun kriteria penerima bantuan tunai Rp1,2 juta di antaranya adalah:
1. Penerima Adalah Pelaku Usaha Informasi yang Terdampak PPKM Level 4
Penerima bantuan tunai Rp 1,2 juta adalah pelaku usaha mikro atau super mikro yang terdampak PPKM level 4.
Di antaranya adalah PKL, warung, warteg, lapak jajajanan dan sebagainya.
2. Bukan Penerima BPUM/BLT UMKM
PKL yang mendapatkan bantuan Rp1,2juta adalah PKL yang belum pernah mendapatkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Untuk memastikan hal ini, petugas nantinya akan melakukan pengecekan melalui NIK.
(TribunnewsWiki)

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Mensos Risma Marah Besar Saat Cek Penerima BPNT Sembako di Tuban, Ini Gara-garanya.