TRIBUNNEWSWIKI.COM - Wacana cat ulang pesawat kepresidenan RI terus menuai pro dan kontra.

Sebagian masyarakat setuju warna pesawat diganti karena momennya sesuai dengan kemerdekaan di bulan Agustus.

Ada juga yang senang karena warna baru pesawat tersebut melambangkan identitas Indonesia.

Namun banyak juga yang melayangkan kritik terhadap wacana tersebut.

Warganet bertanya mengapa harus mengganti warna cat pesawat di tengah kondisi yang tak menentu saat pandemi Covid-19 ini.

Menurut mereka, wacana tersebut termasuk ke dalam kegiataan pemborosan anggaran negara.

Baca Juga: Pesawat Kepresidenan Bakal Dicat Merah Putih, Politikus Demokrat: Entah Maksudnya Apa

Baca Juga: Jokowi Sebut PPKM Level 4 Berdampak Penurunan Kasus Covid-19, Bagaimana Faktanya?

Mantan komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie juga mengatakan hal yang salam, dalam unggahan Twitternya, @alvinlie21.

Menurut Alvin, biaya cat ulang pesawat kepresidenan berkisar antara USD100 ribu hingga USD150 ribu atau sekitar Rp 1,4 miliar- Rp 2,1 miliar.

"Hari gini masih aja foya-foya ubah warna pesawat Kepresidenan. Biaya cat ulang pesawat setara B737-800 berkisar antara USD100ribu sd 150 ribu, sekitar Rp 1,4 M sd Rp 2,1 M," tulis Alvin, Selasa (3/8/2021).

Unggahan Alvin itu pun lantas langsung mendapat balasan dari Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand menuliskan, cat ulang pesawat Kepresidenan bukanlah foya-foya.
Dirinya pun berpendapat bahwa Rp 2,1 M adalah perkara uang kecil.

"Itu bukan foya2 bang Albin, tapi sebuah pengrbanan untuk kembali ke Jati diri kita sesungguhnya, Indonesia dengan merah putih. Biru itu identik dengan asing, identitas kelompok tertentu, jadi tak masalah apalagi dengan biaya kecil seperti itu. Objektif dikitlah bang,"

Pengamat Penerbangan itu kemudian menyinggung langkah pemerintah soal biaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah seharusnya lebih mementingkan kebutuhan penanganan pandemi daripada mengubah warna pesawat kepresidenan.

"Saat negara sedang hadapi pandemi dan krisis ekonomi, pemerintah seharusnya menunjukkan sense of crisis," kata Alvin dikutip dari Kompas.com, Selasa (3/8/2021).

"Hal-hal yang bukan kebutuhan mendesak perlu ditangguhkan. Anggaran difokuskan pada penggulangan pandemi," ujar dia.

Lebih jauh, Alvin menilai pengecatan ulang atau mengubah warna pesawat bukanlah kebutuhan mendesak.

Apalagi pesawat kepresidenan yang kini dipakai pemerintah baru berusia 7 tahun
"Perawatan bagus, penampilan juga masih layak. Tidak ada urgensi dicat ulang atau ubah warna," kata Alvin

"Ingat, tunjangan dan insentif ASN dan anggaran berbagai Lembaga dan Kementerian dipangkas untuk refocusing Anggaran," tutur dia.

Jawaban Istana

Di sisi lain, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan alasan kenapa Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau Pesawat BBJ 2 dicat ulang.

Heru memaparkan bahwa pengecatan pesawat BBJ 2 ini sudah direncanakan sejak 2019.

Perubahan warna dari biru-putih ke merah-putih itu juga dilandasi karena warna kebangsaan Indonesia.

"Mengenai cat, memang sekalian diperbarui, karena sudah waktunya untuk diperbaharui. Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan: merah putih, warna bendera nasional." kata Heru, dikutip dari KompasTV.

Wacana desain baru cat pesawat kepresidenan berganti warna dari biru-putih menjadi merah-putih. (Twitter/AndiArief__)

Terkait dengan dana yang dikeluarkan, Heru mengaku pengecatan pesawat akan dilakukan di dalam negeri.

Hal itu dilakukan guna mendukung industri yang bergerak dari rakyat.

"Dapat pula kami tambahkan, bahwa proses perawatan dan pengecatan dilakukan di dalam negeri, sehingga secara tidak langsung, mendukung industri penerbangan dalam negeri, yang terdampak pandemi,"lanjutnya.

Kemudian, proses pengecatan merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ yang dilakukan terlebih dulu.

Pengecatan ulang ini sekaligus jadwal perawatan rutin yang jatuh pada tahun 2021.
Istana menepis anggapan pengecatan ulang ini sebagai bentu foya-foya, pasalnya, pengecatan pesawat telah dialokasikan dalam APBN 2019.

Istana juga menegaskan anggaran ini tidak akan mengganggu anggaran penanganan pandemi Covid-19.

(TribunnewsWiki.com/Rest)