- Beranda
- Komunitas
- News
- Tribunnews.com
Kejahatan Perdagangan Orang di NTB Kelima Terbanyak di Indonesia
TS
tribunnews.com
Kejahatan Perdagangan Orang di NTB Kelima Terbanyak di Indonesia
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati posisi kelima daerah dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia.
NTB di urutan kelima setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, digelar DP3AP2KB NTB, di Hotel Aruna Senggigi, Rabu (18/8/2021).
Menindaklanjuti hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Husnanidiaty Nurdin meminta semua pihak bersinergi memberantas TPPO.
”TPPO adalah kasus yang berat dan harus ditangani secara serius mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan karena ini sindikat international," ungkapnya.
Menurutnya, aturan TPPO sudah banyak namun pembagian peran masing-masing pihak harus jelas.
Husnanidiaty menjelaskan, banyak pihak bisa berperan memberantas TPPO.
Mulai dari pemerintahan desa, tokoh masyarakat, masyarakat, hingga perangkat pemerintah daerah dan penegak hukum.
RAKOR: Kepala DP3AP2KB NTB Ir Husnanidiaty Nurdin (kedua kiri) besama Kepala UPT BP2MI NTB Abri Danar Prabawa (kedua kanan) dan Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati (kanan), saat rapat koordinasi lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, di Hotel Aruna Senggigi, Rabu (18/8/2021). (Dok. DP3AP2KB NTB)
Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting.
Baca Selengkapnya di>>>
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati posisi kelima daerah dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia.
NTB di urutan kelima setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, digelar DP3AP2KB NTB, di Hotel Aruna Senggigi, Rabu (18/8/2021).
Menindaklanjuti hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Husnanidiaty Nurdin meminta semua pihak bersinergi memberantas TPPO.
”TPPO adalah kasus yang berat dan harus ditangani secara serius mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan karena ini sindikat international," ungkapnya.
Menurutnya, aturan TPPO sudah banyak namun pembagian peran masing-masing pihak harus jelas.
Husnanidiaty menjelaskan, banyak pihak bisa berperan memberantas TPPO.
Mulai dari pemerintahan desa, tokoh masyarakat, masyarakat, hingga perangkat pemerintah daerah dan penegak hukum.
RAKOR: Kepala DP3AP2KB NTB Ir Husnanidiaty Nurdin (kedua kiri) besama Kepala UPT BP2MI NTB Abri Danar Prabawa (kedua kanan) dan Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati (kanan), saat rapat koordinasi lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, di Hotel Aruna Senggigi, Rabu (18/8/2021). (Dok. DP3AP2KB NTB)Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran penting.
Baca Selengkapnya di>>>
Diubah oleh tribunnews.com 19-08-2021 20:12
0
297
1
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan