jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan penyelesaian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai target yakni pada 2022.

Proyek kereta cepat ini termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga cukup wajar apabila didanai dengan APBN. Adapun, pemanfaatan APBN dalam kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI selaku lead konsorsium.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan keputusan pemerintah menggunakan APBN dalam pendanaan proyek ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung tepat waktu.

"Ini supaya pengerjaan proyek bisa selesai tepat waktu pada tahun 2022," kata dia saat dihubungi wartawan, Senin (18/10).

BACA JUGA: Stafsus Erick Thohir: Audit BPK Untuk Kereta Cepat Selesai Awal Desember 2021

Menurutnya, kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, PMN yang disalurkan kepada KAI lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil baik berupa deviden dan pendapatan pajak negara.

"Ini proyek infrastruktur sehingga investasi bersifat jangka panjang," imbuhnya.

Kata Toto, PMN merupakan alternatif penyelamat jangka pendek supaya progress project jalan sesuai jadwal.

Saat ini progress proyek kereta cepat sudah mencapai 80 persen. “Sudah 80 persen kok malah banyak politikus minta dihentikan, imbas Covid karena itu perlu ada langkah rescue jangka pendek dengan PMN supaya progress project jalan sesuai jadwal. Mustinya di akhir 2022 sudah bisa dioperasikan sesuai target,” katanya.

Langkah berikutnya, kata dia, adalah skema bisnis model yang memungkinkan perusahaan operator kereta api cepat ini bisa survive dan growing. “Caranya optimalisasi pendapatan bukan saja dari kereta penumpang (fare box), namun juga revenue dari pengelolaan property (TOD) dan juga media luar ruang,” ujar dia.

Sementara itu, alasan pandemi Covid-19 yang digunakan pemerintah untuk melibatkan APBN dalam proyek ini menurutnya cukup masuk akal. Pasalnya, pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar di seluruh sektor, termasuk infrastruktur. Konsorsium KCIC Perusahaan BUMN Plat Merah seperti KAI dan Jasa marga kehilangan pendapatan dari penumpang dan jalan tol yang sepi imbas pandemi, termasuk BUMN WIKA yang pengerjaan sipil nya banyak terhenti.

"Proyek ini sudah kita mulai pada 2016 sampai kemudian 2019, lalu masuk juga di awal 2020 sampai Covid-19 melanda. Maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang mungkin terjadinya cost overrun ,” ujarnya.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dieksekusi sejak 2016 setelah Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking proyek tersebut serta pengembangan Sentra Ekonomi Koridor Jakarta-Bandung di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 21 Januari 2016.

Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami berbagai kendala seperti pandemi Covid-19, tantangan geografis yang cukup berat di beberapa titik, masalah pembebasan lahan, hingga permasalahan pendanaan atau biaya yang membengkak dari hitungan awal.

Proyek kereta cepat diharapkan dapat memberikan keuntungan terhadap masyarakat. Mengutip situs the peoples map, proyek kereta cepat menyerap 39.000 lapangan pekerjaan baru.


Sementara terkait keberadaan stasiun terakhir kereta cepat yang awalnya berada di Tegalluar, maka dialihkan ke stasiun Padalarang untuk efisiensi waktu dan biaya. Nantinya akan disiapkan kereta penghubung antara stasiun stasiun Padalarang ke stasiun Bandung. Sehingga penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung nantinya tak perlu bermacet-macetan menuju pusat kota Bandung. 


Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai bahwa keberadaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung penting dan krusial bagi sektor transportasi publik di Indonesia di masa depan.

"Penting sekali proyek ini diselesaikan karena sudah berjalan," kata Sekretaris Jenderal MTI Harya Setyaka Dillon dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan proyek ini tidak hanya menjadi alternatif kepadatan rute di jalan tol, tetapi juga dapat menangkap kebutuhan masyarakat berpuluh-puluh tahun yang akan datang.

Menurut dia, masalah pertumbuhan arus kunjungan penduduk maupun pengembangan wilayah di sekitar kedua kota ini dapat terselesaikan dengan kehadiran proyek infrastruktur darat ini.

"Dampak proyek ini pasti sangat panjang, dan nantinya dengan adanya kereta cepat, nanti konektivitas regional terbangun," jelasnya.

Namun, Harya mengatakan dampak ekonomi dari adanya kereta cepat tidak akan dirasakan dalam lima tahun pertama masa operasional, melainkan 10 hingga 30 tahun ke depan.

"Ini tidak jauh berbeda dengan jalan tol, bandara, pelabuhan. Saat baru diresmikan, pelabuhan mungkin baru dirasakan manfaatnya 15 tahun ke depan," katanya.

Terkait adanya pembengkakan biaya dan potensi penggunaan APBN, ia mengakui kondisi yang disebabkan pandemi COVID-19 itu menempatkan pemerintah dan konsorsium dalam posisi yang sulit.

Harya mengatakan pandemi COVID-19 merupakan hal yang tidak bisa diprediksi dan di luar perencanaan sehingga pembangunan proyek kereta cepat menjadi tersendat dan pelaksanaan proyek infrastruktur lainnya menjadi terganggu.

"Ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain juga mengalami dilema yang sama dan tidak ada satupun yang memilih untuk memangkrakkan proyek. Kasus COVID sudah rendah, tapi jangan lupa ada dampaknya," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, akademisi Universitas Parahyangan Andreas Wibowo menambahkan proyek transportasi publik dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan manusia atau barang.

"Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang matang karena transportasi publik dalam banyak kasus tidak lagi bersifat stand alone dan terintegrasi dalam suatu jaringan transportasi," jelasnya.

Menurut dia, ketersediaan transportasi publik seperti kereta cepat akan membawa dampak eksternalitas, misalnya dari sisi pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan sosial.

"Sepanjang dampak positif lebih besar dari pada dampak negatifnya, kita bisa sebutkan proyek tersebut memang worth it untuk dilaksanakan," kata Andreas.

Namun, ia memberikan sejumlah catatan seperti risiko rendahnya jumlah penumpang dari perkiraan yang bisa mengakibatkan keberlanjutan proyek yang terganggu dari sisi finansial.

"Mudah-mudahan risiko shortfall demand pada proyek ini tidak terjadi," kata pakar pengembangan infrastruktur urban ini.
(dil/jpnn)


https://www.google.com/amp/s/m.jpnn....t-makin-ngebut