Bisnis, JAKARTA- Pemerintah mengisyaratkan tes PCR berlaku untuk moda transportasi lainnya selain pesawat, seiring kian dekatnya libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 ketika uji coba pelonggaran aktivitas masyarakat.

Memang kebijakan ini menuai banyak kritik dari masyarakat tetapi menurut epidemiolog Kamaluddin Latief langkah pemerintah sudah tepat guna mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19 dan munculnya beberapa varian baru di luar negeri.

Kamal berpendapat, pelonggaran mobilitas memang harus diiringi dengan penguatan upaya skrining. Kebutuhan peningkatan skrining ini juga semakin penting karena Indonesia adalah negara kepulauan.

"Jika kita memilih melakukan pelonggaran mobilitas, maka mau tidak mau skrining ketat, dengan memilih jenis tes yang lebih sensitif yakni PCR adalah pilihan," ujarnya dikutip dari siaran pers, Selasa (26/10/2021).

Baca : Tarif PCR Diminta Turun Jadi Rp. 300.000, Berapa Harga Sebenarnya?

Kendati demikian, dia mengingatkan kebijakan seperti ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tracing dan sistem kekarantinaan. Menurutnya, karantina serta protokol kesehatan harus tetap dilakukan dengan ketat dan konsisten.

"Sanksi terhadap pelanggar juga harus dijalankan. Intinya, kita berupaya agar bisa membuat sistem yang mendekati ideal sesuai kapasitas optimal yang bisa kita lakukan," sebutnya.
Dia menegaskan lonjakan kasus yang meningkat tajam pada periode Juni-Juli 2021 harus selalu menjadi pengingat dan pelajaran bagi semua pihak bahwa ancaman Covid-19 selalu ada dan harus diwaspadai.

"Selain itu, kita juga harus belajar dari Singapura, Inggris dan Taiwan, yang memiliki kendali sistem, test dan vaksinasi relatif baik, pada akhirnya tetap kembali mengalami lonjakan kasus. Kita harus belajar dari pengalaman seperti ini," tuturnya.

Selaras dengan penguatan skrining, Kamal berharap agar pemerintah bisa menekan harga PCR serendah mungkin, hingga mendekati batas atas harga tes antigen.

Subsidi adalah opsi lain yang  bisa ditawarkan pemerintah. Mekanisme di wilayah yang sulit melakukan PCR harus diatur lebih lanjut dengan membuat beberapa perkecualian atau prasyarat lain. "Ini harus dipikirkan caranya," katanya.