JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah memberi sinyal harga jual bahan bakar minyak, khususnya jenis solar bersubsidi dan premium, tidak berubah meski saat ini harga minyak mentah dunia terus naik.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Soerjaningsih menyampaikan, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mengikuti pergerakan harga pasar.

Ia mengatakan, penyesuaian harga BBM agar Pertamina tidak merugi akan segera dibahas, termasuk berapa kompensasi pemerintah ke Pertamina.

“Kenaikan harga BBM di masyarakat mungkin masih sulit diterima karena masyarakat mau pulih dari situasi pandemi Covid-19. Pemerintah kemungkinan akan mengalah agar tidak ada inflasi,” ujar Soerjaningsih dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2021).

Diketahui, harga minyak mentah jenis Brent sebesar 86,18 dollar AS per barel dan harga gas alam sebesar 5,56 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU), dilansir dari Bloomberg, Senin (25/10/2021).

Secara terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, mengatakan, harga minyak mentah dunia sekarang sudah melampaui asumsi harga minyak Indonesia (ICP) yang dalam APBN 2021 sekitar 45 dollar AS per barel ataupun asumsi tahun 2022 yang sebesar 61 dollar AS per barel.

"Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya perlu mengantisipasi situasi semacam ini," ujarnya, dilansir dari Kompas.id.


Jika pemerintah khawatir menaikkan harga BBM karena akan menahan pemulihan ekonomi, menurut Abra, pemerintah harus memberikan dukungan kepada badan usaha, seperti Pertamina, selaku penyalur utama BBM dan elpiji di Indonesia yakni berupa pemberian kompensasi.

Abra menilai, situasi tren kenaikan harga minyak mentah dunia seperti sekarang menambah dilema bagi Pertamina. Pertama, sekitar 25 persen minyak mentah yang diolah di kilang Pertamina berasal dari impor. Kedua, selain mengimpor minyak mentah, Pertamina juga mengimpor BBM.

”Padahal, untuk impor minyak mentah, ongkosnya terhadap biaya pokok pengolahan (BPP) Pertamina sudah di atas 90 persen. Pertamina pun kalau harus menyesuaikan harga (BBM nonsubsidi) tidak fleksibel alias harus ada persetujuan pemerintah. Di tengah situasi sekarang, pemerintah perlu memberikan kompensasi ke Pertamina,” kata




Sumber
Abra.