Pemalang: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mempertimbangkan wacana pemilihan umum melalui sistem elektronik atau e-voting. Namum, wacana itu belum mendapat respons. 


'Kami selalu mendorong DPR, namun memang ada beberapa pihak yang menolak karena jangan-jangan tidak bisa diatur,' kata Nasir seperti dilansir dari Antara, di Pemalang, Jawa Tengah, Minggu, 23 September 2018. 


Nasir menilai kemajuan teknologi tidak bisa menoleransi 'pengaturan' karena bersikap 'hitam-putih'. Dia juga menyadari pemilu e-voting belum bisa diterapkan pada pilpres dan pileg tahun depan lantaran regulasinya sudah ditetapkan.


Dia berharap suatu saat pemilu dengan sistem e-voting bisa diterapkan. 'Mungkin secara teknis bisa dilakukan untuk pemilihan di luar negeri karena jumlah (pemilihnya) tidak banyak,' tuturnya.


Hari ini, Nasir meninjau langsung pemilihan Kepala Desa Surajaya, Pemalang, Jawa Tengah, yang dilakukan melalui sistem e-voting. Dia mengatakan jika diterapkan secara nasional, sistem e-voting bisa memangkas waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk Pemilu. 


'Pemilihan apapun akan sangat cepat, murah dan bisa diproduksi anak Indonesia sendiri,'.


Nasir mengatakan teknologi pemilihan umum secara elektronik tengah dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Peralatan untuk pemilu elektronik diproduksi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). 

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...ilu-elektronik

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Mahfud MD Sebut Berbeda Pilihan bukan Alasan Terpecah Belah

- Irak Hitung Ulang Hasil Pemilu Parlemen secara Manual

- Nomor Urut Parpol Dilarang Dituliskan pada Alat Peraga Kampanye Pilgub