Jakarta: Pembangunan manusia jadi program prioritas pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Bidang ini diyakini jadi kunci penentu peradaban bangsa di masa mendatang. 


'Jadi difokuskan ke pembangunan manusia itu sendiri,' kata Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto di Posko Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 September 2018.


Sementara itu, menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani, program prioritas petahana sejatinya tak jauh beda dengan Pilpres 2014. Pada dasarnya, Jokowi hanya tinggal melanjutkan apa yang belum dikerjakan.


Namun, Arsul memerinci secara teknis ada dua pembagian program yang dicanangkan Jokowi-Ma'ruf. Pertama, soal penguatan ekonomi keumatan.


'Sebelum pilpres berlangsung selalu elemen-elemen masyarakat tertentu itu Pak Jokowi dianggap kurang ramah sama umat Islam,' kata Arsul. 


Arsul berharap gagasan program ini bisa menepis anggapan miring terkait Jokowi dan umat Islam. Dia menyebut program penguatan ekonomi keumatan itu saat ini mulai dirintis. 


'Antara lain pendirian yang sudah dirintis, sudah ada hampir seratus yaitu bank-bank wakaf di masjid,' ucap Sekjen PPP ini. 


Program lainnya, yakni penguatan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Menurut dia, PPP dan PKB saat ini sedang menginisiasi rancangan undang-undang (RUU) terkait program ini. 


RUU diklaim sudah selesai diharmonisasi dan disingkronisasi di Badan Legislatif (Baleg). 'Insyaallah dalam masa sidang ini akan kita ajukan ke DPR untuk disetujui di paripurna DPR sebagai rule inisiatif.'


Wujud nyata dari progam penguatan lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, kata dia, adalah meningkatnya alokasi anggaran. RUU ini akan menjadi payung hukum kebijakan itu. 


Baca: Nusron Wahid Konsolidasikan Pendukung Ahok


Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) menaungi 97 persen lembaga pendidikan yang ada. Sebanyak tujuh persen di antaranya adalah lembaga pendidikan yang diinisiasi masyarakat dan ormas. 


Sebaliknya, kata Arsul, 90 persen lembaga pendidikan keagamaan yang ada saat ini adalah inisiasi masyarakat. Lembaga pendidikan keagamaan dimaksud bukan hanya milik umat Islam, tapi juga agama lain. 


'Justru kurang dari 10 persen yang itu di bawah pemerintah. Nah ini Pak Jokowi berkomitmen untuk menyeimbangkan ini,' ucap Arsul. 'Tidak dengan mengambil yang dikelola oleh masyarakat menjadi dikelola pemerintah, tapi dengan menambah alokasi dananya di APBN.'

Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...-jokowi-ma-ruf

---