Jakarta - PAN DKI Jakarta menilai nama Mustafa Kemal Ataturk dijadikan nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tak pas di Jakarta. Menurut PAN, warga DKI Jakarta menolak nama Mustafa Kemal Ataturk dijadikan nama jalan.
"Jangan ambil nama yang kontroversi. Kemal Pasha Ataturk itu tidak pas untuk di Jakarta. Sebagian besar warga menolak," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rohman Rakinda kepada wartawan, Kamis (21/10/2021).

Lantas nama siapa yang cocok menurut PAN untuk dijadikan nama jalan di Jakarta? Oman menyebut tiga tokoh Islam yang mempunyai pengaruh terhadap muslim Indonesia.

"KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy'ari atau Buya Hamka," ujarnya.

Menurut Oman, Jakarta menuju kota metropolitan harus terus maju, warganya menuju kemajuan peradaban kota. Ahmad Dahlan dan Buya Hamka dinilai sebagai representasi kemajuan, sementara Ataturk justru dinilai meninggalkan peradaban Turki.

"Sosok KH Ahmad Dahlan dan Buya Hamka merepresentasikan semangat berkemajuan dalam menata kota, menata pelayanan umum, menata layanan kesehatan dan pendidikan, dengan landasan keberpihakan kepada masyarakat banyak," ucap Oman.

"Kemal Pasha Ataturk kontroversial karena membawa nilai-nilai Eropa dengan meninggalkan peradaban masyarakat Turki waktu itu," imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengirim surat ke Kedutaan Besar RI di Turki buntut polemik rencana penamaan jalan di Jakarta dengan nama tokoh Turki, Mustafa Kemal Ataturk. Pemprov DKI meminta pemerintah Turki dapat berdiskusi sebelum memutuskan nama jalan yang diusulkan.

"Jadi DKI sudah menyampaikan surat ke Duta Besar Indonesia untuk Turki menyampaikan bahwa kami tentu menghargai menghormati usulan nama yang disampaikan oleh Pemerintah Turki," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/10).

Riza mengatakan proses perubahan nama jalan harus mendengarkan pendapat masyarakat jika nama yang diusulkan memicu perdebatan. Dia mengatakan hal itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Namun demikian kami sudah menyampaikan ada aturan ketentuan pergub-nya terkait dengan penamaan jalan, di antaranya diatur di situ supaya ada proses diskusi, dengar pendapat dengan masyarakat kalau dirasa nama jalan diusulkan tersebut menimbulkan kontroversi," jelasnya.