Sejumlah warga antri untuk merekam data Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Aceh Jaya, Selasa (16/7/2019).Berapa jumlah penduduk Indonesia? Sensus Penduduk 2010 mencatat jumlahnya 237,6 juta orang. Dengan jumlah sebanyak itu, jika kita semua merentangkan tangan, sambung menyambung menuju langit, maka orang Indonesia sudah bisa “sampai” ke bulan tanpa harus naik Apolo…

Tapi, sekali lagi, itu data tahun 2010. Berapa jumlah penduduk Indonesia saat ini? Atau tahun 2019 ini? Ternyata tak ada yang tahu pasti.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar sensus penduduk tiap sepuluh tahun sekali. Setelah 2010, sensus berikut digelar tahun depan, 2020. Nah, jumlah penduduk di antara dua sensus, 2010 dan 2020, ditetapkan BPS dengan cara “proyeksi”.

Ini membuat data penduduk versi BPS, berbeda dengan, misalnya, data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri, yang dilakukan berdasarkan registrasi alias pendaftaran penduduk.

"Berdasarkan data BPS dan Bappenas, jumlah penduduk Indonesia 264,2 juta, tapi jika menggunakan data Dukcapil, jumlahnya 263, 9 juta," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, dalam Rapat Koordinasi Teknis Sensus Penduduk Tahun 2020, di Jakarta, Selasa (26/11/2019), seperti dikutip kemenkopmk.go.id.

!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");Perbandingan jumlah penduduk BPS dan DukcapilInfogramBukan hanya jumlah penduduk, sebagian besar data di Indonesia belum akurat dan seragam. Presiden Joko Widodo mengatakan kesimpangsiuran dan ketidakakuratan data kementerian dan lembaga merupakan salah satu penyebab pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak maksimal.

“Dari sejak saya masuk Istana sampai sekarang kalau misalnya saya ingin data kemiskinan, Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada -- datanya berbeda-beda,” kata Presiden Jokowi pada 26 April 2016, seperti dikutip presidenri.go.id.

Pada 12 Juni 2019, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres Nomor 39 Tahun 2019) tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini bertujuan agar pemerintah bisa melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, bisa dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.

Kebijakan ini menjadi dasar bagi standardisasi data, dan tiga pihak yang ditunjuk menjadi pembina data adalah BPS untuk data statistik, Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk data geospasial, dan Kementerian Keuangan untuk data keuangan negara.

Dengan satu data yang standar, kementerian dan lembaga tak perlu menghabiskan waktu untuk meributkan data. Menurut Pasal 38 Perpres in, data-data itu harus dapat diakses melalui portal Satu Data Indonesia.

Sensus 2020 berbasis data Dukcapil

Untuk sensus penduduk tahun depan, BPS akan menggunakan data registrasi penduduk dari Ditjen Dukcapil, sebagai acuan. “Secara nasional data kita akan lebih akurat. Ini juga langkah yang dilakukan di berbagai negara. Setiap negara yang maju pasti diawali dari rapinya data kependudukan,” kata Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrullah, di Jakarta, 30 September 2019 lalu, melalui rilis media.

Selama ini data Dukcapil Kemendagri dengan BPS sering tidak sinkron karena perbedaan metodologi. Data di BPS hanya angka, tidak by name, by address seperti data Dukcapil. Sinkronisasi data BPS dengan Dukcapil ini akan dilakukan secara berkelanjutan, tak berhenti hanya pada sensus penduduk 2020.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan Sensus Penduduk 2020 bertujuan menghasilkan satu data yang tersinkronisasi. Ini juga sensus penduduk kali pertama di lndonesia yang memanfaatkan data registrasi penduduk.

Dengan menggunakan metode kombinasi, data administrasi yang tersedia di Ditjen Dukcapil akan dikombinasikan dengan pencacahan lapangan baik melalui pendataan mandiri (Sensus Penduduk online) maupun kunjungan dari pintu ke pintu.

Metode kombinasi ini merupakan langkah sebelum Indonesia berintegrasi ke sistem registrasi. Pada sensus penduduk sebelumnya, BPS masih mengandalkan metode tradisional yakni kunjungan ke rumah penduduk. Sensus tahun depan adalah kali ke-7 yang diselenggarakan BPS.

Basis utama sensus adalah Nomor Induk Kependudukan (yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga.

Sensus mandiri

Sensus Penduduk 2020 akan dilaksanakan Februari-Maret 2020. Penduduk bisa melakukan sensus secara mandiri dengan mengakses situs sensus.bps.go.id. Melalui situs ini akan ada evaluasi berkala Sensus Penduduk Online.

Akses ke situs ini bisa menggunakan smartphone, maupun komputer. Bagi daerah yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi, petugas BPS yang akan terjun ke lokasi mengandalkan metode tradisional seperti sebelumnya.

Pada Juli 2020, BPS akan melakukan verifikasi ulang data, verifikasi ulang ke lapangan, dan terakhir pencacahan lapangan. Tujuan prosedur ini untuk menambah akurasi data dengan informasi terkini.

Pada Sensus Penduduk 2030 nanti, BPS menargetkan sistemnya sudah mengandalkan metode registrasi, berbasis elektronik dan sepenuhnya menggunakan data registrasi yang tersedia, baik individual maupun rumah tangga. Dengan metode registrasi, maka sensus sepenuhnya dilakukan sendiri oleh penduduk melalui sistem online.

Barangkali, kita masih harus menunggu 10 tahun lagi untuk tahu jumlah penduduk Indonesia, secara pasti. Saat itulah, mungkin kita bisa lebih tepat mengukur, apakah kita bisa “sampai” ke bulan dengan bergandengan tangan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ju-negara-maju

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Siti Badriah mengulang sukses di AMI Awards 2019

- Bagaimana kualitas udara Jakarta dibanding kota dunia? (Kamis, 28/11/2019)

- KPK sebut ada menteri abaikan rekomendasi pencegahan korupsi