CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan dana abadi Indonesia atau sovereign wealth fund (SWF) bernama Indonesia Investment Authority (INA) untuk bisa menarik dana investasi hingga Rp 300 triliun. Dana investasi tersebut bisa diburu dengan modal awal yang diberikan oleh pemerintah kepada INA senilai Rp 75 triliun di awal, yang sudah masuk setoran perdana Rp 15 triliun. Namun hingga saat ini, belum tampak komitmen pendanaan jumbo yang dikelola SWF yang dibentuk lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) ini.


Juru Bicara INA, Masyita Crystallin, menegaskan bahwa prinsip investasi memang tidak bisa diungkapkan kalau belum disepakati bersama dengan investor.

"Kalau sudah ada deal akan announce. Kalau proyek waktu itu Pak Tiko [Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo] kasih proyeknya itu Waskita Karya beberapa proyek [belum deal]," katanya saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (12/10).

"Yang bikin belum [deal] itu yang pasti due diligence [uji tuntas] ini bukan berarti proyeknya jelek tapi investor asing ini berbeda perilakunya dengan lokal terkait ESG [environment, social, and good governance], tata kelola audit. Sedang due diligence supaya bisa sesuai dengan yang diinginkan investor," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani ini.

Dia mengatakan beberapa proyek dengan BUMN seperti PT Pertamina (Persero), BPJS, dan lainnya memang belum bisa diungkapkan selama belum deal.

"Proyek yang sebelumnya, dengan Pertamina, BPJS agreement, selama belum deal dan close belum bisa dikasih tahu, yang jelas INA bisa investasi di BUMN dan swasta, saat ini [investasi] di BUMN dulu. Ada sembilan sektor prioritas sebenarnya tapi sekarang baru ada empat sektor yang paling mungkin tahun ini."

Dalam kesempatan terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai memang saat ini progres INA belum terlihat perkembangannya.

Salah satu kendala yang saat ini dihadapi adalah adanya pandemi yang telah berlangsung satu setengah tahun terakhir sehingga banyak proyek yang yang tertunda.

"Progres INA sejauh ini belum begitu terlihat, salah satu penyebabnya memang karena pandemi membuat proyek-proyek besar juga terdampak, sehingga mendelusi optimisme ekonomi," kata Eko kepada CNBC Indonesia, Selasa (12/10/2021).

Namun demikian, dia optimis seiring dengan mulai membaiknya kondisi pandemi saat ini dan periode pascapandemi ini nantinya akan ada akselerasi dari target tersebut.

Meski demikian, target tersebut juga masih membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat dari pemerintah. Berdasarkan laporan keuangan INA per semester I-2021, total dana abadi yang dikelola oleh LPI saat ini adalah senilai Rp 15 triliun.

Dana tersebut merupakan penyetoran modal awal dari total Rp 75 triliun berdasarkan PP 74 tahun 2020. Dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito di dua bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Deposito berjangka senilai Rp 10 triliun diinvestasikan di BRI dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 4,00% dan jatuh tempo antara 29 Juli 2021 hingga 12 Oktober 2021.

Sedangkan Deposito berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp 5 triliun dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 3,25% dan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2021.

Target Rp 300 T

Sebelumnya Sri Mulyani, Menteri Keuangan sekaligus Dewan Pengawas LPI, mengatakan target dana bisa mencapai Rp 300 triliun.

"Dengan Rp 75 triliun yang sudah dimasukkan pemerintah, ditargetkan Rp 300 triliun akan bisa menjadi partner dengan INA," kata Sri Mulyani, dalam webinar Kementerian Perhubungan terkait Peluang Pendanaan SWF, Rabu (3/3/2021).

Dari target tersebut, hingga saat ini INA baru mendapatkan komitmen investasi senilai US$ 3,75 miliar atau Rp 54 triliun dari tiga investor global. Investor tersebut antara lain Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG) dan anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Dana tersebut rencananya bakal mendirikan platform investasi yang berfokus pada infrastruktur di Indonesia, khususnya jalan tol.

Nilai tersebut tentunya masih sangat jauh dari target yang dipatok oleh pemerintah di awal. Meski memang pemerintah tidak secara langsung menyebutkan kapan target dana ini bisa dicapai oleh INA.

Saat ini INA memfokuskan penempatan investasi pada empat sektor dari sembilan sektor yang dibidik.

CEO INA Ridha D. M. Wirakusumah mengatakan empat sektor yang difokuskan tersebut antara lain basic infrastructure, digital infrastructure, kesehatan, dan green investing atau energi terbarukan (renewable energy).

"Di sektor basic infrastructure seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara. Di digital infrastructure itu termasuk menara telekomunikasi, data center dan fiberisasi," kata Ridha dalam pernyataan tim Humas INA yang disampaikan ke CNBC Indonesia, Selasa (12/10).

Dia menjelaskan bahwa INA akan mendapatkan suntikan modal dari pemerintah senilai US$ 5 miliar atau hampir setara dengan Rp 75 triliun. Dana ini akan disuntikkan secara bertahap hingga akhir tahun ini.

INA didirikan sejak 15 Desember 2020 yang merupakan pengelola dana abadi Indonesia yang didirikan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dewan Pengawas LPI diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir serta tiga anggota profesional yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Make dan Haryanto Sahari.

Sementara itu lima direksi INA adalah Ridha DM Wirakusumah sebagai CEO, Arief Budiman sebagai Deputy CEO, Stefanus Ade Hadiwidjaja sebagai Chief Investment Officer, Marita Alisjahbana sebagai Chief Risk Officer, dan Eddy Porwanto sebagai Chief Financial Officer. Jajaran pengurus INA dilantik pada Selasa (16/2/2021) oleh Jokowi.


CNBC

Sudah buka pintu lebar lebar belum ada yang  melirik.   Mungkin investasi yang ditawarkan kurang menarik