Jakarta, IDN Times - Host dan YouTuber kondang, Deddy Corbuzier dipilih menjadi Duta Komponen Cadangan, satu elemen yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk ikut membela negara di garda terdepan. Informasi itu disampaikan oleh Deddy melalui akun Instagramnya, Rabu, 13 Oktober 2021.

Deddy tidak mengatakan banyak. Ia hanya mengunggah tiga foto bersama Prabowo, emoji hati dan bendera merah putih. Di dalam foto itu, terlihat mantan mentalist itu memberi hormat kepada Prabowo sambil mengenakan baju dan topi khas militer.

"Saya lantik Duta Komponen Cadangan," kata Prabowo di hadapan Deddy yang dikutip dari akun Instagram @indonesiadilmakmur pada Senin, 11 Oktober 2021.

"Keren om! Duta Komcad. Merdeka!" tulis salah satu ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah.

Deddy pun merespons 'thank you, Sir!"

Di dalam kolom komentar, ia turut menyebut foto tersebut akhirnya diunggah karena di akun lainnya foto serupa sudah diunggah lebih dulu. Penunjukkan Deddy sebagai duta tak jauh momennya usai Presiden Joko "Jokowi" Widodo menetapkan 3.103 warga sipil menjadi Komcad.

Lalu, apa pesan Prabowo bagi Deddy yang ditunjuk menjadi Duta Komcad?

1. Prabowo berpesan bahwa pendekar semakin berisi semakin menunduk dan bersikap sopan

Sementara, di dalam malam penyematan Duta Komcad bagi Deddy, Prabowo mengingatkan filosofi padi. Ia mengatakan sebagai sebagai pendekar maka seorang individu harus semakin menunduk.

"Harus bersikap sopan dan semakin menghormati satu dengan yang lain. Saudara masih muda, ini titipan (pesan) saya," ungkap Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Prabowo juga sempat hadir dalam program siniar Deddy yang diunggah ke akun YouTube. Di sana, Prabowo menjelaskan berbagai hal. Mulai dari alasannya bersedia bergabung ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin hingga minatnya menjadi capres di pemilu 2024.

2. Warganet sambut baik Deddy Corbuzier dijadikan Duta Komcad
Sementara, usai mengunggah foto ia resmi dijadikan Duta Komcad, warganet ramai-ramai memberikan komentar. Tercatat lebih dari 4.000 komentar yang ditinggalkan untuk foto itu.

"Cocok nih, Om masuk TNI. Gak perlu cukur cepak lagi," demikian komentar pemilik akun @chemicygaming.

"Om Ded, jadi tentara!" kata pemilik akun @redzuan_dika.

Ada pula yang menduga Deddy hendak bergabung sebagai bagian dari tentara Komponen Cadangan. "Wah, Mas Ded mau jadi komponen cadangan," tulis pemilik akun @_ridhohandoko.

3. Komcad bersifat sukarela dan dikerahkan dalam kondisi darurat

Meski menuai kontroversi, tetapi lebih dari 3.000 warga sipil resmi ditetapkan sebagai pasukan Komcad oleh Presiden Jokowi. Penetapan itu dilakukan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Mengutip keterangan resmi dari Kementerian Pertahanan, ribuan warga sipil itu ditetapkan sebagai Komcad usai melakukan latihan dasar militer pada 21 Juni hingga 18 September 2021.

"Rangkaian kegiatan itu diikuti secara sukarela mulai dari pendaftaran, seleksi dan pendidikan latihan dasar kemiliteran di Rindam-Rindam, lalu dirangkai dengan Latihan Pembulatan di Komcad di Pusdiklatpassus, Batujajar, Jawa Barat," ujar Prabowo, 7 Oktober lalu.

Prabowo menjelaskan 3.103 Komcad itu terdiri dari Rindam Jaya sebanyak 500 orang, Rindam III/Siliwangi 500 orang, Rindam IV/Diponegoro 500 orang, Rindam V/Brawijaya 500 orang, Rindam XII/Tanjungpura 499 orang, dan Universitas Pertahanan 604 orang.

Urgensi pembentukan Komcad menuai tanda tanya dari sejumlah kalangan. Apalagi fungsinya hanya sebagai pendukung komponen utama, yakni prajurit TNI aktif. Berdasarkan data dari TNI, saat ini jumlah personel yang aktif mencapai 400 ribu.

Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam tim advokasi untuk reformasi sektor keamanan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), mengenai UU Nomor 23 Tahun 2019 yang berisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Pertahanan Negara (PSDN) pada 31 Mei 2021. UU ini merupakan payung hukum untuk pembentukan Komcad.

Peneliti Imparsial, Husein Ahmad mengatakan pembentukan Komcad memiliki masalah, baik substansial dan prosedural. Salah satu substansi yang dipermasalahkan di antaranya terkait ruang lingkup ancaman yang luas. Dalam Pasal 4 UU PSDN disebutkan ruang lingkup ancaman meliputi ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida.

Husein menilai luasnya ruang lingkup ancaman menimbulkan permasalahan tersendiri. Komcad dalam UU tersebut, kata Husein, dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri.

"Hal itu dapat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat," kata dia.

Sementara, Presiden Jokowi sejak awal sudah mewanti-wanti Komcad hanya bisa dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat perang atau militer. "Selain itu, mobilisasinya dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri," kata presiden.

https://www.idntimes.com/news/indone...hank-you-sir/3