-
Para pemilih mengikuti referendum yang diselenggarakan di Kota Berlin pada 26 September 2021 dan hasilnya berupa pesan yang sangat jelas kepada para tuan tanah atau perusahaan pemilik real estat hunian: 





Referendum itu tidak mengikat, tetapi jika Pemerintah Kota Berlin memilih untuk bertindak untuk memenuhinya, itu bisa berarti Pemkot membeli lebih dari 240.000 apartemen seharga miliaran euro dan mengubahnya menjadi entitas properti hunian milik publik yang dijalankan oleh Pemkot. Masyarakat Berlin saat ini menekan Pemkot agar segera membahas dan mewujudkan keputusan referendum tsb.

Unit-unit apartemen di Kota Berlin saat ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan raksasa real estat di Jerman dan di seluruh Eropa. Pemimpin di antara kelompok ini adalah Deutsche Wohnen SE yang saat ini memiliki lebih dari 100.000 unit di kota tersebut.

Jika satu kota mencoba untuk merebut properti, itu pasti akan menjadi satu proses yang panjang dan mahal dan mendapat tantangan di pengadilan.

Tetapi, referendum tersebut mencerminkan langkah-langkah drastis dan sebagian besar warga Berlin bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan suaranya. Mereka ingin mengatasi krisis hunian atau apartemen yang terjadi di kota tersebut  ketika biaya sewa apartemen meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat dalam satu dekade terakhir. 



Referendum tersebu dimulai dengan dijalankannya satu petisi pada Bulan Februari oleh kelompok advokasi yang berhasil memaksa Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan referendum.


Mengapa penduduk Berlin memlih ide pengambilalihan (expropriation)?

Pengesahan referendum pada 26 September adalah langkah teranyar kegiatan kampanye akar rumput selama bertahun-tahun oleh kelompok advokasi, Deutsche Wohnen &Co. Enteignen. Sejak 2019, kelompok advokasi tersebut telah menargetkan tuan tanah atau perusahaan real estat terbesar di kota itu untuk pengambilalihan properti hunian yang dimiliki mereka

Sekitar sepertiga dari perumahan umum kota telah diprivatisasi dalam tiga dekade terakhir sejak penyatuan kembali Berlin. Saat ini, kelompok-kelompok investor memiliki 16,5% dari saham properti hunian kota, menurut sebuah studi oleh sayap kiri, Rosa Luxemburg Foundation.



Pada saat yang sama, sewa hunian terus meningkat di Berlin, terutama selama dekade terakhir. Harga rata-rata per meter persegi untuk satu apartemen di Berlin pada tahun ini meningkat lebih dari 70% dibandingkan dengan harganya pada 2012. 

Kenaikan harga tersebut sebagian didorong oleh meningkatnya permintaan untuk hunian karena lebih banyak orang telah bermigrasi ke kota. Sebagian lagi disebabkan oleh perbaikan atau peningkatan mutu (upgrading) dan modernisasi blok apartemen yang dimiliki oleh perusahaan real estat.

Perbaikan apartemen tersebut telah menarik penyewa baru dan meningkatkan profil Berlin di panggung internasional, tetapi hal tsb juga telah menutup peluang bagi sejumlah penghuni atau penduduk lama yang tidak mampu lagi menyewanya.



"Operator keuangan ini menggunakan perumahan ini untuk berspekulasi di pasar keuangan," kata Dr Joanna Kusiak, seorang peneliti dan aktivis yang bergabung dengan kelompok advokasi hunian, Deutsche Wohnen & Co Enteignen. "Mereka berbeda dari tuan tanah biasa karena klien mereka bukan penyewa, tetapi para pemegang saham."



Pemerintah Kota koalisi sayap kiri Berlin mencoba untuk mengekang meroketnya harga sewa hunian dengan menetapkan batas sewa hunian pada awal 2020, tetapi dengan cepat dibatalkan oleh Pengadilan Konstitusi Jerman.



Untuk mengambil alih properti hunian, langkah selanjutnya adalah memberdayakan satu artikel hukum yang kurang jelas di dalam Konstitusi Jerman yang memungkinkan tanah dan properti pribadi atau swasta ditransfer ke kepemilikan publik. Pemerintah akan membeli properti ini di bawah harga pasar, tetapi itupun diperkirakan bisa menghabiskan lebih dari €30 Miliar ($35 Miliar USD) menurut perkiraan Parlemen Kota.

Namun, kelompok advokasi hunian menyarankan agar kompensasi yang dibayarkan Pemerintah cukup sebesar €8 Miliar ($10 Miliar), dengan alasan: harga pasar lebih disebabkan oleh spekulasi yang menyebabkan perkiraan pasar didasarkan pada hasil sewa (yield) yang terlalu mahal.

Menurut beberapa pengkritik, uang senilai tersebut lebih baik dihabiskan untuk layanan sosial atau untuk membangun hunian yang lebih dibutuhkan. Penyediaan hunian yang terjangkau merupakan bagian dari pelayanan sektor publik di Kota Berlin.

Pada Tahun 2018, Pemerintah Kota berkomitmen untuk membangun 200,000 unit hunian/apartemen hingga Tahun 2030 dan setengah darinya ditetapkan untuk harga yang terjangkau. Tetapi dalam praktiknya, kemajuan pembangunannya sangat lambat. Tidak lebih dari 1,000 unit hunian dengan harga sewa terjangkau dibangun antara 2014 dan 2018.

Namun, para pendukung pengambilalihan mengatakan itu bisa memuluskan jalan untuk pembangunan perumahan berikutnya.

Deutsche Wohnen &Co. Enteignen mengusulkan pembiayaan pembelian bangunan melalui obligasi yang akan dilunasi menggunakan pendapatan sewa. Kusiak menyarankan bahwa uang sewa ini kemudian juga dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek konstruksi perumahan di masa depan.

"Kami ingin menggunakan keuntungan ini, yang sekarang ditransfer dari kota kepada pemegang saham, untuk membangun apartemen baru," kata Kusiak.


Pihak yang kontra dengan ide pengambilalihan

Walikota kota berikutnya, yaitu Fanziska Giffey dari Partai Sosial Demokrat, menentang pengambilalihan tersebut. Dia percaya bahwa hal tsb tidak akan menciptakan hunian yang lebih terjangkau.

Perusahaan real estat juga telah memberikan perlawanan.

Setiap undang-undang pengambilalihan, jika nantinya ditetapkan Pemkot Berlin, juga akan menghadapi tantangan hukum di pengadilan, seperti yang telah dialami oleh undang-undang batas sewa tahun lalu. Deutsche Wohnen, sang kelompok advokasi, mengatakan bahwa pihaknya tidak heran jika upaya pengambilalihan akan diblokir dengan alasan konstitusional.


Referendum Pengambilalihan menghadapi masa depan yang tidak pasti

Masih harus dilihat apakah politisi akan mengindahkan hasil referendum tidak mengikat tersebut yang didukung oleh lebih dari 1 juta pemilih Berlin.

Langkah selanjutnya ada di tangan legislatif kota untuk memperdebatkan langkah-langkah pengambilalihan yang akan ditempuh. Referendum yang tidak mengikat telah efektif di masa lalu, seperti Langkah 2014yang menghentikan pembangunan di satu lapangan terbang sebelumnya terbengkalai,. Namun, referendum sekali ini menghadapi tantangan yang sangat sulit.

Untuk saat ini, para aktivis mengatakan bahwa mereka akan terus menekan para politisi. Sementara Partai Sosial Demokrat, yang memimpin pemerimtahan koalisi di Kota Berlin saat ini, tidak mungkin melakukan tindakan cepat untuk mewujudkan pengambilalihan sebagaimana yang diamanatkan oleh referendum tsb.


Tulisan di atas dirangkum dari MSN dan Business Insider dan diperluas sebagai penjelasan pada bagian-bagian tertentu.


Krisis perumahan atau hunian terjadi di banyak kota besar di dunia saat ini dan telah berlangsung selama sedikitnya sepuluh tahun terakhir, di mana harga sewanya melonjak tinggi sehingga tidak terjangkau bagi banyak penduduk. Di banding Berlin, London dan Paris menghadapi harga sewa apartemen atau hunian yang jauh lebih tinggi dan membuat kedua kota tersebut semakin asing bagi penduduk lamanya sendiri.


Satu hal yang belum diungkap di dalam laporan di atas adalah persoalan imigran Uni Eropa, sebagian besar dari Polandia, yang menetap di Kota Berlin, yang menambah runyam persoalan kebutuhan hunian di kota tersebut.


Negara-negara Eropa Barat umumnya menganut ideologi sosialisme demokratis (democratic socialism), di mana kehidupan ekonomi dan sosial diselenggarakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang melalui sistem politik yang demokratis. Dalam praktiknya, terjadi pertarungan antara kelompok kiri sosialis dengan kelompok kanan kapitalis (laissez-faire capitalism) yang tiada habis-habisnya. Biasanya, kelompok kapitalis sebagai kelas penguasa (ruling class), sekalipun mereka adalah minoritas.

Satu hal penting yang membedakan sistem politik mereka dengan sistem politik negara kita adalah Referendum. Satu sistem jajak pendapat resmi yang menantang tatanan politik yang ada yang mungkin menghambat rakyat banyak bersuara atau memungkinkan satu ide perubahan secepatnya disuarakan dan dilembagakan ke dalam tatanan politik.

Lewat referendum, penduduk Berlin menjalankan dan sekaligus menguji sistem dan tatanan politik mereka ketika sistem keuangan kapitalis yang kompleks dan penempatan kekayaan melimpah (wealth) para kapitalis pada kepemilikan aset, khususnya tanah dan properti, yang tidak menjadi kebutuhan hidup mereka, mendorong harga sewa apartemen atau hunian meroket meninggalkan daya beli masyarakat.

Jika pengambilalihan tersebut berhasil dilakukan, itu akan menjadi preseden bagi kota-kota lain di Uni Eropa, bahkan dunia.


Semoga tulisan di atas memberikan kita pemahaman lebih luas mengenai kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di dalam negara yang berdaulat yang berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya.




Terima kasih atas perhatiannya pada trit ini dan komentarnya sangat diharapkan. Semoga kita semua bisa masuk surga.