- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Kenapa Jokowi Harus Dikritik?
TS
cangkeman.net
Kenapa Jokowi Harus Dikritik?
Cangkeman.net - Kamu pernah mengkritik Presiden? Siapa aja yang pernah kamu kritik? Poin-poin apa yang kamu kritik? Dan yang terakhir, bagaimana respon orang-orang atas kritikanmu. Ini penting untuk kita bicarakan, karena sekarang adalah momen di mana banyak sekali generasi muda yang mulai aware dengan politik. Dengan awareness itu maka kritik akan lebih banyak terlontar dari masyarakat. Tapi sayangnya, atau syukurnya, keadaan yang seperti ini mendapatkan lawan mainnya, yaitu pasukan antikritik.
Pernah perhatikan postingan Instagram atau tweetnya akun Pak Jokowi?
Coba cek deh. Jadi beliau tuh sering banget di postingannya seakan ngomong sama seseorang. Padahal yang bisa menjawab omongannya itu ya dia sendiri.
Contohnya gini,
"Indonesia adalah negara maritim, Indonesia sudah seharusnya memperhatikan batas-batasnya dengan benar karena itu harus dijaga."
Isi takarir itu betul banget, aku setuju. Tapi kan ya maksudnya, ngapain dia ngomong gitu, kan emang itu tugas dia buat memerintahkan dan mengarahkan menteri yang bersangkutan buat ngurusin itu semua. Justru kita sebagai rakyat yang membaca hal tersebut mempertanyakan persoalan itu sama bapak.
Aku nggak tau masalahnya ada di mana, apakah karena Pak Jokowi nggak handle akun sosial medianya sendiri, mungkin ada Agency yang mengurus itu, kalau twitter sih infonya dulu dihandle sama keluarganya sendiri, sampai di momen si admin twitter itu kepleset tombol LIKE. Beda sama Donald Trump yang konon dia pegang akun twitternya sendiri.
Poin minus dalam pengelolaan media sosial Jokowi ini menambah deretan kekurangan pemerintahannya dalam konteks komunikasi publik. Dari beliau sendiri, apalagi para bawahannya. Padahal banyak momentum di mana komunikasi bisa dilakukan dan disebarkan, tapi seringkali momen itu dilewatkan begitu saja sampai akhirnya masyarakat mempunyai kesimpulannya sendiri, atau yang paling pahit, termakan hoaks. Sementara dalam jajaran pemerintahan, terlihat sekali kurangnya koordinasi antara mereka. Ini sangat pantas untuk dikritik, bukan karena benci, tapi karena kalau dibiarkan justru akan membahayakan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, yang mana kalau hubungan ini sudah tidak lagi harmonis, kisruh pak!
Di saat ini, ketika aku mengkritik pemerintah, atau mengkritik bapak Jokowi sebagai Presiden, maka kemudian akan dianggap anti Jokowi. Padahal, gimana aku anti Jokowi, wong aku pernah jadi tim bayangan ketika beliau berkampanye. Nah kemudian ada lagi cap ketika aku melontarkan kritik dianggap menyesal milih Jokowi.
"Haha nyesel kan, masuk ke barisan sakit hati kan. Yang lain udah diangkat komisaris, elo enggak."
Aku perlu jelaskan di sini. Bahwa dalam berdemokrasi sebuah tanggung jawab pemilih, adalah mengawasi yang dia pilih. Setelah sebelumnya, mencari tahu, lalu memilih. Kalau pilihan kita berhasil mendapatkan posisinya, maka selanjutnya kita masih punya tugas, mengawasi.
Banyak pemilih "noob" yang berpikir tugas kita hanya memilih, setelah itu ya sudah, selesai kewajiban. Semisal kamu adalah pemilih pak Jokowi, bukan berarti lantas kamu lepas tangan begitu aja, terserah dah dia mau arahin ke mana Indonesia. Kan enggak. Ya bagi sebagian orang memperbolehkan hal ini sih, ya oke-oke aja menurutku. Tapi bukan berarti ketika ada yang mengkritik lalu auto dicap pembenci, atau bahkan dianggap menyesal.
Nah orang-orang tukang cap ini keliatan banget bahwa mereka-mereka ini adalah kaum "noob" yang kalo habis memilih, lepas tangan gitu aja. Menganggap bahwa tanggung jawabnya sudah selesai. Kaum ini bukan berarti pemilih pemula ya. Ini lebih ke kondisi di mana pemikiran seseorang belum dewasa dalam berpolitik.
Percaya nggak, kalau dalam berpolitik, kita nggak hanya milih orang, tapi kita memilih sebuah kepentingan. Tepatnya, kita memilih orang yang memperjuangkan kepentingan kita. Kalau misal kita mempunyai concern dalam bidang pendidikan dan kepentingan kita adalah ingin memajukan dunia pendidikan sampai seluruh negeri, ya pilih orang dengan concern yang sama, seseorang yang membela kepentingan itu.
Kalau hanya faktor like & dislike, kita suka aja sama ini orang, nggak mencari tau faktor-faktor apa aja yang mau dia fokuskan lebih dulu. Nah karena nggak tau menahu apa kepentingan yang dia perjuangkan, ternyata ketika terpilih dan menjalankan kebijakannya berseberangan dengan kepentingan kita. Nah lo, kok gitu sih!?
Makannya jangan setia sama orang, setia sama gagasannya, apakah gagasannya sesuai dengan kepentingan kita. Karena orang pasti berubah. Tapi gagasan dapat selau kita pegang, meskipun melalui orang yang berbeda.
Intinya, kita setia sama kepentingan kita yang ingin kita bawa, melalui orang yang kita pilih. Pun juga dengan orang lain, mereka juga punya kepentingan, dan mereka mempertaruhkannya di politik. Termasuk orang-orang yang nggak kita suka, atau yang berseberangan dengan kita. Kemudian beradu semua kepentingan itu di kontestasi politik melalui calon yang dipiih. Hasilnya kemudian adalah kepentingan siapa yang akhirnya dibela menjadi kepentingan utama.
Misal, apa sih yang kita inginkan dari sebuah kota, atau provinsi, atau dari negara?
Kita ingin memperjuangkan pemerataan akses pendidikan, misalnya. Kemudian cari calon yang memang memperjuangkan gagasan tersebut. Terlepas dari orang ini kita suka atau enggak, partainya dari warna apa, kita tetap setia pada kepentingan yang ingin kita bawa tadi. Dan peluang terbaik agar kepentingan kita terwujud adalah dengan memilih orang dengan kepentingan yang sama. Bukan berdasarkan like & dislike, golongan, atau partainya.
Kemudian, catat dan ingat-ingat janji dia atas kepentingan kita. Habis itu kita pantau, ingatkan, dan kritik ketika dia tidak seperti yang dijanjikan. Itulah kenapa perlu rakyat Indonesia untuk mengkritik pemerintahnya, apalagi kalau dia adalah seseorang yang kita pilih. Kita mendapat tanggung jawab, hak, sekaligus kewajiban untuk mengkritik.
Tanggung jawab kita sebagai pemilih, di samping sebagai orang yang menitipkan kepentingan itu ke pundaknya kita juga punya hak, pun juga sebuah kewajiban kita dalam mengawal demokrasi. Kita kritik karena kita peduli, kritik karena kita dewasa dalam berdemokrasi.
Kita bukan orang yang ketika selesai memilih maka langsung lempar tanggung jawab ke yang dipilihnya, ini mah mental majikan. Dalam bernegara, mental majikan ini sebaiknya kita tinggalkan. Karena mental-mental ini tuh cuma ngasih tanggung jawab, trus udah, lepas.
Kita jelas tidak mau tertanam mental-mental seperti itu, generasi yang sangat disupport oleh kemudahan informasi seharusnya lebih jeli dan mampu berpikir lebih kritis, bukan justru mempertebal sekat perkubuan yang telah dibangun sebelumnya. Apalagi suara generasi muda dalam pemilu mendatang cukup besar dan diperhitungkan, kalau justru hanya menjadi penerus mental dan pemikiran politik lama, lalu butuh berapa generasi untuk mengubah arah Indonesia?
Tulisan ini ditulis oleh Zen dan pernah terbit di Cangkeman ( https://www.cangkeman.net/2021/09/kenapa-jokowi-harus-dikritik.html ) pada tanggal 18 September 2021
Pernah perhatikan postingan Instagram atau tweetnya akun Pak Jokowi?
Coba cek deh. Jadi beliau tuh sering banget di postingannya seakan ngomong sama seseorang. Padahal yang bisa menjawab omongannya itu ya dia sendiri.
Contohnya gini,
"Indonesia adalah negara maritim, Indonesia sudah seharusnya memperhatikan batas-batasnya dengan benar karena itu harus dijaga."
Isi takarir itu betul banget, aku setuju. Tapi kan ya maksudnya, ngapain dia ngomong gitu, kan emang itu tugas dia buat memerintahkan dan mengarahkan menteri yang bersangkutan buat ngurusin itu semua. Justru kita sebagai rakyat yang membaca hal tersebut mempertanyakan persoalan itu sama bapak.
Aku nggak tau masalahnya ada di mana, apakah karena Pak Jokowi nggak handle akun sosial medianya sendiri, mungkin ada Agency yang mengurus itu, kalau twitter sih infonya dulu dihandle sama keluarganya sendiri, sampai di momen si admin twitter itu kepleset tombol LIKE. Beda sama Donald Trump yang konon dia pegang akun twitternya sendiri.
Poin minus dalam pengelolaan media sosial Jokowi ini menambah deretan kekurangan pemerintahannya dalam konteks komunikasi publik. Dari beliau sendiri, apalagi para bawahannya. Padahal banyak momentum di mana komunikasi bisa dilakukan dan disebarkan, tapi seringkali momen itu dilewatkan begitu saja sampai akhirnya masyarakat mempunyai kesimpulannya sendiri, atau yang paling pahit, termakan hoaks. Sementara dalam jajaran pemerintahan, terlihat sekali kurangnya koordinasi antara mereka. Ini sangat pantas untuk dikritik, bukan karena benci, tapi karena kalau dibiarkan justru akan membahayakan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, yang mana kalau hubungan ini sudah tidak lagi harmonis, kisruh pak!
Di saat ini, ketika aku mengkritik pemerintah, atau mengkritik bapak Jokowi sebagai Presiden, maka kemudian akan dianggap anti Jokowi. Padahal, gimana aku anti Jokowi, wong aku pernah jadi tim bayangan ketika beliau berkampanye. Nah kemudian ada lagi cap ketika aku melontarkan kritik dianggap menyesal milih Jokowi.
"Haha nyesel kan, masuk ke barisan sakit hati kan. Yang lain udah diangkat komisaris, elo enggak."
Aku perlu jelaskan di sini. Bahwa dalam berdemokrasi sebuah tanggung jawab pemilih, adalah mengawasi yang dia pilih. Setelah sebelumnya, mencari tahu, lalu memilih. Kalau pilihan kita berhasil mendapatkan posisinya, maka selanjutnya kita masih punya tugas, mengawasi.
Banyak pemilih "noob" yang berpikir tugas kita hanya memilih, setelah itu ya sudah, selesai kewajiban. Semisal kamu adalah pemilih pak Jokowi, bukan berarti lantas kamu lepas tangan begitu aja, terserah dah dia mau arahin ke mana Indonesia. Kan enggak. Ya bagi sebagian orang memperbolehkan hal ini sih, ya oke-oke aja menurutku. Tapi bukan berarti ketika ada yang mengkritik lalu auto dicap pembenci, atau bahkan dianggap menyesal.
Nah orang-orang tukang cap ini keliatan banget bahwa mereka-mereka ini adalah kaum "noob" yang kalo habis memilih, lepas tangan gitu aja. Menganggap bahwa tanggung jawabnya sudah selesai. Kaum ini bukan berarti pemilih pemula ya. Ini lebih ke kondisi di mana pemikiran seseorang belum dewasa dalam berpolitik.
Percaya nggak, kalau dalam berpolitik, kita nggak hanya milih orang, tapi kita memilih sebuah kepentingan. Tepatnya, kita memilih orang yang memperjuangkan kepentingan kita. Kalau misal kita mempunyai concern dalam bidang pendidikan dan kepentingan kita adalah ingin memajukan dunia pendidikan sampai seluruh negeri, ya pilih orang dengan concern yang sama, seseorang yang membela kepentingan itu.
Kalau hanya faktor like & dislike, kita suka aja sama ini orang, nggak mencari tau faktor-faktor apa aja yang mau dia fokuskan lebih dulu. Nah karena nggak tau menahu apa kepentingan yang dia perjuangkan, ternyata ketika terpilih dan menjalankan kebijakannya berseberangan dengan kepentingan kita. Nah lo, kok gitu sih!?
Makannya jangan setia sama orang, setia sama gagasannya, apakah gagasannya sesuai dengan kepentingan kita. Karena orang pasti berubah. Tapi gagasan dapat selau kita pegang, meskipun melalui orang yang berbeda.
Intinya, kita setia sama kepentingan kita yang ingin kita bawa, melalui orang yang kita pilih. Pun juga dengan orang lain, mereka juga punya kepentingan, dan mereka mempertaruhkannya di politik. Termasuk orang-orang yang nggak kita suka, atau yang berseberangan dengan kita. Kemudian beradu semua kepentingan itu di kontestasi politik melalui calon yang dipiih. Hasilnya kemudian adalah kepentingan siapa yang akhirnya dibela menjadi kepentingan utama.
Misal, apa sih yang kita inginkan dari sebuah kota, atau provinsi, atau dari negara?
Kita ingin memperjuangkan pemerataan akses pendidikan, misalnya. Kemudian cari calon yang memang memperjuangkan gagasan tersebut. Terlepas dari orang ini kita suka atau enggak, partainya dari warna apa, kita tetap setia pada kepentingan yang ingin kita bawa tadi. Dan peluang terbaik agar kepentingan kita terwujud adalah dengan memilih orang dengan kepentingan yang sama. Bukan berdasarkan like & dislike, golongan, atau partainya.
Kemudian, catat dan ingat-ingat janji dia atas kepentingan kita. Habis itu kita pantau, ingatkan, dan kritik ketika dia tidak seperti yang dijanjikan. Itulah kenapa perlu rakyat Indonesia untuk mengkritik pemerintahnya, apalagi kalau dia adalah seseorang yang kita pilih. Kita mendapat tanggung jawab, hak, sekaligus kewajiban untuk mengkritik.
Tanggung jawab kita sebagai pemilih, di samping sebagai orang yang menitipkan kepentingan itu ke pundaknya kita juga punya hak, pun juga sebuah kewajiban kita dalam mengawal demokrasi. Kita kritik karena kita peduli, kritik karena kita dewasa dalam berdemokrasi.
Kita bukan orang yang ketika selesai memilih maka langsung lempar tanggung jawab ke yang dipilihnya, ini mah mental majikan. Dalam bernegara, mental majikan ini sebaiknya kita tinggalkan. Karena mental-mental ini tuh cuma ngasih tanggung jawab, trus udah, lepas.
Kita jelas tidak mau tertanam mental-mental seperti itu, generasi yang sangat disupport oleh kemudahan informasi seharusnya lebih jeli dan mampu berpikir lebih kritis, bukan justru mempertebal sekat perkubuan yang telah dibangun sebelumnya. Apalagi suara generasi muda dalam pemilu mendatang cukup besar dan diperhitungkan, kalau justru hanya menjadi penerus mental dan pemikiran politik lama, lalu butuh berapa generasi untuk mengubah arah Indonesia?
Tulisan ini ditulis oleh Zen dan pernah terbit di Cangkeman ( https://www.cangkeman.net/2021/09/kenapa-jokowi-harus-dikritik.html ) pada tanggal 18 September 2021
red7oker dan 24 lainnya memberi reputasi
25
5.6K
165
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan