“A new way of thinking has become the necessary condition for responsible living and acting. If we maintain obsolete values and beliefs, a fragmented consciousness and self-centered spirit, we will continue to hold onto outdated goals and behaviors” – Dalai Lama ke-14

Sistem dan nilai yang berlaku di dunia selalu mengalami perubahan. Jika kita tetap bertahan pada sistem atau nilai yang lama tentu akan ketinggalan dari orang lain. Contohnya dapat kita lihat pada kasus Nokia yang merasa yakin akan terus bertahan menjuarai pasar ponsel, namun karena tak mampu beradaptasi pada perubahan, mereka pun akhirnya tersingkirkan dari kompetisi telepon selular global.

Hal ini juga berlaku bagi paradigma terorisme. Dulunya terorisme identik dengan paham Islam radikal, tepatnya pasca peristiwa 9/11 yang meluluhlantakkan Twin Tower di New York pada 2001 silam. Akibat dari peristiwa tersebut, citra Islam di mata dunia internasional berubah. Islam menjadi momok bagi dunia barat.

Namun setelah peristiwa teror masjid di Christchurch, Selandia Baru, perlahan paradigma terhadap terorisme berubah. Dunia akhirnya menyadari, bahwa teroris tak selalu identik dengan identitas suatu pihak. Perilaku terorisme ternyata dapat dilakukan oleh pihak mana pun yang menggunakan kekerasan demi tujuan politik tertentu agar menciptakan ketakutan di masyarakat.

Hal ini pula yang menyebabkan OPM – KKB – TPNPB (Organisasi Papua Merdeka - Kelompok Kriminal Bersenjata – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) di Papua ditetapkan sebagai Kelompok Separatis Teroris (KST) oleh pemerintah pada April 2021 lalu. Saat itu pemerintah secara resmi telah menetapkan OPM-TPNPB sebagai organisasi teroris dengan merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Akan tetapi, ada kontroversi terhadap penetapan status terorisme tersebut. Pihak pegiat HAM seperti Veronica Koman menilai bahwa pemberian label itu dapat memicu eskalasi konflik bersenjata di Bumi Cenderawasih.

Sumber : CNN Indonesia[Veronica Sebut Label OPM-KKB Teroris Putus Resolusi Damai]

Begitu pula Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menentang pemberian label terorisme terhadap KKB – TPNPB. Pasalnya label tersebut akan membawa dampak psiko-sosial di masyarakat. Orang yang berasal dari Papua yang menetap di daerah lain di Indonesia berpotensi dilabeli teroris oleh masyarakat setempat.

Sumber : Kontras [Menyoal Redefinisi Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Organisasi Teroris]

Perlawanan terhadap label teroris KKB – TPNPB juga dilakukan oleh ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni PBNU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menegaskan negara tidak boleh kalah dari KKB di Papua. Terutama setelah melihat sederet aksi brutal KKB terhadap aparat keamanan dan tenaga kesehatan di Papua yang terjadi baru-baru ini.

"Negara tidak boleh kalau oleh aksi brutal kelompok kriminal yang telah menyerang dan membunuh aparat keamanan, membakar Puskesmas, dan merusak Kantor Bank, gedung Sekolah Dasar, dan Pasar Kiwirok, Papua," ujar Said dikutip dari laman resmi NU pada 27 September 2021.

Dari pernyataan Said Aqil tersebut, ia tak menyebutkan KKB sebagai teroris, namun ia selanjutnya mengapresiasi kinerja aparat yang telah melumpuhkan kelompok teroris yang berasal dari sel-sel Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Anshorut Daulah (JAD).

"Ini bagian dari ikhtiar melindungi jiwa dan raga bangsa Indonesia dari ancaman terorisme dan paparan ideologi jihadis," tegas Kiai Said.

Sumber : Okezone [Said Aqil: Negara Tak Boleh Kalah dari KKB di Papua]

Dari pemberitaan tersebut, ada standar ganda yang tampak tengah dipertahankan oleh Blok NU. Yakni mengecam KKB tanpa melabelinya sebagai teroris, selayaknya kelompok teroris JI dan JAD. Pernyataan tersebut pun mempertegas ucapan Said Aqil beberapa waktu yang lalu bahwa pintu masuk terorisme adalah ajaran wahabi dan salafi, yang merupakan aliran di dalam Islam.

Sumber : Detik [Said Aqil: Pintu Masuk Terorisme Adalah Ajaran Wahabi dan Salafi, Habisi!]

Keengganan beberapa pihak mengakui label teroris pada kelompok tertentu menyebabkan Kepala Densus 88 Martinus Hukom meminta penggunaan kata terorisme dengan kata Papua harus dihindari. Menurut Martinus, hal tersebut bisa menjadi stigma buruk bagi Orang Asli Papua (OAP) yang tidak menyebarkan aksi teror seperti kelompok KKB.

"Jika KKB Papua memenuhi unsur terorisme, maka penggunaan kata terorisme diikuti dengan kata Papua, itu harus dihindari. Kenapa demikian? karena saya tidak mau kata terorisme itu distigmakan kepada identitas yang dibawa secara lahiriah seorang manusia," kata Martinus pada 27 September 2021.

"Secara lahiriah akan berdampak stigmatisasi terhadap seluruh orang yang memiliki identitas lahiriah yang sama. Kita tidak boleh menterorismekan seluruh orang yang mempunyai identitas Ke-Papua-an," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Martinus, stigma tersebut juga berdampak kepada psilososial seluruh orang Papua di Indonesia bahkan seluruh dunia. "Ketika orang bertemu dengan orang Papua, lalu iseng-iseng mengatakan 'teroris kamu'. Wah ini fatal. Itu membuat Papua semakin menjadi carut-marut, teraduk-aduk karena emosi orang Papua, bangkit karena diskriminasi atau rasisme tadi," ungkapnya.

Tak hanya itu, Martinus mengharapkan aksi terorisme KKB juga tidak dihubungkan dengan suatu religi atau kepercayaan orang Papua. Ia mencontohkan pihaknya melihat terorisme tidak pernah menggunakan kata Islam di depan terorisme. “Karena itu kita melawan kodrat manusia. Kita melawan martabat lahiriah manusia itu. Jadi kita menghindari itu," jelasnya.

Sumber : Tribunnews [Kepala Densus 88 Minta Stop Penyematan Kata Papua pada Terorisme KKB]

Pernyataan dari Densus 88 tersebut menunjukkan bahwa:
1. Densus 88 solid mendukung penetapan status teroris TPNPB.
2. Densus 88 meminta para tokoh, jurnalis dan publik, tidak menggunakan istilah teroris KKB Papua / Teroris Papua, karena akan berdampak pada stigma seluruh OAP.
3. Densus 88 juga menolak penyebutan teroris Islam, Teroris Muslim, dan ungkapan sejenisnya yang kerap digunakan secara salah.

Dengan kata lain sikap Densus 88 dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang menegaskan bahwa sikap mereka menolak penyebutan teroris Papua dengan menekankan perlunya penyebutan 'Teroris TPNPB / KKB' tanpa diiringi dengan menyebut Identitas 'Papua', sembari juga menekankan bahwa menolak penyebutan teroris yang diiringi dengan Identitas Islam, menunjukkan bahwa posisi Densus 88 dan BNPT mendukung penuh 'Netralisir Islamophobia akibat Gakkum Anti Teror di Indonesia’.

Stigma tersebut mempertegas konfrontasi Densus 88 dan BNPT kepada Blok NU, yang terus berupaya mempertahankan bahwa 'Stigma Teroris di Indonesia hanya kelompok Islam' agar misi Blok NU 'Jualan Moderasi Agama' merebut 'Program Deradikalisasi’ bisa dikandaskan.

Pernyataan Densus 88 dan BNPT juga merupakan penegasan terhadap aktivis HAM bahwa penanggulangan terorisme di Papua bukan menyasar OAP melainkan menargetkan kelompok teroris yang berupaya memisahkan Papua dari RI.

Upaya dari Densus 88 dan BNPT menunjukkan bahwa paradigma terorisme telah berubah. Tidak boleh lagi ada label terorisme terhadap identitas suatu suku, daerah, maupun agama. Tidak boleh lagi muncul paradigma teroris terhadap orang Papua, maupun agama Islam.

Paradigma terorisme yang dulu pernah kental dengan Islam telah berubah. Dunia kini fokus pada kelompok yang melakukan tindakan teroris bukan identitas dari pelaku terorisme. Mereka yang masih menggunakan streotip identitas terhadap terorisme sama saja dengan mereka yang terjebak dengan masa lalu.

Hal ini pun mengingatkan penulis pada ucapan karakter Dewey di Malcolm in the Middle: “The future is now, old man”.