Jakarta - PDIP menyatakan akan memberikan sanksi ke kader yang didukung maju di Pilpres 2024 sebelum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Apakah PDIP mengincar Ganjar Pranowo yang didukung maju di Pilpres 2024 oleh relawan?

Dalam beberapa hari belakangan sejumlah kelompok relawan mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Sejumlah kelompok relawan yang mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar, di antaranya relawan Jokowi Mania atau JoMan, Ganjar Pranowo (GP) Mania, dan terbaru dari Sahabat Ganjar.



Deklarasi Sahabat Ganjar digelar secara virtual dan diikuti relawan dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Dalam acara tersebut, pembawa acara menyebutkan deklarasi Sahabat Ganjar dari luar negeri diikuti dari Hong Kong, Macau, Jepang, Taiwan, Inggris, Singapura, Italia, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Austria, Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Prancis.

Sekjen relawan Sahabat Ganjar, Aloysius Jaka, dalam acara tersebut mengatakan Sahabat Ganjar diawali dengan deklarasi di Yogyakarta 29 Juni 2021 lalu. Kemudian 8 Agustus 2021 dilakukan deklarasi di Bali, lalu berlanjut untuk 34 Provinsi.

"Pada 19 September ini tercatat 17 relawan luar negeri ikut deklarasikan," kata Jaka dalam acara deklarasi relawan sahabat Ganjar luar negeri dan pelantikan pengurus sahabat Ganjar yang digelar daring, Minggu (19/9/2021).



Dukungan terhadap Ganjar sebetulnya lebih dulu menggema di Blitar Raya, bertepatan dengan HUT ke-76 RI. Relawan yang mengatasnamakan diri Ganjarist, mendeklarasikan dukungannya di sebuah rumah, di Jalan Palem, Kota Blitar.

Kemudian JoMan. Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer menganggap dukungan untuk Ganjar maju di Pilpres 2024 tidak ada mengkhianati siapa-siapa. Sebab, dukungan itu diberikan atas perintah hati nurani.



"Nggak ada yang dikhianati dalam hal ini, JoMan tetap tegak lurus Jokowi dan relawan Jokowi tetap solid dan satu suara. Sikap JoMan hari ini karena kita diperintah oleh hati nurani kita yang nggak mungkin kita lawan," kata Immanuel kepada wartawan, Jumat (17/9).

Hari ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan keputusan penting partai terkait Pilpres 2024. PDIP menyatakan akan memberi sanksi disiplin kepada kader mereka yang mendeklarasikan atau dideklarasikan menjadi capres atau cawapres Pilpres 2024.

"Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai," ucap Hasto saat dihubungi, Senin (20/9/2021).



"Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin," ucapnya.

Lebih lanjut Hasto beralasan keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang harus matang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, tanggung jawab sebagai presiden juga berat.

"Partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner, mengingat urusan presiden dan wakil presiden harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dengan tanggung jawab presiden yang sangat berat untuk perbaikan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ujarnya.



"Dengan demikian pertimbangannya harus matang dan benar-benar memerhatikan seluruh aspek strategis kepemimpinan negara," lanjutnya.

Alasan lain, PDIP menilai deklarasi dukungan capres atau cawapres saat pandemi seperti saat ini kurang tepat. PDIP sendiri saat ini sedang fokus membantu masyarakat keluar dari dampak pandemi COVID-19.

https://news.detik.com/berita/d-5731...maju-pilpres/2

kasih sanksi yg berat buat para penghianat itu