BPK Temukan Masalah Pada Dana Penanganan Covid Rp2,94 T

CNN Indonesia
Selasa, 14/09/2021 12:05

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Workshop Anti Korupsi di Jakarta, Selasa (14/9/2021). Sumber :ANTARA

BPK menemukan masalah pada pengelolaan dana Rp2,94 triliun yang digunakan pemerintah untuk menangani covid. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan dalam pengelolaan anggaran Rp2,94 triliun yang digunakan untuk penanganan covid. Dana itu masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan permasalahan itu ditemukan lembaganya dari 241 objek pemeriksaan yang terkait dengan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). 

"Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN, dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan PC PEN mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp2,94 triliun," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/9).

Ia mengatakan permasalahan terkait dana itu meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang, dan 1.241 permasalahan terkait keekonomian, efisiensi, dan efektivitas.

"Dalam pemeriksaan PC PEN selama 2020 tersebut, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodifikasi anggaran PC PEN, serta realisasinya. Kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan PC PEN, dan manajemen program dan kegiatan pandemi," tutur Agung.

Untuk mengatasi masalah tersebut, menurutnya, BPK telah memberi rekomendasi antara lain agar pemerintah menetapkan grand design rencana kerja Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang jelas dan terukur.

Kemudian ia berharap pemerintah menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan covid-19, memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program PC PEN, dan menetapkan kebijakan serta prosedur pemberian insentif bagi pelaku usaha terdampak covid-19.

BPK juga merekomendasikan pemerintah untuk membuat perencanaan distribusi, pemenuhan distribusi, serta pelaporan distribusi alat kesehatan. Di samping itu, harga alat kesehatan dari rekanan pemerintah juga diminta untuk diuji terlebih dahulu.

Selanjutnya BPK merekomendasikan pemerintah melakukan validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan by name by addres, serta menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran bantuan ke penerima akhir.

Kemudian pemerintah direkomendasikan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian penyaluran dana PC PEN, serta memproses kerugian yang berpotensi dialami pemerintah daerah dan pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kita menghadapi situasi luar biasa, oleh karena itu BPK mendukung upaya pemerintah yang merespons dengan langkah luar biasa. Namun sejak awal BPK mengingatkan adanya resiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar langkah pemerintah menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi nasional dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif," ucap Agung.

(agt/age)

Sumber:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...-covid-rp294-t