URL telah disalin
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - KPK mengungkapkan 95 persen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima tak akurat. KPK menyampaikan ada aset-aset pejabat negara yang tidak dilaporkan.

"Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," beber Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa (7/9/2021).

"Banyak harta yang tidak dilaporkan, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain," sambung dia.

Oleh sebab itu, Pahala mengatakan pihaknya lebih aktif lagi dalam hal pemeriksaan laporan. Pahala mengatakan beberapa aset yang tidak dilaporkan tersebut akan diperiksa lebih lanjut agar LHKPN sesuai atau akurat.

"Jadi mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa (misalnya) yang namanya A dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini. Ini apakah punya rekening di bank," jelas Pahala.

"Nanti otomatis semua bank yang punya rekening itu akan melaporkan lengkap dengan isinya. Berikutnya kita bilang, berapa nilai rekening yang sudah. Lantas kalau diperlukan pendalaman, apa saja transaksinya. Itu kelihatan," lanjut Pahala.
[/font][/size][/color]

[table][tr][td]Baca juga:Ketua KPK Ungkap 239 Anggota DPR Belum Laporkan LHKPN[/td]


[/tr][/table]
Pahala juga menerangkan pelaporan yang tidak akurat itu terlihat dari kejanggalan pada penghasilannya di rekening bank. KPK, sambung Pahala, akan memfokuskan keakuratan laporan yang dilaporkan para pejabat negara tersebut.

"Nah, di antara 95 persen yang tidak akurat ini, selain yang tidak dilaporkan juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibandingkan dengan transaksi banknya. Kalau saya melaporkan penghasilan saya Rp 1, seharusnya di bank saya kira-kira itu ada Rp 1 masuk, setengah rupiah keluar gitu ya. Tapi bukan saya laporkan penghasilan saya Rp 1 secara konstan setiap bulan saya dapat Rp 100, Rp 150, Rp 200 seperti itu. Jadi 15 persen dari yang 95 persen itu menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangannya," terang Pahala.

"Kita ingin sebenarnya kenapa akurasi ini kita ingin pergi lebih cepat itu lebih maju, karena semakin kita pikir kepatuhan tinggi maka akurasi ini akan menjadi fokus KPK ke depan," sambungnya.

sumber