Sebagai Gubernur Jendral, van Heutsz wajib menyertakan Dewan Hindia Belanda sebelum mengambil kebijakan. Ia menugaskan residen agar memantaunya ke Dewan Hindia Belanda.

Tanggal 28 Oktober 1904, J Eschbachpun memberikan laporan pada sidang Dewan Hindia Belanda di ibu kota Batavia. Pada 4 November 1904 Dewan Hindia Belanda mengeluarkan nasehat pada pemerintah agar.

Van Heutsz tidak menerima saran dari Dewan Hindia tersebut. Ia ternyata melihat sebuah peluang. Kini terbuka jalan bagi sang gubernur jenderal untuk menjalankan misinya di atas kerajaan Badung. Misi menjalankan prinsip Pax Neerlandica.

PAX NEERLANDICA

Johannes Benedictus Van Heutsz adalah pahlawan perang Belanda. Meskipun kontroversial, hingga kini namanya tetap dikenang dalam memori kolektif warga Belanda.

Ia pernah diabadikan sebagai nama kapal pada tahun 1926, sebagai nama monumen di Aceh dan Batavia tahun 1932, sebagai nama resimen infanteri kerajaan Belanda, nama jalan yang kini berganti menjadi jalan Teuku Umar di wilayah elit Jakarta, hingga judul lagu mars. Sungguh bukan pahlawan kelas kaleng-kaleng.

Perjalanan Luar Biasa. membayangkan, ia menginjakkan kaki pertama kali di tanah Aceh sebagai seorang prajurit letnan dua, namun saat keluar dari bumi serambi Mekah tersebut pangkatnya adalah yang paling tinggi; gubernur militer aceh. Semua itu berasal dari kegemilangannya menjinakkan Aceh.

Tak dinyana perang berlangsung berdarah-darah dan berlarut-larut. Belanda sudah hampir hilang akal akibat besarnya kerugian material dan prajurit yang diderita, sedangkan tanda-tanda kemenangan masih belum terlihat.


Van Heutsz dengan bantuan penasehatnya, Snouck Hurgronje mengatasi masalah, mempelajari adat setempat sehingga mampu menemukan strategi yang tepat guna melihat heroiknya perlawanan orang Aceh.

Iapun mampu merumuskan strategi brilian yang berhasil mengubah perang. Prestasi yang membawanya duduk di kursi empuk jabatan gubernur jendral Hindia Belanda untuk masa 5 tahun.

Ia terkenal sebagai perwira yang pro akan terwujudnya Pax Neerlandica, yakni penguasaan seluruh nusantara dibawah satu kesatuan pemerintahan mutlak di bawah pimpinan pemerintah pusat kolonial di Batavia.

Idealisme ini membuat Van Heutsz menutup mata pada realitas di lapangan. Kenyataan yang berlaku di masa itu tidak sesuai karena beberapa wilayah di Hindia Belanda termasuk di Bali memerlukan pendekatan yang berbeda.

Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, peraturan-undangan pemerintah kolonial tidak berlaku bagi kerajaan-kerajaan di Bali. Bagi Van Heutsz hal semacam ini sangat tidak sesuai dengan prinsip kolonialisme dan mengganggu kewibawaan kerajaan Belanda.

Di bawah sebagai orang jajahan nomor satu di tanah jajahan, ia sangat terdorong untuk menguasai Bali dan menempatkan raja-raja Bali langsung di pemerintahan pusat Batavia. Tentu saja niat Van Heutsz itu tidak mudah diwujudkan karena perjanjian 13 Juli 1849 secara hukum menjamin berlangsungnya pemerintahan dalam negri kerajaan-kerajaan Bali tanpa campur tangan Belanda.

Memulai perang penaklukan di Bali tanpa sebab tentu akan membuat gaduh suasana politik Batavia dan berimbas pada terganggunya hubungan dengan Dewan Hindia maupun dengan parlemen kerajaan Belanda. Peristiwa 'Sri Kumala' adalah peluang tidak terduga yang telah dinantikannya selama ini.

BLOKADE PERAIRAN BADUNG OLEH ANGKATAN LAUT HINDIA BELANDA

Pada 19 Desember 1904 Residen J Eschbach berkunjung ke ibu kota kerajaan Badung Denpasar untuk berbicara dengan raja I Gusti Ngurah Made Agung yang didampingi para pembesar dan punggawa kerajaan.

Residensi pemerintah Hindia Belanda atas ganti rugi'Sri Kumala' yang dibebankan pada raja. Tuntutan ditolak dengan tegas karena raja tersebut dan pemerintah menyatakan Badung merasa tidak bersalah.

Raja telah bertindak sesuai prosedur yakni memerintahkan agar dilakukan penjagaan atas bangkai kapal. Meskipun belum berhasil, beliau juga sudah berusaha mencari pencuri yang dikatakan telah menjarah kapal.

Punggawa Sanur, 11 orang yang menurunkan muatan 'Sri Kumala', serta jumlah penduduk yang bersumpah di pura bahwa mereka tidak mengambil isi kapal.

Sebaliknya, dalam pembelaannya, raja menjelaskan bahwa hanya berkat bantuan 11 orang itulah yang dapat membantu tepat pada waktunya. Ke sebelas orang itu melaksanakan dengan jujur ​​dan tidak mencuri.

Selanjutnya raja berujar bila Kwee Tektjiang merasa dirugikan, sebaiknya dia datang ke Denpasar dan permasalahannya di sidang Majelis Kerta di Denpasar. Jika hal itu disetujui, maka raja juga akan tunduk pada segala putusan Majelis Kerta.


Demi mendapatkan tegas tanpa tedeng aling-aling ini, Residen J Escbach meninggalkan Denpasar pada 23 Desember 1904 sambil meninggalkan surat ultimatum disertai ancaman agar raja I Gusti Ngurah Made Agung membayar ganti rugi Selambat-lambatnya pada 5 Januari 1905.

Residen J Eschbach melaporkan semuanya pada Gubernur van Heutsz di Batavia melalui kawat 25 Desember 1904 bernomor 621/ Rahasia. Ia meminta agar segera dikirimkan kapal perang dan pengangkut yang akan digunakan memblokade perairan Badung.

Pendaftarannya disetujui. Dikirimlah kapal 'Zwalu' dan 'Spits milik Angkatan laut Belanda. Waktu berlalu dan seperti yang telah dilupakan sebelumnya, hingga tanggal 5 januari 1905, ganti rugi benar-benar tidak dipilih oleh raja Badung.




keesokan harinya Belanda mulai melarang penangkapan ikan yang buruk. Keluar barang dagangan juga tidak boleh. Pada 14 Januari 1905 Residen J Escbach mengadakan kunjungan ke perairan Badung untuk memeriksa pelaksanaan blokade. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengadakan pertemuan dengan raja-raja Bali yang lain.

PARA PENGUASA BALI

Residen melakukan pendekatan pada para penguasa Bali agar mendukung blokade terhadap Badung. Berturut-turut ia menemui raja Klungkung, Karangasem, Bangli, dan Tabanan. Raja Bangli Dewa Gede Rai dan raja Gianyar Dewa Manggis VIII memberikan bantuan kepada pemerintah.

Karangasem mendukung Belanda karena telah ditaklukan pada tahun 1894. Raja Karangasem Gusti Gede Jelantik menunjukkan bahwa sudah seharusnya penguasa Badung bertanggungjawab atas insiden “Sri Kumala' dengan membayar ganti rugi.


Raja Klungkung Dewa Agung Jambe II lebih netral. Ia mendesak agar diselesaikan dengan cara damai. beliau mengirimkan utusannya ke Denpasar namun upayanya tidak berhasil.

Sikap Klungkung ini bisa dijangkau karena Klungkung banyak mengadopsi beras dari Badung. Bila terjadi blokade dikhawatirkan akan mengganggu pasokan sehingga penduduk terancam menderita.






Pada dasarnya semua kerajaan yang telah ditaklukan Belanda membantu pemerintah kolonial walaupun masing-masing sulit memutuskan hubungan dengan Badung karena juga memiliki kepentingan masing-masing. Saat itu Klungkung dan Bangli belum ditaklukan.

Raja Tabanan Gusti Ngurah Agung memilih berpihak pada raja Badung I Gusti Ngurah Made Agung karena hubungan dua kerajaan ini sangat dekat. Mereka bahkan memiliki perjanjian pertahanan Bersama. Menurutnya, blokade Badung tidak hanya akan merugikan Badung saja melainkan seluruh Bali pada umumnya.

Blokade menjadi tidak efektif karena Tabanan tidak efektif karena Badung tidak membatasi perbatasannya.

KETEGUHAN DAN HARGA DIRI I GUSTI NGURAH MADE AGUNG

I Gusti Ngurah Made Agung, raja yang keras kepala dan anti diplomasi. Pada 10 Februari 1905 beliau sekali lagi mengirimkan surat pada residen dan menegaskan kembali bahwa badung tidak menodai kesepakatan yang pernah dibuat dan benar-benar tidak bersalah.

Blokade membuat rakyat sengsara karena tidak boleh melaut dan bea cukai dari kerajaan tersendat. Sebagai itikad baik, raja menghadirkan seorang anggota Dewan Kerta untuk bertindak sebagai pembela Kwee Tektjiang. Pemerintah Belanda juga harus membayar ganti kerugian akibat dampak blokade nomor 1500 ringgit atau 3.750 Gulden.

Permohonan ini tidak digubris pemerintah dan blokade jalan terus. Kondisi Badung mencekam sekaligus muram akibat politik ini. sejumlah peristiwa aneh dan fenomena alam ditandai sebagai pertanda akan terjadinya bencana di kalangan rakyat Bali yang masih berlangsung dihinggapi takhayul dan mistis.

Salah satunya adalah peristiwa runtuhnya sebagian bangunan pura Luhur Uluwatu, yang terletak di atas tebing karang tinggi, yang menjorok ke laut di desa Pecatu akhir tahun 1905. Kekhawatiran masyarakat Badung memuncak.


Rakyat dan jumlah pemuka Badung menghadap raja dan menambahkan bahwa mereka sanggup bergotong-royong menghimpun dana ganti rugi sebesar 75.000 Gulden agar hubungan dengan Belanda kembali seperti sedia kala.

Para pedagang Bugis dan Tionghoa yang bermukim di Kuta dan pulau Serangan berduyun-duyun datang menghadap hal serupa. Dapat dimaklumi oleh merekalah pihak yang paling dirugikan karena adanya blokade. Mereka tidak bisa berdagang lagi. Ekspor impor Badung berhenti total. Semua permintaan tersebut dengan tegas ditolak oleh raja I Gusti Ngurah Made Agung.

Konon muncul cerita bahwa pada suatu malam, datang seorang utusan berkebangsaan Belanda ke Puri Satria di dalam Puri Agung Denpasar. Utusan tersebut menanyakan apakah raja tidak memiliki uang untuk mengganti kerugian yang diminta.

Raja menjawab bahwa ia memiliki lebih dari cukup harta untuk membayar ganti rugi. Raja tidak menghargai bukan karena masalah uang, karena masalah harga diri.

Untuk menjaga martabat dan kewibawaan kerajaan Badung di mata rakyat dan sekaligus membela diri dari ketidak adilan yang dilakukan pemerintah Belanda atas kasus 'Sri Kumala' yang menimpanya.

PERUNDINGAN TERAKHIR

Bulan demi bulan berlalu dengan tidak adanya perkembangan berarti penyelesaian masalah. Iklim politik di kalangan pemerintah eksekutif Hindia Belanda di Buitenzorg ( Bogor) dan kalangan legislatif di Batavia tengah meninggi akibat semakin populernya Pax Neerlandica. Makin banyak pihak yang keranjingan pada pandangan ini.

Meskipun angin segar bertiup, Van Heutzs yang sejatinya sudah sangat menginginkan perang masih berhati-hati dengan meminta Dewan Hindia Belanda memberikan pendapatnya sehubungan dengan perkembangan yang terjadi.

Dalam rapat pada 31 Maret 1905, Dewan Hindia menginginkan agar Van Heutz berhati-hati dalam masalah pengiriman ekspedisi militer ke Badung.

Dewan Militer tidak setuju dengan Analisis Van Heutzs bahwa raja Badung tidak setuju membayar ganti rugi karena keras dan angkuh. Dewan memberi bukti bahwa raja Badung sebenarnya sangat kooperatif dan memiliki kemauan baik bekerja sama dengan pemerintah.

Pada tanggal 22 Desember 1904 raja I gusti Made Ngurah Agung pernah membuat keputusan tangani kesepakatan yang mengatur penghentian adat 'sati' atau 'mesatiye' (adat kerelaan membakar diri istri-istri bila raja meninggal) di kerajaannya, yang menurut pemerintah sangat tidakb.

Dewan ingin mendekatinya lagi dengan pejabat pejabat tinggi yang berpengalaman.
Gubernur jendral Van Heutzs menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan mengirimkan seorang anggota Dewan Hindia bernama FA Liefrinck pada 7 April 1905 untuk berunding dengan Residen Bali dan raja Badung.

Liefrick berangkat ke Bali pada 12 April tahun yang sama dan 3 hari kemudian mendarat di Singaraja, ibu kota Buleleng yang sekaligus merupakan ibu kota karesidenan Bali. Selanjutnya ia bertolak ke Bali selatan menggunakan kapal “Kwartel.

Lienfrick menjelaskan di hadapan raja Badung bahwa Kwee Tjiang adalah kawula Hindia Belanda yang berlayar dengan kapal berbendera Belanda sehingga pemerintah memiliki wewenang dan menyelesaikan masalahnya. Pemerintah Belanda juga menawarkan dukungan biaya blokade, raja Badung cukup membayar ganti rugi 7.500 Gulden saja.

Sikap raja diberitahukan oleh Van Kol dalam bukunya yang berjudul “Drie Maal Dwars Door Sumatra En Zwerfthochten Bali (Tiga kali melintas Sumatra dan Pelancongan di Bali) Sebagai berikut:

“Oleh karena gangguan-gangguan baru pihak Belanda dan menderita oleh tekanan-tekanan baru pula, maka membacalah raja Badung dengan penuh kebangaan: Lebih baik mati saja dari pada bertahta sebagai raja diperlakukan dengan cara seperti ini.

Pembicaraan Lienfrick dengan I gusti Ngurah Made Agung tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Lienfrick Kembali ke Singaraja pada 5 Mei 1905.


BACA LANJUTANYA DI BAWA INI #2