Jakarta, CNBC Indonesia - Burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berlanjut pada 2022. BI dipastikan akan kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 224 triliun.

Demikianlah dikutip CNBC Indonesia dalam dokumen Kementerian Keuangan, Senin (23/8/2021). Dokumen tersebut merupakan bahan rapat antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Komisi XI DPR RI.

Rencana untuk tahun depan meliputi klaster A dengan limit maksimal sebesar Rp 40 triliun untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan. Tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan akan ditanggung oleh Bank Indonesia (BI).

Selanjutnya adalah klaster B dengan nilai Rp 184 triliun dengan tujuan penanganan kesehatan selain klaster A dan pendanaan untuk berbagai program perlindungan bagi masyarakat dan UMKM. Hanya saja Tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan akan ditanggung oleh pemerintah.

Sementara untuk tahun ini, BI juga akan berkontribusi dengan total Rp 215 triliun. Di mana klaster A sebesar Rp 58 triliun dan klaster B Rp 157 triliun.

Adapun SBN yang diterbitkan nantinya baru atau reopening berdenominasi rupiah dan bersifat tradable dan marketable. Tenor berjangka panjang dengan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan 8 tahun.

Tingkat bunga/imbalan mengacu pada suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan dan bersifat mengambang dengan penyesuaian tingkat bunga/imbalan dilakukan setiap 3 bulan. Metode pembelian adalah provate placement.

https://www.cnbcindonesia.com/market...-t-tahun-depan

Burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berlanjut pada 2022. BI dipastikan akan kembali membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 224 triliun.