Sebanyak 25 senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik melayangkan surat kepada Menteri Pertahanan AS Austin Llyod soal pertanggungjawaban senjata AS di Afghanistan. Mereka menuntut Pemerintahan Joe Biden bertanggung jawab atas peralatan militer AS yang didanai dari dana pajak warga AS yang kini disita Taliban.

"Saat kami menyaksikan foto-foto yang keluar dari Afghanistan saat Taliban merebut kembali negara itu, kami 'ngeri' melihat peralatan militer AS, termasuk UH-60 Black Hawks di tangan Taliban," tulis kelompok senator Republik seperti dikutip laman Sputnik, Jumat (20/8).

Sebelumnya, sebuah laporan menunjukkan bagaimana Taliban bisa merebut peralatan perang AS. Laporan itu memuat tidak hanya senjata dan amunisi yang disimpan oleh pasukan AS, namun juga helikopter dan kendaraan lapis baja berat berada di tangan Taliban.

"Tidak masuk akal bahwa peralatan militer berteknologi tinggi yang dibayar oleh pembayar pajak AS telah jatuh ke tangan Taliban dan sekutu teroris mereka. Mengamankan aset AS seharusnya menjadi salah satu prioritas utama bagi Departemen Pertahanan AS sebelum mengumumkan penarikan AS dari Afghanistan," tulis para senator.

Surat tersebut telah ditandatangani oleh Senator Bill Cassidy, Marco Rubio dan 23 anggota Partai Republik lainnya. Isi surat juga meminta penjelasan lengkap tentang peralatan militer yang diberikan kepada angkatan bersenjata Afghanistan tahun lalu.

Para senator juga telah menyuarakan keprihatinan atas kemungkinan Taliban bekerja dengan negara-negara yang memusuhi AS untuk menggunakan peralatan yang sangat canggih. Taliban diyakini telah menguasai lebih dari 2.000 kendaraan lapis baja, termasuk Humvee AS, dan sekitar 40 pesawat termasuk UH-60 Black Hawks, ScanEagle Military Drones dan helikopter serang.

"Sebuah penilaian tentang kemungkinan bahwa Taliban akan berusaha untuk bekerja dengan Rusia, Pakistan, Iran, atau Republik Rakyat Cina untuk pelatihan, bahan bakar, atau infrastruktur yang diperlukan untuk memanfaatkan peralatan yang tidak dapat mereka gunakan sendiri, " tulis anggota parlemen AS dalam surat kepada Menteri Pertahanan AS Lloyd.