Proyek Ibu Kota Baru Masih Jalan Meski Tak Dianggarkan 2022

CNN Indonesia
Jumat, 20/08/2021 17:12

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan diskusi antarkementerian terkait proyek ibu kota baru masih berlangsung meski tak ada anggaran. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Yuliyanna Fauzi).

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan perkembangan program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru terus berjalan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan diskusi antara kementerian terkait masih berlangsung, di bawah komando Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).

"IKN pada dasarnya prosesnya saat ini masih dilakukan terus diskusi antara kementerian, yang lead untuk penyiapan mengenai peraturan perundang-undangannya adalah Bappenas. Saat ini masih terus difinalisasi dan diskusi antar kementerian sudah dilakukan," ujarnya dalam Diskusi Manfaat Sosial dan Ekonomi Pembangunan Tol Trans Sumatera, Jumat (20/8).

Ia menuturkan pokok-pokok mengenai IKN yang dibahas bersama antar kementerian yakni soal pembiayaan dan penataan ibu kota baru. Ia memastikan pembahasannya terus berjalan.

"Adapun beberapa hal yang dibicarakan tentu mengenai satu soal pembiayaannya, kemudian juga soal penataannya. Jadi, mungkin itu yang bisa saya update soal IKN tapi progress-nya berjalan," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran pembangunan ibu kota baru pada tahun ini dan tahun depan.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR tidak mendapatkan alokasi anggaran pembangunan ibu kota baru dalam RAPBN 2022.

"Ini anggarannya belum ada, bahkan yang namanya pagu indikatif 2022 ini sebenarnya ada catatannya itu belum termasuk yang IKN," ujarnya dalam rapat bersama Komisi V DPR, beberapa waktu lalu.

Bappenas pernah memaparkan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun. Mayoritas dana akan dipenuhi menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yakni 54 persen atau mencapai Rp265,2 triliun.

(ulf/sfr)

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...nggarkan-2022.

lg jaman susah kayak gini APBN di hambur2in
ibukota baru
PMN
mentang2 yg bayar bukan mereka