CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Deputi KSP: Banyak Provinsi Tak Distribusikan Vaksin Covid karena Perbedaan Politik
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/611dc13d9b0e0f420716f991/deputi-ksp-banyak-provinsi-tak-distribusikan-vaksin-covid-karena-perbedaan-politik

Deputi KSP: Banyak Provinsi Tak Distribusikan Vaksin Covid karena Perbedaan Politik

https://nasional.kompas.com/read/202...ovid-19-karena

Deputi KSP: Banyak Provinsi Tak Distribusikan Vaksin Covid karena Perbedaan Politik






Quote:

Judul asli dipotong karena kepanjangan.

Jadi ada yang nyangka pelibatan TNI/Polri memperlambat vaksinasi... Ternyata itu ulang beberapa Pemprov yang beda pandangan politik dengan Pemkab/kota.

Bagaimana kalau dikaitkan dengan tingkat persebaran:

Tertinggi:
1. Jakarta 96,5% (tidak ada pemkab)
2. Bali 90% (pemprov didukung PDIP; PDIP menang di semua kab/kota)

Terendah dosis 1:
1. Lampung 9,5% (pemprov: Golkar; pemenang pemilu di mayoritas kab/kota: PDIP)
2. Maluku Utara 11,4% (pemprov: PDIP; pemenang pemilu di mayoritas kab/kota: PDIP dan Golkar)
3. Papua 14,22% (pemprov: Demokrat; pemenang pemilu di mayoritas kab/kota: Demokrat dan Nasdem)

Tapi intinya, jangan begitu amat lah. Virusnya tidak peduli partai.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gagal.jadi.nabi dan 3 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh InRealLife
nah analisa ts memang mantap

klo dari propinsi sama kab/kota separtai biasanya cepat

klo beda ya ini emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
gabener.edan dan djajoesman memberi reputasi
Quote:


Contoh yang diberikan menunjukkan bahwa yang dikatakan KSP tidak benar dan hanya sekedar membela diri kegagalan program vaksinasi pemerintah pusat

Di Maluku Utara dan Papua, dimana antara gubernur dan bupati/walikota mayoritas dari satu partai pun menempati posisi 3 besar terbawah vaksinasi
profile-picture
profile-picture
profile-picture
reid2 dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Anjeeeng emang
profile-picture
gabener.edan memberi reputasi
Tinggal di buka saja.... propinsi mana kabupaten mana

Kalo ngomong mustinya ada data dan tindaklanjutnya pemerintah seperti apa
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Rendykkuya dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Entahlah yang pasti biasanya sudah berpikiran di benak masyarakat yang waras tetap pejabat yang berstatus asn hanya magabut aja hidupnya daripada peduli pada rakyatnya
Oh ya...

Berarti ada semacam pembangkangan dong di dalam pemerintahan sendiri.
profile-picture
profile-picture
kudo212 dan crot113 memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Loh kok bisa gitu? Kok bosnya ga ngomel? Pemprov mana aja coba buka, biar jangan jadi gosip Yg makin mecah belah doang.
Diubah oleh Jalan Cinta
Lalu apa sanksi pusat terhadap provinsi tersebut?
Yang gua tau dari teman ada beberapa daerah yang admin nakesnya mempersulit pemberian vaksin ke etnik tertentu sehingga etnik tersebut terpaksa pakai cara lama untuk mendapat vaksin tersebut emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
crot113 dan langitnyabiru memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Haha.jgn kan itu.sekarang vaksinator aj jd rebutan. Di periotaskan yg beragama mayo dulu.kl gk sanggup baru di umbar ke umum siapa yg mauemoticon-Ngakak
profile-picture
crot113 memberi reputasi
anies perlu disalahin gk?
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
demi rakyat.. emoticon-Big Grin
Oh pantesan aja ada Suntik Vaksin Kosong, dari petugas vaksinator kaum tertentu, ke penerima vaksin etnis tertentu .


"Saya mau jujur, banyak provinsi yang tidak menyebarkan vaksin yang sudah dibagi ke provinsi ke kabupaten karena perbedaan pandangan politik. Nah di Polri enggak ada, di TNI enggak ada, ya kata komandan didistribusikan ya didistribusikan," kata Abetnego dalam konferensi pers yang digelar LaporCovid-19, Rabu (18/8/2021).

Abetnego mengatakan, selain soal distribusi vaksin, pemerintah mengidentifikasi ada upaya pemerintah daerah mempermainkan data perkembangan kasus Covid-19 di daerah tersebut. Ia menyebut, tidak sedikit pemerintah daerah yang tidak melaporkan angka kasus riil di daerahnya ke pemerintah pusat sehingga data Covid-19 di tingkat nasional dan daerah menjadi berbeda.

Menurut Abetnego, hal itu tidak lepas dari kepentingan politik masing-masing daerah yang ingin agar daerahnya terlihat dapat mengendalikan Covid-19.

"Bagaimana kepentingan-kepentingan lokal yang menyicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus, akhirnya kita itu kurvanya begitu terus, lama, orang yang sudah dari bulan Mei mati baru dimasukin sekarang," kata dia. Oleh karena itu, ia menekankan, persoalan penanganan pandemi Covid-19 di daerah yang disebabkan fragmentasi-fragmentasi politik juga mesti mendapat perhatian.

masalah performance atau kinerja memang sensitif ya emoticon-Ngakak

sampai takut dicap underperformer emoticon-Ngakak
Masak pakai isu ginian buat nyerang partai? Terlihat tidak profesional sekali si bapak ini? Jangan terlihat sok bersih dan melimpahkan kesalahan ke yang lainnya pak, gak ada asik2nya
bukannya karna stok kosong?
bau2 ada yg g mau disalahkan
emoticon-No Hope
Gimana mau selesai pandeminya
Endon itu hidup-matinya demi politik. Saban hari makan politik. Matipun dijadikan bahan politik.

Negeri berisi kumpulan para jejelmaan tolil penghamba pada petualang politik.


×
GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di