Meski baru disahkan dalam kurun waktu yang singkat, peraturan PBESI menuai kontroversi. Pasalnya, dalam peraturan tersebut, PBESI bahkan dapat melakukan blokir pada game diluar kategori Esports.
____________________________


Peraturan Bab ke-18 Tuai Kontroversi


PERATURAN PENGURUS BESAR ESPORTS INDONESIA NOMOR : 034/PB-ESI/B/VI/2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN ESPORTS DI INDONESIA BAB XVIII GAME DAN PENERBIT PASAL 39 | DOKUMEN: PBESI

Peraturan yang cukup kontroversial dari PBESI tersebut muncul dalam bab ke-18 yang mereka rilis baru-baru ini pada hari Rabu (4/8) lalu.

Peraturan tersebut disadari oleh content creator dari Gamebrott, Javier Ferdano, dalam status Facebook miliknya.

Dalam bab tersebut, diketahui terdapat lebih banyak efek negatif atau kontra dari peraturan yang berlaku pada bab tersebut, dibanding dengan benefitnya.

Salah satunya dalam peraturan milik PBESI tersebut adalah limitasi persyaratan yang dibebankan oleh pemerintah kepada publisher agar game yang mereka produksi dapat dikategorikan sebagai permainan esports.

Peraturan Bab XVIII Pasal 39 Nomor 7 menjelaskan bahwa “Permohonan pengakuan sebagai Game Esports pada PBESI harus memiliki persyaratan: a. Game tersebut sudah diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas; dan b. memiliki sistem pertandingan kompetitif antarpemain (player vs player) atau antartim (team vs team).”
____________________________


Peraturan Rancu Hantui Game Esports dan Non-Esports di Indonesia

Peraturan milik PBESI yang memicu kontroversi ini tak berhenti sampai disitu saja. Pasalnya, PBESI mengklaim dalam peraturannya bahwa mereka dapat melakukan blokir atau menghentikan akses dari game Esports maupun Non-Esports yang ada di Indonesia.

Hal tersebut dapat mengancam para developer yang tidak memiliki persyaratan yang mencukup menurut pandangan PBESI, karena dalam peraturan Bab XVIII Pasal 39 Nomor 9 menjelaskan bahwa “PBESI bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk menghapus atau menghentikan akses dari suatu Game dan Game Esports yang tidak diakui oleh PBESI.”

Tak hanya bagi penerbit game dalam negeri, peraturan tersebut dapat melilit penerbit dari luar negeri karena syarat dan ketentuan dari PBESI yang berbelit-belit, untuk menyajikan game mereka di pangsa pasar lokal.
____________________________


Memungkinkan Adanya Monopoli Penerbit Game yang Bekerjasama dengan PBESI

Dengan adanya Peraturan Bab XVIII Pasal 39 Nomor 7 dari PBESI tersebut, sangat memungkinkan akan adanya tindak monopoli atas permainan-permainan yang ada dalam lingkup Esports di Indonesia.

Peraturan Bab XVIII Pasal 39 Nomor 7 Bagian a) menyatakan bahwa game yang ada semestinya sudah dikenal secara umum oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tidak dijelaskan secara rinci oleh PBESI.

Tanpa adanya batasan yang jelas mengenai seberapa mesti dikenalnya game tersebut, ini dapat menghalangi game-game yang kurang populer tapi tetap dimainkan oleh segelintir masyarakat Indonesia, seperti Valorant, atau DOTA 2.

Situasi ini dapat memunculkan adanya tindakan monopoli terhadap game Esports di kancah dalam negeri, yang bekerjasama dengan PBESI. Misalnya, penerbit game luar seperti Tencent, dan Moonton, yang memiliki sejumlah game yang telah ‘dikenal luas’ oleh masyarakat Indonesia.
____________________________


Siap Blokir Game Tak Berizin, termasuk Game Non-Esports

Peraturan Bab XVIII Pasal 39 Nomor 9 milik PBESI juga memberikan ‘ancaman’ bagi penerbit game ‘tak berizin’ di Indonesia.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa: “PBESI bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk menghapus atau menghentikan akses dari suatu Game dan Game Esports yang tidak diakui oleh PBESI.”

Dengan demikian, game yang dikategorikan sebagai game ESports maupun bukan, dapat terancam dihapus atau blokir oleh peraturan PBESI apabila mereka tidak mendaftarkan diri mereka kepada lembaga tersebut.

Sebagai salah satu organisasi Esports di Indonesia, selain dari AVGI dan IESPA, PBESI tidak melihat situasi kondisi dan seakan-akan melakukan self-proclaim, dalam peraturannya, pada lingkup Esports di Indonesia.

Menurut NawaReaders, apakah aturan yang dibuat oleh PBESI kejauhan? Apakah perlu aturan yang terlalu mendorong ini diterapkan di lingkup Esports Indonesia? Kirimkan pendapat kalian di kolom komentar.



Sumber : https://nawalakarsa.id/pop-kultur/re...iluar-esports/

Setelah ada kang cap halal di kategori makanan, skarang ad kang cap halal dan monopoli di kategori game. Ga puas2 ni negara bikin rakyatnya stress.

INGAT!!! game yg total di genggaman mreka (PBESI) adalah esport dan non-esport yg artinya game2 smartphone yg lu pake nenangin otak lu dikala senggang juga diurusin ama mreka, bener2 lahan bancakan mirip PSSI. Mana ketua badan generasi boomer jendral berbintang, apa hubungannya cba cabang begini diisi ex jendral bintang.

Pikir pula nasib2 developer game lokal yg "misalkan" Tidak bekerja sama dengan PBESI? Apakah nasibnya ditendang dri negara sendiri? Mengingat di jogja banyak studio game indie dengan modal seadanya namun hasil yg sangat memukau. Bener kata warkop TERTAWA LAH SEBELUM NEGARA PAJAKIN KETAWA LU




Tambahan nih muka2 pengurusnya.