Jakarta — Bekas politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terkait hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menemukan kelebihan bayar Keuangan Pemprov Jakarta Tahun 2020.

Ferdinand bahkan menuding Anies sebagai ‘gubernur edan’ karena tetap membayar gaji pegawai PNS DKI yang sudah wafat dan pensiun.

Anggota DPR RI Abraham Lulung Lunggana meminta Ferdinand hati-hati dalam berkomentar atau menyampaikan kritik. Sebab, menurutnya, selain tidak berdasar, kritikan Ferdinand bernada mencaci maki.

Haji Lulung mengaku tak terima Anies yang pemimpin warga Jakarta dicaci maki seenaknya. Dia pun merasa geli dengan kritikan yang dilontarkan Ferdinand.

Anggota Komisi VII DPR ini mengatakan, kritik dalam negara demokrasi hal wajar dan perlu. Namun, jangan sampai tendensius hanya berdasarkan rasa kebencian, menyimpang dari substansi, serta keluar dari koridor kepantasan.

“Kalau mau komentar, sebaiknya belajar dulu, atau paling tidak cari informasi dulu yang benar. Malu bos bicara tidak pernah substansi dan benar, nanti anda cuma ditertawai orang,” kata Haji Lulung, di Jakarta, Jumat (13/8/2021).

“Jangan terlalu tendensius dengan Gubernur yang punya prestasi segudang serta didukung rakyat. Mulut kau tidak baik mengomentari Anies,” tegas Haji Lulung.

Dijelaskan dia, persoalan temuan audit LHP BPK yang disorot Ferndinand adalah cermin dari kurangnya pemahaman tentang tugas BPK, yang meliputi pengawasan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintahan.

Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti semua temuan BPK tersebut sesuai rekomendasi.
Haji Lulung juga menegaskan, bahwa permasalahan dan rekomendasi BPK tersebut sudah dibahas dengan BPK. Tidak ada kerugian negara terkait temuan tersebut.

Karena itu, Haji Lulung menganggap Ferdinand naif dan serangannya ke Anies jelas dipaksakan dan tidak berdasar. Dia menilai Ferdinand terlalu bernafsu menyerang Anies.

Pemprov DKI Era Anies 4 Kali Raih Opini WTP
Lebih jauh, mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menyebut, bahwa Pemprov DKI Jakarta era Anies yang selalu berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah fakta yang tak bisa dibantah siapapun.

“Raihan predikat Opini WTP era Anies ini merupakan keempat kalinya yang diraih secara berturut-turut, sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020,” bebernya.
Opini WTP adalah bentuk penilaian laporan keuangan dan aset milik Pemprov DKI. Sebelum era Anies, Pemprov DKI selalu mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

“Jika Anies tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah, mustahil Pemprov DKI akan meraih predikat WTP empat kali berturut-turut,” jelas Haji Lulung.

“Jadi, kalau mau lihat prestasi kerja Anies, lihat saja di LHP BPK. Semua dari tahun ketahun sejak Anies jadi Gubernur, Hasil Audit akhir BPK, Wajar Tanpa Pengecalian (WTP). Ngerti tidak kau? Jangan-jangan malah tidak mengerti lagi,” cetusnya.

Artinya, lanjut Haji Lulung, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun ditemukan Kerugian Negara atas kerja keras Anies selama menjadi Gubernur DKI.

“Kalau saya katakan ini juga bagian dari rekomendasi Anies disiapakan menjadi pemimpin setelah Pak Jokowi. Kemudian soal partai pendukung akan lebih mudah mengusung Anies. Karena sudah teruji kemampuannya dalam mengela keuangan Pemda DKI,” tutur Legislator asal Dapil III Jakarta itu.

“Kau Ferdinand banyak belajarlah biar pinter dikit. Kalau perlu belajar dengan teman-teman di DPRD DKI, supaya tidak lagi ditertawai generasi melinial,” ucap Haji Lulung berseloroh.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ferdinand Hutahaean melontarkan pernyataan menohok kepada Anies dengan menyebutnya sebagai gubernur edan.

“Mayat pun digaji sama dia! Gubernur edan!” cuit Ferdinand dalam akun Twitternya Ferdinandhaean3, Jumat, 6 Agustus 2021 lalu.

Cuitan tersebut disampaikan Ferdinand merespons temuan BPK soal pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang sudah meninggal yang dilakukan oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.
Ferdinand juga mendesak Ketua KPK Firli Bahuri dan kejaksaan serius dalam merespons kelebihan bayar ini.

“Sampaikan kepada rakyat bila ada intervensi ke KPK, menghalang-halangi penyidik untuk mengusut lebih lanjut kelebihan bayar,” katanya.

“Ada apa sebetulnya, mengapa begitu banyak dugaan korupsi, kelebihan bayar mulai dari Formula E, ada macam-macam kelebihan ini itu, tapi mengapa KPK atau kejaksaan tidak juga turun untuk memeriksa? Apakah ini benar di korupsi atau sebuah keteledoran, ketidaksengajaan,?” sambungnya.

“Logika sehat, waras, manusia normal melihat ini celah korupsi yang memang direncanakan. Masa kelebihan bayar kok berkali-kali. Gaji karyawan yang sudah meninggal masih dibayar ini dugaan sudah permainan, dugaan korupsi,” tegas Ferdinand.

“Jadi pimpinan KPK kalau memang tidak berani, tidak bernyali sampaikan ke rakyat, kalau tidak berani biar kami yang turun biar rakyat yang mengadili. Kami tunggu kinerja KPK, tunjukan KPK ini lembaga yang paling menakutkan bagi korupsi,” demikian Ferdinand, lewat kanal Youtube @Ferdinand Hutahaean, Rabu, 11 Agustus.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan telah menjawab hasil audit BPK kasus kelebihan bayar ini. Anies mengklarifikasi beberapa hal terkait temuan BPK pada saat sidang paripurna 2 Agustus.

Terkait pemborosan atas pengadaan masker dan alat rapid test COVID-19 misalnya, menurut Anies hal itu telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. “Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK,” kata Anies.

Sumber

"WTP belum berarti bebas KORUPSI," kata Sri Mulyani

"Opni WTP dari BPK- RI atau lembaga manapun, intinya prestasi tersebut tidak pernah memberi faedahnya untuk masyarakat, karena yang menikmati ya hanya birokrasi saja sedangkan pelayanan ke masyarakat nol besar, alias omong kosong yang kemudian disampul menggunakan Opini WTP agar TERLIHAT HEBAT"