AKURAT.CO, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (AMPI) Joko Aprilianto menyoroti sikap Indonesia Corruption Watch (ICW).

Joko menilai, sebagai lembaga pemantau tindak pidana korupsi, ICW terkesan diam dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. 

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan BPK beberapa waktu lalu, Pemprov DKI dinilai melakukan pemborosan hingga nyaris Rp7 miliar untuk membeli masker dan alat rapid test.

"Sesuai hasil temuan BPK, Pemprov DKI Jakarta telah beberapa kali melakukan pembelian barang dengan kelebihan bayar. Namun ICW hanya diam, padahal kasus pembelian kelebihan bayar tersebut bisa menjadi potensi korupsi mark up harga barang," ujar Joko dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/8/2021).



Menurut Joko, sikap ICW berbanding terbalik kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Moeldoko dituding ICW berperan dalam mempromosikan obat Ivermectin.

"Saya mempertanyakan suara ICW soal kelebihan bayar yang dilakukan Pemprov DKI yang jelas-jelas ada bukti dan hasil temuannya dari BPK. Sementara ICW sibuk menyoroti pada kejadian yang hanya berdasarkan prasangka dan berpotensi fitnah seperti tuduhan kepada Moeldoko," lanjutnya.

Kejadian lebih bayar alias overpay Pemprov DKI Jakarta memang bukan hanya saat ini saja terjadi.

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan pada 2019, Pemprov DKI Jakarta juga diketahui pernah lebih bayar Rp 6,5 miliar pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Lalu, hasil pemeriksaan pada 2020, Pemprov DKI Jakarta juga pernah lebih bayar subsidi public service obligation (PSO) ke PT Transjakarta pada 2018-2019 sebesar Rp 415 miliar. I

"Ini menjadi besar bagi kami para mahasiswa ada apa dengan diamnya ICW dalam kasus ini?" tutup Joko.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembelaan diri terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membongkar sejumlah anggaran ganjil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang telah meninggal dunia hingga pemborosan anggaran pengadaan masker N95 di PT IDS dan PT ALK senilai Rp5,58 miliar.

Terkait temuan pemborosan anggaran pengadaan masker itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantahnya. Dia mengklaim pembelian masker di perusahaan itu sudah sesuai standar harga yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Harga yang ada sesuai harga dari Kemenkes," kata Ariza sapaan Wagub DKI ketika meninju sentra vaksinasi di Jalan Terusan HR Rasuna Said, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (8/8/2021).

Ariza menyebutkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan barang untuk penanggulangan bencana non alam Covid-19 itu selalu mengikuti peraturan dan ketentuan pemerintah pusat. Termasuk standar dan harga masker bagi tenaga medis di Ibu Kota yang berjibaku melawan virus corona.

"Kita mengikuti harga yang ditentukan Pempus melalui Kemenkes. Jadi sesuai aturan dan ketentuan yang ada," tegasnya.

Ariza juga mengaku Pemerintah Provinsi tak melanggar satupun peraturan dalam pengadaan alat pelindung diri itu.

"Itu sudah dijawab dan BPK sudah mengetahui tidak ada masalah. Tidak ada ketentuan yang dilanggar," tuntasnya.[]


Sumber :
[url]https://akuracumamp/ketua-ampi-sorot-sikap-icw-ke-pemprov-dki-jakarta[/url]