Terkini.id, Jakarta – Pengamat politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute), Muhammad Mualimin berkomentar soal ditunjuknya eks narapidana korupsi, Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris di anak usaha perusahaan BUMN.

Mualimin menyebut, PDIP punya kuasa dalam penunjukan Emir Moeis sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak usaha PT Pupuk Indonesia.

Menurutnya, PDIP ingin mengumpulkan dana untuk modal di pertarungan Pemilihan Presiden 2024.

Maka, kata Mualimin, PDIP ingin orangnya duduk di semua jabatan yang menghasilkan gaji besar.

“Supaya bisa mengumpulkan modal bertarung di Pilpres 2024,” katanya pada Sabtu, 7 Agustus 2021, dilansir dati GenPI.co.

Mualimin lantas mengkritik bahwa PDIP sudah mencoreng simbol demokrasi dan antitesa Orde Baru.

Pasalnya, dengan merekomendasikan eks napi korupsi duduk di BUMN, maka artinya PDIP sudah berkhianat pada sejarahnya.

Bagi Mualimin, PDIP sudah membuat malu Bung Karno sebagai ideolog dan Proklamator.

“Kalau pada 2024 suaranya anjlok karena tak dipilih rakyat, kader PDIP jangan menangis,” kata Mualimin.

“Sebab, itu kutukan karena hari ini memimpin dengan cara buruk,” tandasnya.

Sebagai catatan, Emir Moeis tersandung kasus korupsi saat menjabat di DPR periode 2009-2014.

Dilansir dari Sindo News, Emir Moeis merupakan mantan Ketua Komisi XI DPR dan mantan Bendahara Umum PDIP.

Ditelusuri Terkini.id, pihak PDIP belum berkomentar soal tudingan bahwa mereka terlibat dalam penunjukan Emis Moesi.

Namun, Politisi PDIP, Aria Bima sebeluknya angkat suara bahwa pengangkatan Emir Moeis tidak melanggar aturan.

“Tidak ada aturan yang melarang kalau orang yang sudah menjalani pidana itu nggak boleh (diangkat komisaris),” kata Aria Bima pada Kamis, 5 Agustus 2021, dilansir dari Detik Newsm

“Kalau sudah menjalani hukuman, ya mendapat hak yang sama dalam kehidupan,” sambungnya.

https://makassar.terkini.id/eks-koru...-pilpres-2024/