Pembelian alat pelindung diri yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya pemborosan anggaran yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan Cs dalam pengadaan masker N95 di PT IDS dan PT ALK dengan selisih harga satuan yang mencapai Rp 30 ribu.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pihaknya terpaksa melakukan pembelian di dua tempat berbeda dengan selisih harga satuan yang cukup besar itu lantaran adanya masalah teknis. Dia tak merinci masalah teknis yang dimaksud.

"Karena ada keluhan tertentu jadi kita sesuaikan dengan masukan-masukan dari user," kata Widyastuti ketika ditemui di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat (6/8/2021).

Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021 disebutkan melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI mengucurkan anggaran hingga Rp 5,85 miliar untuk membeli masker jenis N95 di dua perusahaan itu.

Kepada PT IDS, mereka memborong 89 ribu masker dalam tiga kali kontrak. Berita acara ini disahkan pada tanggal 5 Agustus 2020, 28 September 2020, dan 6 Oktober 2020.


Pada kontrak pertama Dinas Kesehatan DKI Jakarta membeli 39 ribu lembar masker dengan harga satu maskernya senilai Rp 70 ribu. Pembelian kedua harga diturunkan Rp 10 ribu.



Total masker yang dibeli sebanyak 30 ribu lembar dengan harga satuan Rp 60 ribu. Harga yang sama juga disepakati pada pembelian ketiga dengan total masker sebanyak 20 ribu lembar. 

Kemudian di PT ALK, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan satu kali pembelian dengan total masker mencapai 195 ribu lembar. Namun harga masker jauh lebih mahal daripada di perusahaan sebelumnya. Adapun harga satuan masker di PT ALK adalah Rp 90 ribu. Berita acara pengadaan kontrak disahkan pada 30 November 2020.

Hal ini menjadi sorotan BPK, sebab PT IDS sebetulnya bisa menyanggupi permintaan Pemprov DKI untuk memproduksi 200 ribu lembar dengan harga satuan tetap Rp 60 ribu. Di sini ada selisih Rp 30 ribu untuk harga satuan masker di kedua perusahaan itu. Sehingga, Pemprov DKI disebut melakukan pemborosan.



Widyastuti tak menampik jika kualitas masker pada dua perusahaan itu sama. Hanya saja ada beberapa keluhan yang didapatkan pihaknya. Kemudian terkait harga masker yang melambung hingga Rp 90 ribu untuk satu masker, dia bilang saat itu di DKI Jakarta sendiri sedang kesulitan mendapatkan masker, sementara kebutuhan alat pelindung untuk tenaga medis yang menangani Covid-19 terus melonjak naik.

"Tentu spesifikasi sama, tetapi karena ada keluhan tertentu jadi kita sesuaikan dengan masukan-masukan dari user. Itu kan awal-awal dulu kan masker sulit sehingga banyak sekali jenis yang ada. Nah, tentu kita sesuai dengan spek yang diminta dengan masukan dari user," bebernya.

Tak hanya itu, Widyastuti menegaskan bahwa berdasarkan hasil audit BPK tidak ada kerugian negara atas pembelian masker. Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 untuk membeli masker tersebut.


"Sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan tidak ditemukan kerugian negara," tandasnya.[]

[url=https://akuraS E N S O Rooh-ternyata-ini-yang-bikin-anies-cs-pilih-beli-masker-satuan-seharga-rp-90-ribu]Subhanallah[/url]
[url=https://akuraS E N S O Rooh-ternyata-ini-yang-bikin-anies-cs-pilih-beli-masker-satuan-seharga-rp-90-ribu][/url]
Ebong kagak usah nyinyir, ini maskernya lain bong dgn punya antum yg murahan punya

Lagipula kagak ada kerugian negara, bertaubatlah bong