IDXChannel - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan terdapat total lebih Rp763,85 miliar dana yang terbuang percuma di tiga perusahaan BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Mengutip KoranSINDO, Minggu (11/7/2021), BPK telah merampungkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) BPK pada semester II 2020 atas operasional sejumlah perusahaan BUMD di sejumlah wilayah.

Di antaranya ada tiga BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang menjadi entitas pemeriksaan. Masing-masing yakni PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro), PT Transjakarta, dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya.

BPK memastikan ada total 15 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) atas operasional BUMD pada PT Jakpro, PT Transjakarta, dan Perumda Pasar Jaya. Fakta ini tertera di halaman 227-228 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan II 2020 BPK, yang diterbitkan BPK pada Maret 2021.

Pada PT Jakpro, permasalahannya terdiri atas tiga bagian. Pertama, pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan dalam tahun 2015-2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp221,19 miliar. Kedua, penyimpangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur gygabite passive optic network (GPON) sebesar Rp104,14 miliar. Ketiga, permasalahan lainnya sebesar Rp16,59 miliar.

"Pada PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro), 9 permasalahan, nilai total lebih Rp341,923 miliar," tulis BPK di dokumen IHPS II 2020 BPK.

Kemudian, untuk PT Transjakarta, BPK menemukan permasalahan ihwal kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemprov. Secara spesifik permasalahan tersebut yakni pendapatan non-tiket Tahun Buku 2018 dan 2019 PT Transjakarta tidak diperhitungkan dalam pemberian subsidi public service obligation (PSO) layanan angkutan umum Transjakarta. Sedangkan, pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan dibebankan dalam penghitungan biaya produksi PSO.

"Pendapatan non-tiket Tahun Buku 2018 dan 2019 PT Transjakarta, 1 permasalahan, nilai total lebih Rp415,922 miliar," ungkap BPK.



Berikutnya, Perumda Pasar Jaya. BPK menyoroti tentang penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima. BPK menegaskan, Perumda Pasar Jaya belum memperoleh penerimaan dari mitra kerja atas kompensasi pengelolaan parkir tahun 2019 dan 2020 serta pajak parkir sebesar Rp11,36 miliar, kompensasi pengelolaan reklame digital dan non digital tahun 2020 dan denda sebesar Rp3,03 miliar, dan penerimaan lainnya sebesar Rp1,61 miliar.

"Perumda Pasar Jaya, 5 permasalahan, nilai total lebih Rp16,005 miliar," ujar BPK.

Mengutip KoranSINDO, Minggu (11/7/2021), tiga nilai anggaran tersebu jika di akumulasikan berjumlah lebih dari Rp763,85 miliar.

Dengan demikian, BPK menggariskan permasalahan pada PT Jakpro, PT Transjakarta, dan Perumda Pasar Jaya mengakibatkan beberapa hal. Di antaranya, pertama, mengakibatkan kerugian perusahaan atas penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan.

Kedua, kelebihan pembebanan subsidi PSO Pemprov DKI Jakarta pada Tahun Buku 2018 dan 2019. Ketiga, kekurangan penerimaan perusahaan dari pendapatan kompensasi parkir, pengelolaan reklame digital dan non digital, dan denda.

BPK merekomendasikan kepada direksi BUMD terkait agar melakukan enam tindakan. Di antaranya, satu, memerintahkan pejabat terkait supaya dalam melaksanakan tugas memperhatikan ketentuan yang berlaku serta menyusun dan menetapkan prosedur atau kebijakan yang belum diatur oleh perusahaan.

Lalu yang kedua, memperhitungkan kelebihan bayar penghitungan subsidi PSO Tahun Buku 2018 dan 2019 dalam periode-periode tahun anggaran berikutnya. Tiga, menarik kekurangan penerimaan dan kerugian serta menyetorkan ke kas daerah/perusahaan, serta memperhitungkan potensi kerugian atas kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya. (SNP)

TKP

Semoga berita ini tidak benar