PR DEPOK – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kini melayangkan kritik untuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Setelah sebelumnya BEM UI memberikan julukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai “King of Lip Service”.

Melalui akun Twitter resmi @BEMUI_Official pada Selasa, 29 Juni 2021, BEM UI mengunggah poster Firli Bahuri yang dikenakan kalung berupa medali dengan narasi “SEDERET PRESTASI FIRLI BAHURI”.

Baca Juga: Sempat Tak Sadarkan Diri dan Makin Menurun, Kondisi Terkini Jane Shalimar Diungkap Sahabat: Memprihatinkan Sih

Kritikan yang dilontarkan BEM UI terhadap Firli Bahuri ini pun menuai berbagai tanggapan, salah satunya dari aktivits Hak Asasi Manusia (HAM), Veronica Koman.

Veronica Koman tampak mendukung kekritisan BEM UI. Dia juga setuju apabila persoalan ini terus disuarakan.

“Mantap remnya BEM UI blong nih, lanjut gas terus sampe DPO,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter pribadinya @VeronicaKoman

çUntuk diketahui, BEM UI dalam unggahan di Twitter resmi mereka turut memaparkan tujuh poin “prestasi” Firli Bahuri selama berkecimpung di lembaga anti rasuah tersebut.

Pertama, pada 2018-2019, saat Firli Bahuri menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK ada 26 data bocor.

Kedua, pada 2018, Firli Bahuri diduga bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) saat itu, M. Zainul Majdi.


Ketiga, pada 2019-2020, saat Firli Bahuri dilantik sebagai Ketua KPK periode 2019-2023, KPK berhentikan 36 kasus yang ada di tahap penyelidikan.

Keempat, pada 2020, Firli Bahuri terkena sanksi etik berupa teguran II, karena gaya hidup mewah dengan menggunakan helikopter.

Kelima, Firli diduga sempat tidak memberikan izin pemeriksaan dan penggeledahan dua politikus yang diduga terkait korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

Keenam, Firli menjemput langsung saksi kasus korupsi. Menurut BEM UI, hal ini dinilai sebagai pelanggaran etik berat.

Ketujuh, heboh aksi Firli saat unjuk kebolehan dengan memasak nasi goreng di Gedung Merah Putih KPK.

Terakhir, pada 2021, menonaktifkan 51 pegawai KPK, termasuk penyidik dan penyelidik sebagai bentuk aksi pelemahan KPK sejak revisi UU KPK NO.19/2019.***

https://depok.pikiran-rakyat.com/nas...erus-sampe-dpo



Kalo buat ane pribadi sih masalah Papua adalah soal nasionalisme & NKRI.

Jadi...klo ada mahasiswa PTN bersimpati kepada aktivis pro Papua Merdeka...jelas sudah bagaimana karakter orang itu!