Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Kemanusiaan, Selasa (29/6/2021) siang, mendatangi kantor DPR Kabupaten Jayapura, Papua menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang Sentani, 16 Maret 2019 silam.

Ini kali kedua kedatangan Forum Kemanusiaan di kantor DPRD Kabupaten Jayapura. Tapi mereka hanya ditemui sebagian anggota legislatif tanpa kehadiran Ketua DPRD setempat, yang sedang mengikuti kegiatan di luar daerah.

Dalam aksi di depan kantor DPRD, Forum Kemanusiaan masih menyuarakan tuntutan pembentukan Panitia khusus (Pansus) Kemanusiaan, untuk mengawal dan menjelaskan aliran dana hibah banjir bandang 16 Maret 2019 silam dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sebesar Rp275 miliar lebih yang disalurkan ke Kas Daerah Kabupaten Jayapura.

Tuntutan tersebut sudah pernah disampaikan pada demo yang digelar Selasa pekan kemarin.

Koordinator aksi demo, Manasse  Bernard Taime, mengatakan dalam orasinya bahwa sesuai dengan janji pada demo pekan kemarin, mereka akan kembali mendatangi ke kantor DPRD Kabupaten Jayapura untuk mendapatkan jawaban terkait tuntutan pembentukan Pansus Kemanusiaan

“Ini kali kedua, ketua dewan tidak di tempat. Pansus yang kami usulkan agar dibentuk, juga tidak dibentuk,” ujar Taime di halaman Kantor DPR Kabupaten Jayapura, Selasa (29/6/2021).

Dikatakan Taime, usulan pembentukan Pansus Kemanusiaan untuk segera dibentuk dalam aspirasi yang disampaikan pekan kemarin, ternyata tidak digubris oleh Ketua DPR Kabupaten Jayapura bersama Alat Kelengkapan Dewannya.

“Justru Pak Ketua Dewan berbicara di media bahwa persoalan yang sedang kami usulkan dalam semua aspirasi masyarakat terkait pembentukan Pansus Kemanusiaan disebut tidak urgen sama sekali,” kata Taime.

“Dana hibah Rp275 miliar lebih dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2020 lalu diperuntukkan bagi rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dengan limit waktu pelaksanaan September 2021 nanti. Ada temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait anggaran tersebut sebesar Rp53 miliar yang salah diperuntukkan, apakah ini tidak urgen,” ucapnya.

Taime menyatakan sangat kecewa dengan sikap Ketua DPR Kabupaten Jayapura yang sama sekali tidak memiliki hati untuk menjawab semua aspirasi masyarakat yang terdampak banjir bandang Sentani 2019 lalu.

“Mekanisme dan aturan pembentukan pansus seperti apa yang menyulitkan 25 anggota dewan kita susah untuk membentuk sebuah pansus kanusiaan,” katanya.

Di halaman Kantor DPR Kabupaten Jayapura tanpa kehadiran ketuanya, ratusan massa perwakilan dari 24 kampung di pesisir Danau Sentani memaksa anggota dewan lainnya untuk segera menghadirkan Ketua DPR Kabupaten Jayapura.

Wakil Ketua I DPR Kabupaten Jayapura, Muhammad Amin, di hadapan massa yang melakukan demo meminta maaf karena ketidakhadiran Ketua DPR dalam menerima aspirasi masyarakat saat ini.

“Tadi pagi saya ditelepon oleh Pak Ketua untuk tidak menyampaikan sebuah keputusan ketika menerima aksi demo di halaman kantor dewan,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPR Kabupaten Jayapura, Patrinus Sorontou, mengatakan semua aspirasi yang disampaikan oleh massa yang datang saat ini akan diteruskan kepada Ketua DPR agar dalam beberapa hari ke depan ketika Ketua DPR sudah berada di tempat.

“Kami siap memfasilitasi agar masyarakat dapat bertemu langsung dengan Pak Ketua,” katanya.

Menurutnya, pembentukan Pansus Kemanusiaan sangat penting dibentuk agar menjawab aspirasi masyarakat. Tetapi juga penting untuk diketahui, aliran dana hibah banjir bandang Sentani yang disalurkan dari berbagai pelosok daerah di Indonesia pada masa penanganan banjir bandang tersebut digunakan kemana saja.

“Apa yang disampaikan oleh massa pada saat ini sangat penting, dan dalam aspirasi tersebut mereka (massa) mendesak agar adanya transparansi terkait penggunaan anggaran banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura, termasuk pembentukan Pansus Kemanusiaan,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari
https://jubi.co.id/papua-demo-dana-h...di-tempat/amp/


Jalan salahin pusat terus...
masalah ada di Pemda...