Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe, akan melayangkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, terkait dugaan maladministrasi penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur melalui radiogram nomor T. 121.91/4124/OTDA tanggal 24 Juni 2021.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rivai Darus, di Kota Jayapura, Jumat (25/6/2021).

“Kami melihat adanya indikasi maladministrasi yang terjadi, sebab penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar,” katanya.

Menurut ia, surat Menteri Dalam Negeri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021, jelas tertulis penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi Gubernur Papua, namun apa yang terjadi memperlihatkan, ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi diacuhkan, bahkan tidak digunakan.

“Dalam waktu dekat Pak Gubernur akan melaporkan dugaan maladministrasi ini kepada Presiden, sekaligus memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Papua,” ujarnya.

Menanggapi itu, masyarakat Papua diminta untuk tetap bijak dalam menerima dan menyaring segala bentuk informasi yang keliru berkaitan dengan Gubernur Lukas Enembe.

“Gubernur meminta agar rakyat Papua tidak terprovokasi atas isu apapun dan tetap jaga keamanan Tanah Papua ini bersama-sama serta mari hindari segala aktivitas yang bersifat destruktif dan inkonstitusional. Papua adalah tanah yang penuh damai, sebab kasih menyertai kita semua,” katanya.

Terkait kesehatan Gubernur, kata ia, saat ini semakin membaik dan akan kembali ke Papua pada awal Juli 2021, untuk memimpin roda pemerintahan hingga masa jabatan berakhir.


Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua melalui radiogram.

Penunjukan Sekda sebagai Plh, dikarenakan saat ini Gubernur Lukas Enembe sementara menjalani perawatan medis di Singapura karena sakit, dan Wakil Gubernur Klemen Tinal berhalangan tetap pada 21 Mei 2021.

“Jadi memang ada beberapa pekerjaan dan dokumen negara yang harus ditandatangani segera, sehingga penunjukan Plh Gubernur harus dilakukan agar penyerapan anggaran bisa terlaksana dengan baik di Pemerintah Provinsi Papua,” kata Sekda Dance Y Flassy, di Jayapura, Kamis (24/6/2021). (*)

Editor: Dewi Wulandari


   
https://jubi.co.id/gubernur-papua-ak...inistrasi/amp/

karena kosong pemerintahan Papua wajar ditunjuk PLT...
daripada situ yang merintah tapi masih di rumah sakit Singapura..
belum karantina di sini...