Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang kontraproduktif di masa Pandemi Covid-19. Pasalnya, Pemerintah berencana menaikkan PPN, menetapkan PPN sembako, pendidikan, hingga alat-alat kesehatan; serta berencana mencabut subsidi 15,2 juta pelanggan listrik.

[Syarief Hasan menilai, rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. “Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat,” ungkap Syarief Hasan.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencananya, Menteri Keuangan RI akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari awalnya 10% menjadi 12%. Di dalam RUU tersebut, Pemerintah juga merencanakan penetapan PPN pendidikan hingga alat-alat kesehatan.

Syarief Hasan juga mengungkapkan, kenaikan harga barang-barang ini akan kembali berefek pada penurunan daya beli masyarakat. “Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya,” ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menilai, rencana penetapan PPN jasa pendidikan dan alat-alat kesehatan juga tidak menunjukkan keberpihakan kepada Rakyat . Rakyat yang umumnya tidak mampu butuh Kesehatan, dan alat-alat kesehatan salah satu kunci pengobatan dan peningkatan kesehatan,” ungkap Syarief Hasan.

Ia juga menyoroti rencana PLN yang akan mencabut subsidi 15,2 juta pengguna listrik yang disinyalir akan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional. “Tentu, akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. Covid-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN dan dicabutnya subsidi listrik ini. kondisi ini semua membuat Rakyat semakin tidak berdaya akibat semakin menurunnya daya beli Rakyat,” tegas Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menilai, rencana penetapan PPN jasa pendidikan dan alat-alat kesehatan juga tidak menunjukkan keberpihakan kepada Rakyat . Rakyat yang umumnya tidak mampu butuh Kesehatan, dan alat-alat kesehatan salah satu kunci pengobatan dan peningkatan kesehatan,” ungkap Syarief Hasan. 

Ia juga menyoroti rencana PLN yang akan mencabut subsidi 15,2 juta pengguna listrik yang disinyalir akan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional. “Tentu, akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. Covid-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN dan dicabutnya subsidi listrik ini. kondisi ini semua membuat Rakyat semakin tidak berdaya akibat semakin menurunnya daya beli Rakyat,” tegas Syarief Hasan.

SUMBER