Jakarta, law-justice.co - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Abdullah Mahmud Hendropriyono disebut melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Jenderal Tentara Nasional Indonesia Andika Perkasa bisa menjadi Panglima TNI.

Andika, yang kini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, merupakan menantu Hendropriyono.

Pada Jumat, 7 Mei lalu, Hendropriyono dan istrinya menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Pertemuan itu terekam dalam akun Instagram Diaz Hendropriyono, putra Hendro yang juga anggota staf khusus Presiden. Hari itu, Hendropriyono berulang tahun ke-76.

"Hanya silaturahmi karena saat itu Pak Hendropriyono sedang berulang tahun," kata tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, dikutip dari Majalah Tempo edisi 12 Juni 2021.

Tiga purnawirawan yang mengetahui pertemuan Hendropriyono dan Jokowi bercerita, ada lobi yang dilancarkan mantan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta itu dalam suatu pertemuan dengan Jokowi.

Menurut ketiganya, Hendro pernah menyampaikan kondisi politik terbaru kepada Presiden.

Setelah itu, dia mendorong Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI. Adapun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memang akan memasuki masa pensiun pada awal November mendatang.

Hendropriyono tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo ke nomor telepon selulernya. Tempo juga menitipkan pertanyaan melalui putra Hendropriyono, Diaz, tetapi tidak mendapat respons.

Adapun Andika Perkasa ogah berkomentar ketika ditanyai soal kursi Panglima TNI.

"Itu bukan kewenangan saya," ucapnya dikutip dari Majalah Tempo edisi 12 Juni 2021. Andika juga mengaku tak pernah membicarakan isu pergantian panglima dengan mertuanya.

Tiga purnawirawan yang menjadi sumber Tempo bercerita, Hendropriyono juga melancarkan lobi kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

https://www.operanewsapp.com/id/id/m...rom=opera_push

Saya termasuk salah satu pendukung rezim jokowi
Tapi dalam hal ini saya tidak membenarkan yang namanya mengemis jabatan

Saya harap jokowi tidak memberikan jabatan panglima Tni secara cuma cuma /Politik balas budi
Tanpa melihat kinerja dan prestasi di bidang militer