CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Adil Mana, Wagyu dan Daging Biasa Pajaknya Sama atau Berbeda?
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/60c5aa2ff6a5655fae27ce0d/adil-mana-wagyu-dan-daging-biasa-pajaknya-sama-atau-berbeda

Adil Mana, Wagyu dan Daging Biasa Pajaknya Sama atau Berbeda?

 Adil Mana, Wagyu dan Daging Biasa Pajaknya Sama atau Berbeda?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait aturan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan bahan pokok atau sembako.

Dalam akun resmi instagramnya, DJP menjelaskan bahwa saat ini barang bebas PPN yang berlaku saat ini menciptakan distorsi.

"Faktanya adalah bahwa pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan saat ini tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengkonsumsi, sehingga menciptakan distorsi," jelas DJP dikutip Minggu (13/6/2021).

Lebih lanjut, DJP menjelaskan, saat ini beras, daging, atau jasa pendidikan, apapun jenis yang harganya semuanya mendapat fasilitas tidak dikenai PPN.

Pilihan Redaksi

Awas Krisis di Depan Mata: Utang, 'Bom' Inflasi, Bubble China
Heboh Sembako hingga Sekolah Kena Pajak, si Miskin RI Piye?
Duh! Sembako & Sekolah Mau Dipajaki, Yusuf Mansur Ikut Protes

DJP mencontohkan, konsumsi beras premium dan beras biasa sama-sama tidak kena PPN. Konsumsi daging segar wagyu dan daging segar di pasar tradisional sama-sama tidak kena PPN. Kemudian les privat berbiaya tinggi dan pendidikan gratis sama-sama tidak kena PPN.

Nah, DJP mengklaim konsumen barang-barang tersebut memiliki daya beli yang jauh berbeda. Sehingga fasilitas PPN tidak dikenakan atas barang/jasa tersebut tidak tepat sasaran. Pasalnya orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak, karena mengonsumsi barang/jasa uang tidak dikenai PPN.

Oleh sebab itu, kata DJP, pemerintah menyiapkan RUU KUP yang berisi konsep reformasi perpajakan, salah satunya reformasi sistem PPN. Melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP berharap dapat memenuhi rasa keadilan.

"Diharapkan sistem baru dapat memenuhi rasa keadilan dengan mengurangi distorsi dan menghilangkan fasilitas yang tidak efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara," tulis DJP.

Untuk diketahui, melalui draft revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar dan diterima CNBC Indonesia, sembako dan sekolah akan dipajaki.

Kebutuhan sembako yang akan dikenai pajak meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Sebelumnya daftar kebutuhan pokok tersebut bebas dari PPN dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Selain memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, pemerintah juga memutuskan untuk memungut tarif PPN untuk jasa pendidikan atau sekolah.

berita


Spoiler for "Cek Fakta":



Permasalahan pajak sembako yang sempat menjadi kegaduhan sebaiknya segera dihentikan karena pemerintah menyatakan tidak ada pemberlakuan pajak sembako tahun ini.
Mari bekerja sama untuk menghadapi pandemi covid 19 dengan vaksinasi.


Mari kita semua berpikir positif tentang apa yang sedang dilakukan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penanganan pandemi di Indonesia.
Pemerintah sedang fokus untuk melakukan vaksinasi untuk seluruh warganya.


Mencari fakta yang benar adalah hal yang harus kita lakukan mengenai berita yang simpang siur di masyarakat tentang sembako yang akan dikenakan PPN.
Tarif ppn yang dilakukan pemerintah adalah sbg landasan pemerintah untuk barang yang dikonsumsi orang kaya.

#TaatPajakNggakBerat

#PPNGakNaikNoPanik

#SalingBantuEkonomi

#BersamaKitaPulih
profile-picture
profile-picture
profile-picture
za4d1 dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
yangvadil itu biarpun wagyu atau lokal sama-sama kena pajakatau sama-sama tidak kena pajak.

bayangin aja kalo wakyu kena pajak dan lokal tidak kena, nanti semakin banyak orang pindah dari wagyu ke lokal, ujung-ujungnya harga lokal naik karena demand > supply terus imbasnya banyak orang miskin yang menjadi tidak mampu makan daging karena tidak sanggup beli.

sama halnya pendidikan, kalo kena pajak ya semua harus kena, tapi kalau bebas pajak ya semua harus bebas pajak.

sebenarnya sih unsur keadilan kan sudah diterapin dari progresif pajak pendapatan, nah jadi barang-barang dan sejenisnya gak perlu dibeda-bedakan pajaknya lagi.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gantarIDWS dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 4 balasan
Ga usah bahas2 PPN 12% deh
Barang2 d indo aja udah lebih mahal drpd amrik sono
Contoh TV / mobil / komputer.dll


Pajak elu udah mahal bos.ga usah playing victim cari2 pembenaran
Apalagi bawa2 PPH LN yg smpe 50%
Mreka PPH tinggi tpi harga barang lebih murah + pendidikan gratis + kesehatan gratis
profile-picture
bigbuncit memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Vote ts jd komisaris emoticon-Ngacir
Turunkan harga cabe cabeanemoticon-Belgia
profile-picture
muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Nyebokin jgn gini amat emoticon-Ngakak
Lo juga kerja pada nyelamatin laporan pajak org kaya sampe noh kasus atasan lo jd tersangka maenin pajak bank swasta emoticon-Ngakak ga bayar pajak jg masih ada China bray emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
bayubargowo84 dan muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Adil tetangga ane udah pindah.
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 3 balasan
emoticon-Blue Guy Peaceemoticon-Hi

Dibikin pajak progresif aja
makin mahal daging makin gede pajaknya
contohnya mungkin daging yg 80 juta tempo dulu itu dipajakin tarif maksimal

emoticon-Cool
Nama nya pendidikan dan bahan pokok dikenai pajak itu udah terlalu gila sih mau murah kek atau mahal kek
Diubah oleh pembela.tuhan
Pajak.... pajak dan pajak...pdhal penyerapan anggaran aja gak maksimal...
drpd naikin pajak, kenapa gak diversifikasi aja.
misalnya melegalkan prostitusi, biar openbo2 itu juga kena PPN emoticon-Leh Uga
profile-picture
betadine memberi reputasi
orang susah makin ga bisa makan wagyu dong
mentok meltique emoticon-Nohope
Ni buzzer pajak semangat ye

Nyebok begitu amat emoticon-Big Grin
Ane yakin apa yang dilakukan pmrintah juga pasti juga demi kebaikan rakyat.bukan malah mau membebani rakyat.
DJP mengklaim konsumen barang-barang tersebut memiliki daya beli yang jauh berbeda. Sehingga fasilitas PPN tidak dikenakan atas barang/jasa tersebut tidak tepat sasaran. Pasalnya orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak, karena mengonsumsi barang/jasa uang tidak dikenai PPN.

Dapat data dari mana DJP soal kategori orang yg mampu justru tdk bayar pajak.
Emangnya punya big data kah.apakah sdh benar pengkategorian, yg mana masyarakat bawah, menengah, dan atas, jgn2 cuma klaim asumsi sepihak agar ppn ini tetap gol.
Berdasar kata2 si staf sus, "spirit" nya memang ada semacam subsidi silang via ppn.

Yg kaya kena pajak. Yg miskin dapat insentif dari ppn si kaya.

Yg jadi masalah, yg kelas menengah gmn..


GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di